Gerakan Rakyat, ”Kendaraan” Anies Baswedan untuk Maju Capres 2029?

JAKARTA, KOMPAS — Sukarelawan pendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024 melahirkan organisasi kemasyarakatan bernama Gerakan Rakyat. Bagi Gerakan Rakyat, Anies Baswedan disebut sebagai tokoh inspiratif dan simbol perubahan. Meski demikian, Anies menilai masih jauh mengaitkan ormas tersebut sebagai kendaraan politiknya untuk maju di Pilpres 2029.

Berlokasi di Kantor Jakarta Inisiatif, Cilandak Timur, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025), ratusan anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat berkumpul. Mereka mendeklarasikan dan mengukuhkan terbentuknya kepengurusan Gerakan Rakyat 2025-2030 yang disaksikan langsung oleh Anies Baswedan.

Sahrin Hamid, orang dekat Anies, ditunjuk menjadi Ketua Umum Gerakan Rakyat. Adapun posisi Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat dijabat Muhammad Ridwan. Total ada 103 orang yang menjadi pengurus DPP Gerakan Rakyat. Ormas ini juga mengklaim sudah memiliki 38 dewan pimpinan wilayah di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Sahrin mengucapkan terima kasih kepada Anies karena sudah hadir dan menyaksikan secara langsung kegiatan yang disebut bersejarah tersebut. Gerakan Rakyat disebut hadir untuk menandakan bahwa gerakan perjuangan yang telah dilakukan bersama Anies Baswedan akan terus hidup, tumbuh, dan berkembang.

”Peran Mas Anies Baswedan dalam gerakan ini jelas beliau adalah inspirasi, panutan, dan simbol perjuangan gagasan. Dan, kita di sini adalah bukti bahwa gagasan perubahan itu masih hidup. Bukan hanya milik Mas Anies seorang, melainkan juga menjadi gagasan publik yang akan terus kita perjuangkan hingga sampai akhir nanti,” ujar Sahrin, yang juga juru bicara Anies saat Pilpres 2024.

Sahrin menyebut bahwa saat ini Anies tidak masuk dalam jajaran DPP Gerakan Rakyat. Ia pun mengaku belum membahasnya, tetapi ia tidak menutup kemungkinan akan ada posisi yang diberikan bagi Anies.

Lebih dari itu, Sahrin menegaskan, Gubernur DKI periode 2017-2022 itu telah dijadikan sebagai tokoh inspiratif, panutan, dan simbol perjuangan gagasan bagi organisasi Gerakan Rakyat. Anies telah dianggap sebagai penggagas gerakan perubahan.

Sahrin juga menceritakan bahwa Gerakan Rakyat lahir dari para sukrelawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Pascapilpres 2024, muncul inisiatif dari tokoh-tokoh kelompok sukarelawan Anies agar Gerakan Rakyat tersebut diformalkan menjadi organisasi masyarakat dan berbadan hukum.

Anies melihat Gerakan Rakyat tumbuh dengan semangat untuk menghadirkan Indonesia menjadi lebih adil, sejahtera, dan setara. Ia berharap organisasi tersebut menjadi awal yang baik untuk masyarakat. Ia pun meminta agar Gerakan Rakyat menjaga dan menjalin silaturahmi dengan berbagai komponen masyarakat.

”Sudah 1,5 tahun perjalanan dilewati selama ini dan sekarang berkumpul kembali dan mengorganisasikan diri. Insya Allah menjadi awalan yang baik untuk semua,” kata Anies dalam sambutannya.

Ditemui seusai acara, Anies tidak banyak merespons soal kemungkinan ormas itu akan menjadi kendaraan politik baginya untuk Pilpres 2029. Menurut dia, masih terlalu jauh mengaitkan ormas itu untuk menjadi partai politik dalam menghadapi pemilu mendatang.

”Kejauhan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Sahrin dan teman-teman DPP yang mengundang kita dalam acara deklarasi ini,” kata calon presiden nomor urut 1 di Pilpres 2024 ini.

Selain itu, Anies juga mengaku dirinya saat ini masih sibuk dengan berbagai kegiatan di bidang sosial hingga pendidikan.

”Jadi, itu saja dulu, sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan sukarelawan sekarang berkumpul dalam Gerakan Rakyat. Saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan itu kita ya,” katanya.

Sahrin melanjutkan, Gerakan Rakyat berencana mendirikan sekolah politik kerakyatan atau disebut Spartan. Program tersebut akan dikembangkan hingga tingkat daerah untuk memperkuat pemahaman politik berbasis kepentingan rakyat.

Menurut Sahrin, sering kali rakyat hanya menjadi saksi tanpa memiliki kuasa atas kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Akibatnya, tanpa partisipasi rakyat itu, kebijakan yang dilahirkan cenderung tidak berpihak.

Gerakan Rakyat ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah berpihak pada kepentingan publik. Pihaknya tidak akan membiarkan keputusan-keputusan merugikan rakyat berlalu tanpa pengawasan. ”Dan, kita tidak akan tinggal diam saat kekuasaan berjalan tanpa keseimbangan dan kontrol yang sehat,” ujarnya.

Sahrin juga menjelaskan gambar kentungan yang menjadi simbol dari Gerakan Rakyat. Selama ini, kentungan sudah dikenal sebagai alat komunikasi di desa. Dengan demikian, gambar kentungan dipakai dengan harapan menjadi tanda bahwa komunikasi dengan rakyat harus tetap dibangun.

”Kita ingatkan bahwa kentongan ini sebagai instrumen bahwa organisasi harus membangun komunikasi dengan rakyat. Kita tahu bahwa kentongan adalah simbol komunikasi rakyat sejak dulu. Dan tentunya masih hadir juga saat ini, tentunya di pedesaan, di kampung-kampung," katanya.

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, melihat ada dua kemungkinan dari kelahiran Gerakan Rakyat oleh orang dekat Anies, tetapi Anies tak menjabat posisi apapun di organisasi tersebut.

Pertama, hal itu merupakan bagian dari testing the water atau cek ombak untuk melihat apakah Gerakan Rakyat memeroleh dukungan yang luas atau tidak, termasuk respons positif atau negatif.

Kemungkinan kedua, memang Anies ingin di belakang layar saja. Seperti dulu pembentukan Partai Demokrat, yang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tampil di depan, tetapi publik tahu bahwa itu kendaraan politik SBY.

”Begitu juga dengan ormas Gerakan Rakyat. Karena ketumnya orang dekat Anies, publik akan membacanya sebagai kendaraan (politik) Anies,” kata Lili.

Apa pun itu, Lili meyakini lahirnya Gerakan Rakyat sudah memperoleh persetujuan dari Anies. Oleh karena itu pula, tidak menutup kemungkinan ormas itu akan menjadi partai politik di masa mendatang dan menjadi kendaraan politik Anies untuk maju di Pilpres 2029.

Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini memungkinkan semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di pilpres.