Genosida di Palestina, UE Tinjau Perjanjiannya dengan Israel

BRUSSELS, RABU — Uni Eropa akan meninjau kembali perjanjian ekonomi dan politiknya dengan Israel setelah Israel memperluas serangan di Jalur Gaza dan tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Israel dipandang tidak mematuhi klausul penegakan hak asasi dalam perjanjian dengan UE.

”Situasi di Gaza sangat buruk. Bantuan yang diizinkan Israel tentu saja disambut baik, tetapi itu hanya setetes air di lautan. Bantuan harus segera mengalir, tanpa halangan dan dalam skala besar, karena inilah yang dibutuhkan,” kata Kaja Kallas, Wakil Presiden Komisi Eropa, kepada wartawan, seusai bertemu para menteri luar negeri UE, Selasa.

Sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters pada Rabu (21/5/2025), Kallas mengatakan, 17 dari 27 negara anggota UE mendukung peninjauan tersebut. Langkah itu semula diusulkan Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp. Veldkamp mengusulkan peninjauan itu karena dalam kacamata Pemerintah Belanda kebijakan Israel semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat mematikan.

Dalam suratnya, dia mengutip pernyataan anggota kabinet Israel tentang rencana kehadiran permanen, menyinggung pendudukan kembali (sebagian) Jalur Gaza, Suriah, dan Lebanon dan semakin memburuknya situasi di Tepi Barat.

Tekanan dunia internasional terhadap Israel mengeras setelah pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Selasa pekan lalu, Komisioner UN OCHA Tom Fletcher mengeluarkan laporan mengenai situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Jalur Gaza. Fletcher secara terbuka menyatakan Israel  melakukan genosida. Blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan sejak Israel menolak melakukan perundingan tahap kedua telah membuat 1,94 juta dari 2,1 juta warga Palestina di Gaza berada pada tingkat kerawanan pangan yang sangat akut.

”Bukti apa lagi yang Anda butuhkan sekarang? Apakah Anda akan bertindak tegas untuk mencegah genosida dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional?” kata Fletcher.

Fletcher, Senin lalu, kembali mengingatkan, belasan ribu anak balita di Gaza diperkirakan tewas apabila bantuan kemanusiaan, terutama makanan bayi, tidak segera mengalir ke Gaza. Dia menekankan bahwa situasinya sangat mengerikan. ”Dan, ini bukan jenis makanan yang akan diambil oleh anggota Hamas,” katanya, dilansir BBC.

Kritik keras terhadap tindakan Israel dilontarkan Yair Golan, pensiunan jenderal dan pemimpin partai oposisi Demokrat. Dalam sebuah wawancara dengan radio Reshet Bet dia mengingatkan potensi terkucilnya Israel dalam hubungan internasional karena tindakannya terhadap rakyat Palestina di Gaza.

”Negara yang waras tidak terlibat dalam pertempuran melawan warga sipil, tidak membunuh bayi sebagai hobi, dan tidak menetapkan tujuan untuk mengusir penduduk,” kata Golan.

Veldkamp mengapresiasi keputusan UE untuk meninjau perjanjian ekonomi dan politik yang telah terjalin sejak tahun 2000. Dia menyebut tindakan UE itu sebagai sinyal penting dan kuat UE terhadap situasi di Gaza.

Sementara itu, Swedia bertindak lebih jauh dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Pemerintah Inggris menangguhkan negosiasi perdagangan bebas dengan Israel dan menjatuhkan sanksi kepada para pemukim di Tepi Barat.

”Memblokir bantuan, memperluas perang, mengabaikan kekhawatiran teman dan mitra Anda. Ini tidak dapat dipertahankan dan harus dihentikan,” kata Menlu Inggris David Lammy di depan parlemen.

Kallas menyatakan, UE sebenarnya juga telah menyiapkan sanksi bagi para pemukim Yahudi Israel karena kekerasan yang dilakukannya terhadap warga Palestina. Akan tetapi, Hongaria disebut telah menghalangi tindakan tersebut.

Selain Hongaria, Pemerintah Republik Ceko juga tidak mendukung sikap UE. Menlu Ceko Jan Lipavsky menyarankan UE mengadakan pertemuan langsung dengan para pejabat Israel dan menyampaikan kekhawatirannya.

Pemerintah Israel menolak tudingan UE dan menyebutnya sebagai kesalahpahaman. ”Kami sepenuhnya menolak arah yang diambil, yang mencerminkan kesalahpahaman total tentang realitas kompleks yang dihadapi Israel,” kata Juru Bicara Kemlu Israel Oren Marmorstein dalam sebuah pesan di X.

Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Israel untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dilansir dari kantor berita UEA, WAM, Selasa (20/5/2025), lampu hijau itu didapat setelah Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed berbicara dengan Menlu Israel Gideon Saar.

Menurut WAM, bantuan tersebut awalnya akan memenuhi kebutuhan pangan sekitar 15.000 warga sipil di Gaza. Bantuan tersebut juga akan mencakup pasokan penting untuk toko roti dan barang-barang penting untuk perawatan bayi.

Meski mendapatkan kecaman dari dunia internasional, Israel tetap membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. COGAT, badan administrasi yang mengawasi wilayah pendudukan, mengklaim telah memberikan lampu hijau masuknya sekitar 98 truk bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, menurut juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric, Selasa, tidak satu pun bantuan sampai ke Gaza.

Dujarric mengatakan, Israel mempersulit pengiriman dan pendistribusian bantuan kemanusiaan. Dia menyebut, persyaratan keamanan yang ditetapkan militer Israel bagi pekerja bantuan untuk membongkar, memuat ulang bantuan makanan saat di dalam gudang pemeriksaan, telah menghambat pendistribusian. (AFP/Reuters)