Di puncak kuasa, ego paruh baya berlindung di balik birokrasi kaku. Melahirkan ”gerontokrasi mental” dan kebijakan nir-empati yang memperburuk nasib publik.
21 Agt 2026 13:00 WIB · Kolom
KOMPAS/SUPRIYANTO
Saat ini ada di kelompok usia 40-50 tahun? Selamat, kita semua termasuk dalam kelompok penduduk paruh baya yang menjadi motor penggerak roda ekonomi nasional. Setidaknya, sebagian dari kelompok ini dinilai matang secara kapital dan jam terbang, mengelola anak buah berusia lebih muda dari generasi berbeda. Jika cek kelompok kesejahteraan saat ini, kelompok ini masuk kasta tertinggi penggolongan kesejahteraan, yaitu Desil 10.
Sensus Penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa irisan dari generasi X dan milenial ini termasuk usia produktif. Kelompok usia ini berada di puncak produktivitas demografis. Mereka memikul peran ganda yang masif, yaitu menyokong ekonomi makro sebagai pembayar pajak terbesar dan bertindak sebagai sandwich generation tingkat lanjut yang harus membiayai orangtua lansia sekaligus menyokong pendidikan tinggi anak-anak mereka.
Wajah kota metropolitan, juga negara sekarang, bisa dikatakan secara absolut dikendalikan kelompok usia 40 hingga 50 tahun ini. Mereka adalah kaum paruh baya yang mendominasi kursi manajerial strategis hingga memegang kendali birokrasi pemerintahan. Publik dapat mencermatinya langsung saat ini dengan melihat usia pimpinan unit di tempat kita bekerja sampai ke jajaran pejabat di sekitar presiden, kementerian, juga di tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa.
Kematangan finansial memberikan keleluasaan bagi kelompok ini untuk memanjakan ego. Jangan heran jika kini pusat kebugaran premium, klinik antipenuaan, hingga hobi olahraga kelas atas, seperti sepeda karbon, klub golf, padel, dan maraton internasional, didominasi kelompok paruh baya ini. Namun, kestabilan material di luar rumah tersebut kerap kali berbanding terbalik dengan dinamika tak terlihat publik di balik pintu domestik mereka, di alam pikir mereka.
Seiring waktu, anak-anak yang dulu menguras pikiran dan tenaga untuk selalu diurus kini tumbuh menjadi remaja hingga dewasa muda yang memiliki kesibukannya sendiri. Interaksi di rumah menyusut drastis, sering kali terbatas pada pelukan dan obrolan singkat sebelum lelah mental bekerja merenggut sisa hari. Bahkan, di akhir pekan, bepergian atau melewatkan waktu bersama seluruh anggota keluarga secara lengkap menjadi momen langka.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/08/20/9fc54fbbfb10e5804911d688e56da9ec-Screen_Shot_2026_08_20_at_18.26.27.png)
Kondisi ini melahirkan apa yang dalam beberapa pembahasan tentang psikologi keluarga disebut sindrom sarang kosong parsial (partial empty nest syndrome). Ketika kesibukan mengasuh mereda, kaum paruh baya dihadapkan pada surplus waktu bebas dan ruang kontemplasi eksistensial. Bagi yang berlatar ekonomi menengah ke bawah pun, setidaknya terkait kelonggaran waktu yang tercipta, sedikit banyak tetap dapat dirasakan.
Untuk itu, bagi kelompok usia 40-50 tahun, terlebih yang masih sehat dan produktif, tidaklah aneh jika selalu muncul pertanyaan menggugat. Apa lagi yang dapat dilakukan ketika pensiun masih terasa tabu, tetapi anak tak lagi bergantung penuh?
Fase transisi paruh baya ini sering dilabeli publik sebagai ”puber kedua”. Kelompok ini mulai memfokuskan energi kembali pada diri sendiri. Tren beralih karier di usia ini banyak dilakukan. Mereka juga bersolek, makin menyadari menjaga badan fisik maupun mentalnya.
Tidaklah aneh ketika melihat makin banyak perempuan dan laki-laki usia matang justru makin bersemangat mendalami hobi, berupaya keras membuktikan bahwa mereka masih relevan serta dinamis. Banyak yang berupaya mengejar apa yang mereka belum dapat di 10-20 tahun lalu. Aktualisasi diri kembali menjadi prioritas tunggal untuk menolak tunduk pada usia.
Gairah puber kedua ini seakan menjadikan mereka begitu ”binal” mengikuti segala macam tren di luar sana. Mendadak ikut arus apa pun yang sedang trending di dunia maya, mulai joget-joget sampai terjerat love scam, judi daring, bahkan terseret aliran sesat.
Di sisi lain, di luar ambisi mendobrak batas kemampuan di rentang usianya, disinyalir tetap kuat melekat figur kaku dengan pola pikir yang telah terbentuk selama puluhan tahun sebelumnya. Kecenderungan melihat generasi yang lebih muda adalah yang kurang pengalaman, manja, kurang ajar, hingga sok pintar bisa jadi muncul dari kecemasan atas nasib eksistensi diri dan kehilangan relevansi.
