Gencatan Senjata Sudah di Depan Mata, Israel Masih Terus Gempur Lebanon

BEIRUT, SELASA — Di tengah pertempuran sengit antara Hizbullah dan Israel, terjadi kemajuan upaya diplomatik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Perancis Emmanuel Macron diperkirakan dalam waktu dekat akan mengumumkan gencatan senjata selama 60 hari di Lebanon antara Hizbullah dan Israel. Namun, meski gencatan senjata itu dikabarkan sudah di depan mata, Israel terus menggempur Lebanon sepanjang Senin (25/11/2024), menewaskan sedikitnya 31 orang.

Selasa (26/11/2024), kabinet Israel dijadwalkan bersidang dan membuat keputusan tentang gencatan senjata dengan Hizbullah. Seorang pejabat senior Israel kepada kantor berita Reuters mengungkapkan, sidang kabinet itu digelar untuk menyetujui teks perjanjian gencatan senjata tersebut.

Semakin dekatnya tercapai gencatan senjata Hizbullah-Israel itu disampaikan pula oleh empat sumber pejabat senior Lebanon kepada Reuters, Senin. Pemerintahan Biden menekankan upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik di Lebanon, bahkan ketika semua perundingan untuk menghentikan perang di Jalur Gaza dihentikan.

Upaya perundingan gencatan senjata, seperti dilaporkan The New York Times pada Jumat (22/11/2024), terjadi pekan lalu. Amos Hochstein, utusan khusus pemerintahan Biden, mengunjungi Lebanon dan Israel untuk berunding dengan pejabat dari kedua belah pihak.

Di Lebanon, Hochstein tidak dapat bertemu dengan Hizbullah. Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, mewakili Hizbullah dalam perundingan tersebut. Adapun pejabat utama yang mewakili Israel dalam pembicaraan dengan Hochstein tersebut termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Ron Dermer, orang kepercayaan Netanyahu sekaligus Menteri Urusan Strategis Israel.

Perundingan tersebut membahas usulan perjanjian gencatan senjata kedua belah pihak. Perundingan menyerukan gencatan senjata selama 60 hari.

Menurut beberapa pejabat yang berbicara secara anonim kepada The New York Times, mengacu pada sebagian isi perjanjian gencatan senjata tersebut, dalam waktu 60 hari pasukan Israel akan mundur dari Lebanon selatan. Pasukan Hizbullah juga akan mundur ke utara Sungai Litani, yang membentang kira-kira sejajar dengan perbatasan Lebanon-Israel.

Selama waktu itu, Angkatan Darat Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB akan meningkatkan penempatan pasukan mereka di zona perbatasan. Menurut situs berita Axios, rancangan perjanjian tersebut juga mengatur pembentukan komite yang terdiri dari lima negara dan dipimpin AS.

Komite itu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian serta memastikan Hizbullah dan Israel tetap berada di luar wilayah tersebut. Melalui komite itu AS menjamin Israel dapat mengambil tindakan terhadap ancaman yang akan terjadi jika militer Lebanon tidak melaksanakan tindakan sesuai isi perjanjian.

Usulan perjanjian tersebut didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang disahkan setelah perang besar terakhir antara Israel dan Hizbullah pada 2006. Resolusi DK PBB tersebut menetapkan bahwa satu-satunya pasukan militer yang diizinkan di Lebanon selatan adalah Angkatan Darat Lebanon dan pasukan pemantau PBB yang disebut UNIFIL.

Sebelum meninggalkan Beirut pada Rabu (20/11/2024), Hochstein kepada wartawan, tanpa menyebut isi detail pembicaraan, mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai. Ia juga sudah mengoordinasikan hasil perundingan tersebut dengan pemerintahan Trump yang akan mulai bertugas sejak 20 Januari 2025. AS ingin meyakinkan pihak-pihak yang bertikai, perjanjian yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Biden saat ini tidak akan dibatalkan oleh Trump.

Pada Minggu (24/11/2024), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell dalam kunjungan ke Beirut juga menyerukan gencatan senjata.

Di Washington, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, ”Kami sudah hampir mencapai kesepakatan. Akan tetapi, tidak ada yang bisa dilakukan sampai semuanya selesai.”

Kantor Kepresidenan Perancis yang juga memelopori perundingan gencatan senjata bersama AS mengatakan, pembahasan tentang gencatan senjata telah mencapai kemajuan yang signifikan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, kesenjangan antarkedua pihak telah menyempit secara signifikan. Akan tetapi, masih ada langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mencapai kesepakatan.

”Sering kali tahap-tahap terakhir dari sebuah kesepakatan adalah yang paling sulit. Hal itu karena masalah-masalah yang paling sulit diselesaikan di akhir. Kami berusaha sekuat tenaga,” kata Miller.

Kantor PM Benjamin Netanyahu menolak menanggapi laporan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui naskah kesepakatan tersebut. Menurut seorang pejabat senior Israel yang berbicara secara anonim kepada AFP di Jerusalem, kabinet Israel akan bertemu pada Selasa ini untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah.

Media Israel melaporkan, PM Benjamin Netanyahu kemungkinan akan mendukung proposal gencatan senjata AS tersebut. Di New York, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon yang ditanya tentang kemungkinan perjanjian gencatan senjata mengatakan, ”Kami terus maju dalam hal ini. Kabinet akan segera bertemu untuk membahasnya.”

Di Beirut, Wakil Ketua Parlemen Lebanon Elias Bou Saab mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada hambatan serius tersisa untuk mulai menerapkan gencatan senjata yang diusulkan AS dengan Israel. ”Kecuali Netanyahu berubah pikiran,” kata Saab.

Dari pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota Kelompok Tujuh (G7), Senin (25/11/2024), terungkap optimisme tentang kemungkinan kemajuan perundingan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel.

”Kita mungkin hampir mencapai gencatan senjata di Lebanon. Semoga itu benar dan tidak ada yang mundur pada menit-menit terakhir,” kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani saat membuka pertemuan menteri luar negeri anggota G7 di Fiuggi, Italia.

Gencatan senjata di Gaza dan di Lebanon menjadi agenda utama pertemuan menteri luar negeri G7 di Fiuggi. Pertemuan yang dihadiri para menteri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS itu menjadi pertemuan G7 terakhir pemerintahan Biden.

Untuk pertama kalinya, pertemuan para menteri G7 dihadiri juga oleh para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sekretaris Jenderal Liga Arab menyebut lima negara tersebut sebagai ”Arab Quintet”.

”Semua pihak mendukung gencatan senjata di dua tempat tersebut,” kata Tajani kepada wartawan.

Italia, kata Tajani, menawarkan diri untuk mengambil peran penjaga perdamaian yang lebih besar di Lebanon. Italia ingin turut mengawasi setiap kesepakatan gencatan senjata.

Para menteri luar negeri dari negara Arab yang hadir juga menyerukan gencatan senjata di Lebanon dan Gaza dalam konferensi tersebut. ”Kita membutuhkan gencatan senjata, gencatan senjata permanen. Itu akan menghentikan pembunuhan dan menghentikan kehancuran serta memulihkan rasa normal dalam kehidupan,” kata Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan kembali bahwa Kairo akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri pada Senin depan untuk memobilisasi bantuan internasional bagi Gaza.

Dalam pertemuan G7, Tajani juga menambahkan satu agenda pembahasan. Agenda itu terkait surat perintah penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan kepala militer Hamas Mohammed Deif yang dikeluarkan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

Italia adalah salah satu negara pendiri ICC dan menjadi tuan rumah konferensi Roma tahun 1998 yang melahirkan ICC. Namun, pemerintah sayap kanan Italia telah menjadi pendukung kuat Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, sembari juga memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza.

Melalui G7, Tajani berharap akan ada keterpaduan sikap dari negara-negara anggota Kelompok Tujuh untuk merespons surat perintah ICC tersebut.

Nathalie Tocci, Direktur Lembaga Pemikir Institute for International Affairs yang berpusat di Roma, memperingatkan bahwa memasukkan surat perintah ICC ke dalam agenda G7 berisiko. ”AS adalah satu-satunya anggota (G7) yang bukan penandatanganan pendirian ICC dan cenderung mendikte garis G7,” tutur Tocci.

Di tengah kemajuan upaya diplomasi untuk gencatan senjata dengan Hizbullah, Israel tidak mengendurkan gempuran ke Lebanon. Selama akhir pekan, Israel melancarkan serangan udara dahsyat. Salah satu serangan menewaskan sedikitnya 29 orang di pusat kota Beirut. Sementara Hizbullah melepaskan salah satu salvo roket terbesarnya pada Minggu (24/11/2024) dan menembakkan 250 rudal ke Israel.

Serangan Israel ke Beirut pada Senin kemarin meratakan kawasan pinggiran selatan yang dikuasai Hizbullah. Serangan menyebabkan awan puing mengepul di atas Beirut. Kementerian kesehatan Lebanon mengatakan serangan Israel pada Senin kemarin menewaskan 31 orang dan melukai 62 orang di seluruh negeri. 

Israel juga menggempur kota pelabuhan Tyre dan Provinsi Nabatiyeh di dekat Lebanon selatan. Militer Israel mengatakan, serangan-serangan itu diawali dengan pengumuman peringatan bagi warga sipil untuk meninggalkan area yang akan diserang. Namun, serangan di wilayah Baalbek-Hermel di Lebanon timur laut dilancarkan tanpa peringatan.

Hingga kini, sedikitnya 3.768 warga di Lebanon tewas akibat gempuran Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan, sebanyak 1,2 juta warga Lebanon terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. (AP/AFP/REUTERS)