Giliran Fitch Turunkan Prospek Kredit Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit organisasi dan negara, merevisi prospek kredit Indonesia, dari stabil menjadi negatif. Untuk peringkat kredit, Fitch tetap mempertahankan pada BBB.

”Fitch Ratings merevisi prospek atas peringkat gagal bayar penerbit (issuer default rating/IDR) jangka panjang dalam mata uang asing Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, serta menegaskan kembali rating pada level BBB,” kata Fitch dalam siaran pers yang diterima Kompas, Rabu (4/3/2026).

Perubahan outlook tersebut, menurut Fitch, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran atas melemahnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia, di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pengambilan keputusan kebijakan. Kondisi ini berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menurunkan sentimen investor, dan menekan bantalan eksternal (external buffers).

Adapun penegasan peringkat BBB mencerminkan sejumlah kekuatan fundamental Indonesia, antara lain rekam jejak dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang relatif baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat, dan bantalan eksternal yang cukup.

Namun, Fitch melanjutkan, kekuatan tersebut dibatasi oleh penerimaan negara yang lemah, biaya pembayaran utang yang relatif tinggi, serta indikator struktural yang tertinggal, termasuk kualitas tata kelola dibandingkan negara dengan rating BBB lainnya.

Dalam pengumumannya, Fitch juga menyertakan sejumlah alasan mengapa prospek kredit Indonesia turun. Apa saja itu? Berikut penjelasan Fitch sebagaimana dipaparkan dalam siaran persnya.

Fitch memperkirakan pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan yang relatif berhati-hati, termasuk mematuhi batas defisit fiskal 3 persen dari PDB. Namun, keinginan untuk mencapai target pertumbuhan ambisius sebesar 8 persen dan membengkaknya belanja sosial berpotensi menghasilkan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang sangat longgar sehingga dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Risiko ini tecermin dari rencana pemerintah meninjau kembali Undang-Undang Keuangan Negara sebagai bagian dari prioritas legislasi tahun 2026. Jika terjadi pelonggaran signifikan terhadap kerangka fiskal yang selama ini berlaku, termasuk batas defisit 3 persen, hal tersebut kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan dan menurunkan kemampuan pemerintah membiayai defisit fiskal yang lebih besar tanpa dukungan bank sentral.

Fitch memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9 persen dari PDB pada 2026, sama seperti pada 2025 dan lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7 persen. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif karena pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari asumsi pemerintah, serta dampak jangka pendek yang terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meredakan ketegangan sosial pascademonstrasi besar pada tahun lalu diperkirakan akan meningkatkan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan mencapai 1,3 persen produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rencana pemerintah mempercepat realisasi belanja pada paruh pertama 2026 dapat meningkatkan risiko pelebaran defisit fiskal.

Fitch memperkirakan rasio total pendapatan pemerintah terhadap PDB rata-rata sebesar 13,3 persen pada 2026–2027. Ini jauh di bawah median negara dengan rating BBB sebesar 25,5 persen.

Pelemahan penerimaan negara pada 2025 disebabkan oleh penerimaan pajak yang lemah, pembatalan hampir seluruh rencana kenaikan tarif PPN sebesar 1 poin persentase, serta pengalihan permanen dividen BUMN sebesar 0,4 persen PDB ke Danantara.

Upaya meningkatkan kepatuhan pajak memang diperkirakan akan memperbaiki penerimaan. Namun, hal ini tidak akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka pendek sehingga ruang fiskal tetap terbatas.

Danantara, menurut Fitch, dibentuk untuk meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar APBN. Danantara berencana menginvestasikan sekitar 26 miliar dolar AS atau setara 1,7 persen PDB pada 2026 dalam proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Namun, terdapat ketidakpastian apakah mandat dana tersebut dapat meluas menjadi kegiatan kuasi-fiskal melalui investasi berbasis leverage untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah. Jika ini terjadi, risikonya adalah mengurangi transparansi fiskal, melemahkan konsistensi kebijakan, dan meningkatkan risiko kewajiban kontingensi pemerintah.

