Geopolitik Indonesia 2026: Memetik Pelajaran Instabilitas

Salah satu hal yang tidak mungkin dilepaskan dari analisis geopolitik adalah potensi muncul dan berkembangnya konflik. Pada awal tahun saja, Amerika Serikat telah menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Sabtu (3/1/2026). Venezulea dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sedangkan Presiden Maduro disebut-sebut sebagai sosok yang punya relasi dekat dengan Rusia, China, dan Iran.

Konflik di awal 2026 tersebut seakan menambah kemelut dunia yang terjadi tahun lalu, seperti perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, dan China-Taiwan. Dunia terus mengupayakan perdamaian atas konflik-konflik tersebut. Sepanjang 2025, tampak pola kristalisasi yang muncul dari sejumlah konflik yang terjadi sejak beberapa tahun ke belakang.

Di satu sisi, hal ini menandakan adanya stagnasi upaya resolusi konflik, mulai dari jalur organisasi internasional, diplomasi satelit hingga upaya multilateral. Namun, di sisi lain, terlihat pula konflik, seperti yang terjadi antara Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, yang mulai mencapai titik jenuh. Konflik yang sebelumnya berkecamuk sekitar empat tahun ke belakang mulai bergerak menjadi konflik abadi (perpetual) yang, meski alot, tetapi tidak eksplosif.

Artinya, bisa ditarik kesimpulan awal bahwa skenario terburuk yang sebelumnya dibayangkan bisa mendorong perang hingga ke titik maksimum, seperti terlibatnya mobilisasi pasukan NATO di konflik Rusia-Ukraina atau keterlibatan intensif Iran dalam perang Israel-Palestina, kecil kemungkinan untuk terjadi di tahun depan. Kendati demikian, masih ada bara dalam sekam yang perlu diwaspadai, terutama potensi konflik yang mungkin terjadi di Selat Taiwan. 

Stabilitas yang muncul tentunya perlu disambut dengan menciptakan momentum. Geliat diplomasi Indonesia selama setahun ke belakang, dengan membangun relasi yang lebih kuat dengan mitra strategis, seperti China, Rusia, dan negara-negara Arab, bisa menjadi modal untuk mendorong agenda-agenda pembangunan Indonesia setahun ke depan. Kendati demikian, optimisme ini tetap perlu dibarengi dengan kewaspadaan akan potensi krisis. 

Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu konflik terpanjang dalam dekade ini. Sejak meledak pada Februari 2022, konflik antara kedua negara ini masih berlangsung hingga tahun 2025. Artinya, hampir bisa dipastikan konflik ini masih akan berlangsung hingga tahun keempat.

Awalnya, konflik antara keduanya membawa guncangan di skala global. Meskipun secara geografis konflik tersebut relatif terlokalisasi dan keterlibatan intervensi pihak eksternal cenderung minim, dampak ekonomi yang diakibatkan tidak bisa dipandang sebelah mata. Persoalannya, kedua negara ini memiliki peran yang cukup signifikan pada dua sektor ekonomi penting, yakni energi dan pangan.

Di sektor energi, Rusia menjadi salah satu eksportir minyak dunia dengan kontribusi terhadap pasar minyak sekitar 11 persen. Posisi Rusia bahkan lebih strategis pada sektor gas, di mana negara ini, sebelum konflik meletus, menyumbang sebanyak 45 persen pasokan gas ke Eropa Barat. Maka dari itu, secara otomatis harga minyak dunia mengalami lonjakan sesaat setelah konflik ini pecah.

Di sektor pangan, Ukraina menempati posisi yang diperhitungkan, terutama pada komoditas tertentu, seperti gandum, jagung, dan minyak bunga matahari. Di pasar global, negara ini memasok sekitar 10 persen produksi gandum, 15 persen produksi jagung, dan 50 persen minyak bunga matahari. Maka dari itu, selain harga energi, konflik Rusia-Ukraina sempat juga mendorong harga pangan secara global dan menjadi ancaman dalam isu keamanan pangan.

