Gencatan Senjata Israel-Hamas Rapuh, Perang Bisa Berlanjut

GAZA, SABTU — Gencatan senjata dan pembebasan sandera tahap pertama akan dijalankan pada Minggu (19/1/2025). Meski demikian, masih tersisa tanda tanya kelanjutan proses perdamaian Israel-Hamas dalam tahap kedua dan ketiga untuk mengakhiri perang secara permanen. Ini karena kelompok ekstrem di Israel dan faksi-faksi pejuang Palestina masih berbeda pendapat.

Dalam paparan kesepakatan gencatan senjata di Kabinet Israel, Jumat (17/1/2025), masih tersisa berbagai ketidakpastian, terutama ketegangan antara Israel dan Hamas yang masih saling mencurigai. Kondisi tersebut membuat banyak pihak khawatir perang akan kembali pecah dalam hitungan beberapa pekan karena tidak tercapai kesepakatan gencatan senjata tahap 2.

Kabinet Israel, Sabtu (18/1/2024), akhirnya memutuskan untuk menyetujui gencatan senjata dan pembebasan sandera. ”Pemerintah telah menyetujui rencana pembebasan sandera,” sebut pernyataan Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Persetujuan itu mengakhiri hari-hari penuh ketidakpastian soal pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Saat ini, di Jalur Gaza muncul harapan akan masuknya pertolongan, bantuan kemanusiaan, dan berhentinya serangan Israel setelah 15 bulan. Serangan udara dan hujan bom yang mengakibatkan 60 persen wilayah Gaza luluh lantak diharapkan berhenti.

Sudah sekurangnya 46.000 warga Gaza, yang didominasi perempuan dan anak-anak, tewas karena serangan militer Israel (Tzahal). Korban terluka mencapai 110.453 orang.

Masih terdapat lebih dari 10.000 warga yang hilang, diperkirakan tertimbun puluhan ribu ton puing-puing bangunan yang hancur akibat pengeboman Israel. Itu berarti hampir 7 persen penduduk Gaza menjadi korban serbuan Israel.

Sementara di Israel, para keluarga yang sanak-saudaranya ditawan Hamas dan kelompok pejuang lainnya berharap-harap cemas agar orang yang mereka kasihi dibebaskan dan pulang kembali. Para sandera itu bagian dari 1.200 korban serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain korban jiwa, ada 250 warga Israel yang disandera Hamas dan berbagai kelompok lain di Gaza.

Walau Israel dan Hamas masih bersitegang soal beberapa hal yang menjadi ganjalan, Amerika Serikat dan Qatar menegaskan, gencatan senjata tahap 1 akan mulai diberlakukan Senin (20/1/2025) selama 42 hari.

Hamas akan melepaskan 33 sandera perempuan, termasuk 5 prajurit perempuan dan pria yang berumur di atas 50 tahun. Hamas sepakat membebaskan 3 sandera perempuan pada hari pertama, 4 sandera perempuan pada hari ke-7, dan sisa 26 sandera pada lima pekan selanjutnya.

Sementara Kementerian Kehakiman Israel, Sabtu (18/1/2024), memutuskan, sebanyak 737 tahanan Palestina akan dibebaskan dalam gencatan senjata tahap 1. Pembebasan tahanan dimulai pada Minggu pukul 16.00 waktu setempat.

Sebagian warga Palestina yang akan dibebaskan Israel, sebagaimana dimunculkan dalam daftar nama Kementerian Kehakiman Israel, ialah perempuan dan anak-anak yang dipenjara di daerah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur karena pelanggaran ringan dan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Para perunding sudah merancang tahapan-tahapan gencatan senjata dengan harapan penghentian serangan Israel-Hamas akan mendorong penghentian perang dan pembangunan kembali Gaza yang hancur.

Selain itu, 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Jalur Gaza setiap hari. Bantuan yang sangat dibutuhkan. Sebab, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza saat ini sangat buruk akibat krisis pangan dan kesehatan.

Warga Palestina berharap peperangan berakhir dan Tzahal mundur ke timur menjauhi daerah hunian warga sehingga mereka dapat pulang ke rumah masing-masing yang sebagian sudah hancur. Hingga kini, 90 persen dari 2,3 juga penduduk Gaza menjadi pengungsi dan hidup di tenda darurat.

Gencatan senjata tahap 2 harus disepakati sebelum tenggat gencatan senjata 1 berakhir dalam 42 hari. Demi mendorong tercapai kesepakatan Israel-Hamas, para juru runding masih menyisakan ruang multitafsir bagi para pihak yang berkonflik.

Garis besar usulan gencatan senjata tahap 2 ialah pembebasan semua sandera hidup atau mati. Langkah itu disusul penarikan mundur semua serdadu Tzahal dari Jalur Gaza dan mempertahankan situasi damai.

Perundingan tahap ini akan rumit. Sebab, para pihak sama-sama memiliki perbedaan pandangan yang tajam dan memiliki tujuan masing-masing yang sangat bertolak belakang. Israel meyakini harus menumpas Hamas. Sebagian kelompok perjuangan di Gaza juga menolak keberadaan negara Israel yang berdiri dari tanah yang dirampas dari leluhur warga Palestina yang kini mengungsi ke Gaza dan Tepi Barat.

Hamas diketahui kekuatannya menyusut akibat serbuan Israel dalam 15 bulan terakhir. Meski demikian, Hamas merupakan penguasa de facto di Gaza dan hanya mau melakukan kesepakatan damai jika semua serdadu Israel ditarik mundur dan perang diakhiri sepenuhnya. Hamas menegaskan, sisa 100 sandera baru akan dibebaskan jika semua prajurit Israel hengkang dari Jalur Gaza.

PM Netanyahu berharap dapat merangkul koalisi ekstrem kanan agar tetap dalam pemerintahan walau menolak kesepakatan gencatan senjata. Belum apa-apa Netanyahu sudah mengatakan tidak menjamin akan melangkah ke gencatan senjata tahap 2.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran dan kegusaran keluarga para sandera yang kemungkinan baru akan dibebaskan dalam pelaksanaan gencatan senjata tahap 2.

Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir, yang beraliran ekstrem kanan, mengumumkan pada Kamis (16/1/2025) bahwa Partai Ultranasionalis Kekuatan Yahudi akan keluar dari pemerintahan jika gencatan senjata dilaksanakan. Mereka akan kembali ke pemerintahan Israel jika perang diteruskan.

Dalam laporan Al Jazeera, Jumat, sebanyak 24 menteri Kabinet Netanyahu mendukung gencatan senjata dan delapan menteri menentang.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga mendesak Netanyahu agar melanjutkan perang di Gaza setelah sejumlah sandera dibebaskan. Sebagai imgbalan, kubunya, yakni Partai Zionisme, tetap berada di pemerintahan Netanyahu.

Dengan kondisi tersebut, hanya sedikit orang percaya bahwa gencatan senjata tahap 1 ini akan berujung pada perdamaian dan berakhirnya perang Israel-Hamas.

”Tidak ada yang dapat memastikan Hamas akan mematuhi kesepakatan dan berunding untuk ke tahap 2. Demikian pula terhadap sikap Netanyahu,” kata kolumnis militer Amos Harel yang menulis di harian Israel, Haaretz, yang kritis terhadap pemerintahan Netanyahu. (AFP/AP)