Fitch menilai, gelombang demonstrasi besar pada 2025 mencerminkan ketidakpuasan publik. Ketegangan sosial tersebut berisiko berlanjut sehingga menimbulkan tantangan politik bagi presiden dan koalisi pemerintah.

Dalam Indikator Tata Kelola Bank Dunia, posisi Indonesia berada pada persentil ke-44, di bawah median negara dengan peringkat BBB yang berada di persentil ke-56. Ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan makroekonomi berpotensi menekan kualitas tata kelola dan kekuatan institusional negara.

Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar menjadi 0,8 persen PDB pada 2026 akibat melemahnya ekspor bersih. Cadangan devisa diperkirakan tetap cukup untuk menutup sekitar lima bulan pembayaran transaksi berjalan, didukung oleh kebijakan retensi devisa dari ekspor sumber daya alam.

Namun, risiko arus keluar modal (capital outflow) tetap tinggi setelah gejolak pasar domestik yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap tata kelola pasar modal. Sentimen investor yang masih rapuh dapat meningkatkan tekanan depresiasi rupiah, menaikkan biaya pinjaman, dan mengikis bantalan eksternal.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan pada 4,75 persen sejak September 2025, dengan prioritas menjaga stabilitas rupiah. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam target BI 2,5 persen ±1 persen. Fitch memperkirakan BI akan memangkas suku bunga dua kali hingga 4,25 persen pada akhir 2026.

Namun, sikap kebijakan yang lebih dovish, ditambah kemungkinan peluasan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dapat menyulitkan BI untuk menjaga mandat utamanya. Mandat yang dimaksud meliputi stabilitas inflasi, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan.

Fitch memperkirakan utang pemerintah mencapai 41 persen dari PDB pada 2026, masih lebih rendah dibandingkan median negara BBB yang mencapai 57,3 persen dari PDB. Rasio utang diperkirakan relatif stabil dalam jangka menengah dengan asumsi pemerintah tetap mematuhi batas defisit fiskal.

Namun, pembayaran bunga utang mencapai 17 persen dari total pendapatan pemerintah pada 2025, termasuk yang tertinggi dalam kategori negara dengan peringkat BBB.

Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5 persen pada 2026–2027, dua kali lebih tinggi dibandingkan median negara BBB yang sebesar 2,5 persen. Pertumbuhan akan didorong oleh permintaan domestik, peningkatan belanja publik, investasi Danantara, pelonggaran moneter, reformasi untuk mengurangi hambatan struktural, dan program hilirisasi industri.

Namun, Fitch menilai target pertumbuhan 8 persen pada 2029 akan sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang signifikan.

Bagi investor global, ini adalah sinyal tentang kesehatan ekonomi dan kebijakan Pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut dapat diartikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, tetapi arah kebijakan pemerintah ke depan dinilai semakin tidak pasti.

Dalam sistem pemeringkatan utang negara, lembaga seperti Fitch, Moody’s, dan S&P menilai kemampuan suatu negara membayar utangnya. Peringkat BBB yang dimiliki Indonesia saat ini berarti Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi (investment grade), atau negara yang dinilai relatif aman untuk investasi.

Namun, prospek negatif berarti bahwa jika kondisi ekonomi atau kebijakan tidak membaik, ada kemungkinan peringkat kredit Indonesia diturunkan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kata lain, ini adalah peringatan dini, bukan penurunan peringkat langsung.

Secara langsung, perubahan prospek ini tidak langsung memicu krisis atau masalah ekonomi. Namun, ada beberapa implikasi penting.

Pertama, investor akan lebih berhati-hati. Investor global biasanya sangat memperhatikan sinyal dari lembaga pemeringkat. Prospek negatif dapat membuat sebagian investor menjadi lebih hati-hati.

Kedua, biaya utang bisa meningkat. Jika persepsi risiko meningkat, pemerintah mungkin harus membayar bunga lebih tinggi saat menerbitkan obligasi.

Ketiga, tekanan bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas kebijakan. Fitch menyebutkan bahwa Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi kuat. Namun, konsistensi kebijakan fiskal dan tata kelola ekonomi harus dijaga.