Meski demikian, perkembangan terakhir dari konflik ini menunjukkan tren stagnasi. Di satu sisi, pertempuran di sejumlah titik, seperti Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, dan wilayah ”merah” lain masih terus terjadi secara harian. Tidak hanya itu, upaya-upaya perundingan yang dilakukan, baik oleh AS maupun Turki, bahkan Paus Vatikan, juga belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Akan tetapi, di sisi lain, penguasaan wilayah, baik dari sisi Ukraina maupun Rusia, cenderung stabil. Artinya, sampai akhir 2025, belum ada mobilisasi besar-besaran dari kedua pihak untuk melakukan invasi atau mengambil alih wilayah secara signifikan.

Lebih lanjut, pihak eksternal yang selama ini terlibat secara tidak langsung, seperti AS yang mendukung Ukraina, sudah mulai gerah akibat beban finansial yang harus ditanggung. Frustrasi dari AS sebagai kekuatan dunia, yang juga memiliki kedekatan dengan Kremlin, ini bisa memberi tekanan kepada kedua pihak untuk bisa lebih cepat bermufakat di meja perundingan.

Konflik lain yang juga menandai lini masa tahun 2025 adalah perang antara Israel dan Palestina. Mirip dengan apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, konflik ini menjadi berlarut hingga mencapai tahun keduanya. Dengan perkembangan terakhir sampai Desember 2025, besar kemungkinan perdamaian masih sulit untuk terwujud pada 2026 meskipun terlihat pula tren stagnasi eskalasi.

Di satu sisi, konflik antara keduanya masih berlangsung dan situasi makin membuat putus asa karena Israel yang terus enggan untuk bekerja sama. Keengganan Israel ini terlihat jelas dari langkahnya dengan tetap melakukan agresi. Namun, di sisi lain, potensi konflik melebar hingga melibatkan mobilisasi dari aktor kekuatan global seperti Iran dan AS, seperti yang ditakutkan, tidak terjadi.

Pada awalnya, muncul tiga skenario dari trajektori konflik Israel-Palestina. Pertama, perang terlokalisasi di titik konflik, yakni Gaza, dan mungkin sebagian dari Tepi Barat. Skenario kedua, konflik melebar hingga melibatkan negara sekitar, seperti Lebanon dan Turki, mirip dengan yang terjadi pada Perang Arab di dekade 50-an. Ketiga, skenario yang paling ditakutkan, perang melebar hingga di tingkat kawasan yang melibatkan aktor kekuatan global, seperti AS dan Iran.

Belakangan, walaupun muncul momen-momen kritis antara Iran dan Israel, konflik tidak berkembang ke arah perang skala besar di skenario ketiga. Kendati demikian, konflik tampaknya akan sedikit meluber hingga ke negara sekitar seperti skenario kedua, mengingat masih terjadinya baku serang antara Israel dan Lebanon di paruh kedua 2025.

Konflik yang relatif terlokalisasi ini bisa membawa implikasi pada situasi global, terutama dalam domain ekonomi. Awalnya, melebarnya konflik ini dikhawatirkan bisa memukul situasi ekonomi global terutama di sektor energi. Pasalnya, Iran memiliki kemampuan untuk melakukan blokade di Selat Hormuz, celah penting di mana sekitar 20 persen pasokan minyak dunia mengalir dari Jazirah Arab ke negara importir. Artinya, stagnasi konflik Israel-Palestina setidaknya bisa menjaga harga minyak dunia di level yang cukup stabil.

Di akhir 2025, tensi antara China, Jepang, dan Taiwan tereskalasi secara dramatis. Salah satu faktor pendorong eskalasi ketegangan di kawasan ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh PM Jepang Sanae Takaichi yang memosisikan Jepang dalam posisi yang diametral terhadap China dalam konteks kebijakan Selat Taiwan.

Dalam pernyataan terbuka, Sanae menyatakan bahwa konflik yang bisa terjadi antara China dan Taiwan akan mengancam keamanan Jepang, yang kemudian bisa menjadi justifikasi dari mobilisasi pasukan militer. Pernyataan ini mendapat respons yang keras dari Pemerintah China. Beijing melihat pernyataan dari PM Jepang ini sebagai bentuk provokasi yang serius.

Jika dilihat dalam trajektori yang lebih panjang, ketegangan di Selat Taiwan yang melibatkan tiga aktor besar, yakni China, Jepang, dan AS, serta kemungkinan masuknya aliansi AUKUS (Australia, Inggris dan AS) dari sisi selatan, sebetulnya telah lama menjadi titik panas konflik yang bisa meledak sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan oleh, pertama, posisi China yang tegas terkait kebijakan ”One China Policy” dengan ambisi menyatukan seluruh ”China” yang sebelumnya tercerai, termasuk Hong Kong dan Taiwan, ke dalam satu bagian negara China dengan pusat pemerintahan di Beijing.

Kedua, potensi konflik juga dipengaruhi oleh faktor historis antara peradaban Jepang dan China yang memiliki sejarah panjang konflik. Mulai dari masa pramodern hingga pasca-Perang Dunia II. Ketiga, faktor historis tersebut diperparah dengan kompleksitas aliansi keamanan di kawasan Selat Taiwan, yang melibatkan kekuatan Barat (AS dan sekutunya), Jepang, dan Taiwan itu sendiri. Maka dari itu, meskipun sampai 2025 belum ada mobilisasi yang berarti ataupun insiden besar di Selat Taiwan, potensi konflik di wilayah ini perlu untuk terus diperhatikan setidaknya selama setahun ke depan.

Dalam konteks ekonomi global, potensi konflik di Taiwan ini bisa berdampak sangat besar. Sampai saat ini, Taiwan masih menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri semikonduktor dan cip yang esensial bagi industri digital dan kecerdasan buatan alias akal imitasi (AI).

Hingga akhir 2025, Taiwan melalui perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) menanggung sekitar 60 persen produksi semikonduktor dunia yang digunakan perusahaan teknologi raksasa, seperti Nvidia, AMD, dan Apple. Artinya, adanya gangguan rantai pasok akibat konflik di Taiwan ini akan mendisrupsi laju pertumbuhan industri AI yang diprediksi akan melesat di tahun depan serta mengerek harga produk teknologi hingga ke titik tertingginya.

Pada awal April 2025 Presiden AS Donald Trump memberi kejutan dengan mengeluarkan kebijakan tarif impor ke 60 negara. Dari negara-negara tersebut, Indonesia menjadi salah satu yang dikenai tarif resiprokal sebesar 32 persen. Tak ayal, pengenaan tarif ini pun bisa memberi dampak yang luas bagi situasi perekonomian di hampir tiap negara. Salah satu indikator nyata dari kekhawatiran pasar akibat langkah ini adalah harga emas yang menyentuh angka tertingginya di kisaran 3.000 dolar AS per tray ounce satu setengah bulan setelah pengumuman tarif Trump.

Kebijakan tarif Trump ini memperparah ketegangan hubungan dagang antara AS dan mitra dagangnya, seperti China dan bahkan rekan-rekannya di NAFTA. Perang dagang yang dideklarasikan oleh AS ini sempat menggoyang pasar saham dan keuangan global, serta menggerus nilai tukar mata uang sejumlah negara. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, kebijakan tarif AS ini juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi beberapa negara, terutama China, melemah. Maka, bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di 2025 dan besar kemungkinan di 2026.

Besarnya efek dari kebijakan tarif ini menjadikannya sebagai strategi untuk mendorong kepentingan geopolitik AS. Bagaimanapun juga, AS masih menjadi pasar yang sangat menarik bagi berbagai komoditas global. Dalam hal ini, bisa melunakkan sikap Trump agar mau menurunkan Tarif menjadi esensial bagi negara-negara untuk menjaga performa ekonominya pada 2026.

Kesimpulan ini sejalan dengan langkah sebagian besar negara yang masuk dalam daftar Trump untuk melakukan serangkaian upaya diplomasi. China, misalnya, sebagai rival terbesar AS dan sempat membalas tarif Trump dengan tarif yang tidak kalah tinggi di atas 120 persen, suka tidak suka mengikuti arah angin yang ditiupkan AS. Setelah negosiasi, keduanya sepakat menunda penerapan tarif resiprokal umum hingga November 2026 kecuali pada sejumlah komoditas, seperti mineral tanah jarang, energi, peralatan maritim dan kargo, serta fentanyl dan minyak.

Negara lain termasuk Indonesia, Ekuador dan Kamboja pun berhasil bernegosiasi dengan AS dan menurunkan tarif resiprokal dari angka awal. Keberhasilan sejumlah negara ini menunjukkan adanya kelenturan dari pihak AS yang masih membuka ruang negosiasi. Artinya, meskipun tarif ini secara nyata menjadi ancaman perekonomian global di tahun depan, dampaknya mungkin bisa sedikit demi sedikit teredam seiring dengan berjalannya agenda negosiasi yang berlangsung setahun ke depan.

Isu lain yang mewarnai panggung politik global adalah serangkaian demonstrasi yang berkaitan dengan situasi sosial, ekonomi, dan politik di sejumlah negara. Apabila sebelumnya gelombang demonstrasi relatif terlokalisasi di satu wilayah, misalnya seperti yang terjadi di ”Arab Spring” pada medio 2010-an, gelombang demonstrasi selama 2025 ini terjadi secara cukup merata di dunia Barat dan Timur.

Di wilayah Asia, misalnya, Nepal, Indonesia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand menjadi negara-negara yang menghadapi krisis legitimasi politik dalam bentuk aksi massa. Bahkan, demonstrasi di Nepal berujung pada penggulingan rezim pemerintahan hingga tewasnya keluarga penguasa. Di Eropa Barat, demonstrasi juga sempat mengguncang Perancis dan Belgia hingga membuat sebagian wilayah lumpuh beberapa hari. Kejadian serupa juga sempat terjadi di bagian dunia Amerika tepatnya di AS dengan aksi ”No Kings Protest” yang melibatkan hingga lebih dari 7 juta orang.

Secara umum, data dari Carniege Endowment for International Peace menunjukkan bahwa telah terjadi gelombang demonstrasi di lebih dari 70 negara selama 2025. Meskipun memiliki latar belakang dan konteks yang mungkin beragam, gelombang demonstrasi ini memiliki sejumlah benang merah.

Pertama, dijuluki dengan protes ”Gen Z”, aksi massa ini diinisiasi oleh kelompok demografi tersebut dan dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang terbentuk di media sosial. Kedua, gelombang demonstrasi ini menjadi manifestasi dari kefrustrasian ekonomi yang terjadi akibat dorongan dua faktor, yakni lesunya sektor ketenagakerjaan yang ditandai dengan pengangguran tinggi serta stagnasi upah dan menurunnya legitimasi pemerintah akibat kebijakan yang tidak populer.

Maka dari itu, gelombang demonstrasi ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah-pemerintah ke depan. Ketidakpastian, akibat sejumlah faktor ancaman, termasuk keuletan diplomasi tarif Trump dan memburuknya situasi geopolitik di titik kritis seperti Selat Taiwan atau Laut China Selatan, yang bisa bertransformasi menjadi perlambatan ekonomi, berhubungan erat dengan legitimasi politik. Lebih parahnya, muncul tendensi dari sebagian besar negara yang justru ingin segera menuntaskan demonstrasi dengan cara yang represif, yang justru akan selalu memperburuk suasana kebatinan publik.  

Artinya, tanpa adanya strategi mitigasi, tekanan ekonomi bisa menjadi ”gabah kering” yang dengan mudah terbakar kapan saja dan menjelma menjadi serangan terhadap legitimasi pemerintah dalam bentuk aksi massa besar-besaran. Di tengah potensi instabilitas ini, pemerintah perlu jeli melihat titik tengah antara keteraturan dan kebebasan berpendapat serta situasi keuangan negara dengan kebutuhan untuk memberi jaring pengaman sosial untuk meringankan tekanan ekonomi yang dirasakan warganya.

Dari sejumlah potensi ancaman yang ada di lingkup geopolitik, terdapat sejumlah pelajaran dan peluang yang bisa diperhatikan selama 2025 dalam menyongsong agenda-agenda setahun ke depan. Di satu sisi, Indonesia telah memasang posisi di panggung geopolitik sejak awal tahun. Salah satunya ialah langkah yang cukup mengejutkan yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung ke dalam blok BRICS.

Posisi ini memiliki dua sisi implikasi. Negatifnya, langkah pemerintah ini secara eksplisit mengambil posisi di tengah dua blok ekonomi besar, yakni blok Barat yang digawangi oleh AS dan mitranya serta China yang memiliki kedekatan lebih dengan Rusia dan negara-negara Selatan. Dalam hal ini, posisi Indonesia yang secara tegas masuk ke dalam aliansi China dan Rusia ini berpotensi menimbulkan impresi negatif dari AS dan negara-negara Barat.

Meski demikian, langkah pemerintah bergabung ke BRICS ini mempertebal hubungan ekonomi yang sebelumnya telah dibangun semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada periode pemerintahan yang lalu, kerja sama Indonesia dengan China, terutama dalam hal investasi, terjalin dengan cukup intens.

Kesimpulan ini tecermin dari sejumlah proyek pembangunan pemerintah yang masuk ke dalam skema investasi besar China ”One Belt One Road” (OBOR). Tak ayal, masuknya Indonesia secara formal ke BRICS bisa membuka pintu lebih lebar agar investasi dari blok ini bisa mengalir deras di tahun-tahun mendatang.  

Maka dari itu, pemerintah ke depan harus mampu mendayung ”perahu” Indonesia di antara potensi meruncingnya ketegangan ekonomi antara dua blok besar tersebut. Bagaimanapun, sebagai aktor ekonomi dengan skala ekonomi terbesar, Indonesia harus juga bisa menjaga hubungan baik dengan AS dan Uni Eropa. Tentu, agenda ini menjadi tantangan besar yang membutuhkan peta jalan diplomasi yang masak, bukan keputusan-keputusan sporadis yang berdasar impuls sesaat.

Menariknya, dari sejumlah agenda diplomasi pemerintah, Timur Tengah menjadi salah satu kawasan yang kerap disambangi Presiden Prabowo. Selama menjabat, setidaknya Presiden Prabowo telah 10 kali berkunjung ke kawasan ini dan menyambangi sejumlah negara penting, seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Jordania, dan Uni Emirat Arab. Kedekatan antara Presiden Prabowo dan para pemimpin di kawasan ini bisa menjadi modal diplomatis untuk menarik negara-negara Arab yang tengah getol menebar investasi untuk menanam modal di Indonesia.

Pada akhirnya, kejadian di panggung geopolitik 2025 bisa memberi sedikit gambaran akan situasi yang mungkin muncul di 2026. Dari sejumlah tren, bisa disimpulkan bahwa konflik-konflik yang sebelumnya berkecamuk di 2023 hingga 2024 mulai mengkristal menjadi konflik perpetual sehingga guncangannya besar kemungkinan tidak sebesar di awal formasi konflik. Dalam isu konflik, perhatian lebih justru perlu diberikan kepada titik panas yang mungkin tereskalasi menjadi konflik seperti situasi yang kini tengah berkembang di Selat Taiwan.

Terlepas dari isu konflik, tarif Trump juga akan menjadi isu yang perlu diperhatikan sepanjang 2026. Di satu sisi, besar kemungkinan tarif akan tetap menjadi ”kartu as” bagi AS untuk bisa menundukkan negara lain demi mendorong kepentingan nasionalnya. Namun, di sisi lain, posisi AS, setidaknya selama 2025, membuka ruang negosiasi sehingga masih ada potensi langkah mitigatif yang bisa dilakukan oleh sejumlah pemerintah termasuk Indonesia.

Terakhir, pelajaran pada 2025 menunjukkan bahwa situasi global, terutama yang berkaitan dengan performa ekonomi, bisa memantik delegitimasi pemerintah di tingkat domestik. Dengan demikian, pemerintah harus memiliki termometer yang sensitif agar bisa mendeteksi amarah publik sedari dini dan mengintervensinya dengan jaring pengaman sehingga kemarahan tidak berubah menjadi unjuk aksi yang memantik instabilitas politik. (LITBANG KOMPAS)