Di belantara dunia nyata, mereka juga dipaksa berhadapan dengan dunia kerja yang tiba-tiba tak lagi menjanjikan kestabilan, disrupsi ekonomi gig, dan kecerdasan buatan (AI) yang bergerak terlalu cepat. Karena merasa terasing dan terintimidasi oleh masa depan yang nirkepastian, insting bertahan mereka berbalik arah.
Mengompensasi hilangnya kendali atas masa depan, mereka membangun benteng perlindungan dari apa yang paling mereka kuasai. Benteng itu, jika kita melihat Indonesia, tak lain adalah aturan birokrasi dan logika kaku era dekade 80-an yang membesarkan mereka.
Walhasil, yang tercipta adalah ”gerontokrasi mental”. Sebuah kondisi tragis di mana kelompok pralansia abai atau lupa diri pada kewajiban pada diri sendiri dan generasi penerus. Sebuah bibit buruk yang dikhawatirkan bakal makin menjadi ketika kelompok ini kian menua nanti. Ini bukanlah produk dari penuaan biologis semata, melainkan sebuah tameng ego paruh baya yang enggan terlihat tidak berdaya di hadapan masa depan.
Ketika dinamika psikologis ini beresonansi ke ranah kebijakan publik, kaum paruh baya terperosok ke dalam ilusi kebijaksanaan (illusion of wisdom) dan bias bertahan hidup (survival bias). Keberhasilan melewati krisis ekonomi masa lalu membuat mereka berasumsi mutlak bahwa formula usang mereka adalah resep universal untuk generasi modern.
Arogansi intelektual ini membutakan mereka terhadap realitas hidup Gen Z yang diintai dunia serba tak pasti, krisis iklim, disrupsi teknologi, dan lainnya. Kesemuanya itu berdampak sampai ke hal paling dekat dengan kehidupan mereka, seperti ketidaktersediaan lapangan pekerjaan berupah manusiawi, lonjakan harga pangan, hingga properti yang makin tak terjangkau.
Contoh paling konkret dari gerontokrasi mental ini terlihat telanjang pada kisruh sistem desil kesejahteraan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS. Pemerintah mengelompokkan penduduk ke dalam 10 tingkat kesejahteraan (desil) untuk menyalurkan bansos dan beasiswa pendidikan. Desil 1-4 diprioritaskan bagi keluarga miskin, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok elite berpenghasilan teratas. Namun, otomatisasi integrasi data tanpa verifikasi lapangan yang memadai justru memicu kekacauan algoritma massal.
Banyak mahasiswa dari keluarga miskin atau orangtua pekerja serabutan terancam dicoret dari beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) atau KIP Kuliah karena NIK mereka mendadak melesat masuk ke Desil 10 (sangat mampu). Di sisi lain, ada mahasiswa atau anak muda dari keluarga sangat berada, terkenal karena suka pamer di media sosial, justru berada di bawah desil 10.
Para birokrat paruh baya pembuat kebijakan, yang secara riil memang berada pada posisi Desil 10 yang nyaman, patut diduga melakukan pemadanan data secara buta dari balik meja tanpa empati sosiologis, berasumsi bahwa kepemilikan aset sederhana, seperti sepeda motor atau daya listrik tertentu, otomatis mengindikasikan kesejahteraan tinggi.
Sebagai respons atas ketidakberesan sistemis ini, media sosial dibanjiri gelombang protes yang dibalut humor gelap dan satire publik. Warganet menyindir kemiskinan mereka dengan memamerkan menu sarapan nasi putih bertabur garam, tetapi diberi caption ”gaya hidup mewah kaum elite Desil 10”.
Di Tiktok, muncul tren kocak ”mahar ikut desil” yang mengaitkan mahar pernikahan dengan peringkat kesejahteraan resmi negara. Lelucon getir lainnya menyasar sisi teknis basis data pemerintah dengan tuduhan satire bahwa sistem IT bansos sengaja diatur dengan nilai bawaan NOT NULL DEFAULT 10—membuat siapa saja yang tidak terdata otomatis dicap kaya raya oleh sistem.
Soal desil ini hanya satu dari sekian isu serius yang kini tengah dihadapi bangsa ini. Ketika pucuk pimpinannya adalah warga lansia yang mungkin telah memasuki puber lanjutan dan makin keblinger, dukungan dari jajaran pimpinan di bawahnya yang berusia matang, tetapi ternyata ”labil” itu berbuah kebijakan yang merusak.
Idealnya, pemimpin paruh baya memang tetap berjiwa muda diiringi kesediaan diri untuk benar-benar menjadi dewasa, tahu dia pernah muda sehingga memahami anak muda apa adanya mereka sekarang, tidak hanya berpikir untuk dirinya, pun bersedia bertindak sebagai jembatan kemajuan zaman. Tanggalkan kacamata kuda itu dan runtuhkan tembok birokrasi yang mengunci pemenuhan hak publik.
Apakah ini berlaku hanya di tingkat pengelolaan negara? Tentu tidak. Ini juga dibutuhkan di perusahaan sampai ruang keluarga kita.
Penulis:
Neli TrianaEditor:
Gesit AriyantoPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra