GRIB Jaya Jabar: Ormas Harus Dirangkul (6)

Wajah organisasi kemasyarakatan saat ini dinilai buruk di mata masyarakat. Citra buruk itu berasal dari segelintir orang yang kebetulan bergabung sebagai anggota ormas.

Pihak ormas membuka diri untuk dibina dan dirangkul agar citra negatif bisa berubah. Sebab, ada banyak kegiatan ormas yang sifatnya positif.

Demikian pandangan Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Barat Gabriyel Alexander Etwiorry dalam wawancara bersama Kompas, Rabu (26/2/2025). Berikut petikan lengkap wawancara bersama Gabriyel.

Apa saja kegiatan GRIB Jabar saat ini?

Memang hari ini aktivisnya betul-betul kami menjadikan apa, image ormas di mata masyarakat, memang beda. Makanya, hari ini kami cenderung lari ke kegiatan keagamaan, terus kami tidak terlepas juga tidak keluar dari rambu-rambu yang ada di 18 fungsi ormas sesuai undang-undang.

Jadi, harapannya betul-betul kehadiran GRIB ini mewarnai dalam sisi positif kehidupan bernegara dan berbangsa. Hari ini memang kami anggap hukum hanya tajam ke bawah. Kami lagi coba jangan ada sampai begitu lagi, hukum harus tegak lurus ke atas dan ke bawah. Kami sedang banyak membela hak-hak  masyarakat yang kebanyakan tanah-tanahnya dikuasai kartel, juga oknum-oknum pemerintah.

GRIB Jabar ini berpusat di Karawang. Di sana ada kawasan industri. Apakah GRIB Jabar ikut mengambil peran di kawasan industri?

Yang lagi kami soroti betul-betul terkait pungutan-pungutan liar karena korbannya bukan hanya tenaga kerja. Tenaga kerja dari luar Karawang dan warga Karawang sudah banyak sekali.

Ada isu soal banyak perusahaan merekrut tenaga kerja dari warga luar. Ini kadang menimbulkan kecemburuan karena masyarakat lokal hanya jadi penonton. GRIB juga concern soal isu ini?

Ini yang jadi masalah karena kadang orang dalam perusahaan juga bermain. Maaf, bukan berarti saya membela teman-teman karang taruna atau ormas, LSM, di Karawang, karena memang kadang-kadang peluang itu ada karena orang perusahaan sendiri yang membuka.

Di Karawang, kalau bicara gesekan konflik itu jarang, lebih ke urusan limbah. Tapi, kalau untuk urusan tenaga kerja, karena itu betul-betul keuntungannya ada di perusahaan karena HRD-nya. Itu juga sama harus kami sikapi juga. Jangan seakan-akan bahwa ormas, LSM, karena setahu saya yang bermain mungkin ada, tapi hanya oknum, tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan apa-apa.

Apakah GRIB Jabar pernah ikut menggelar unjuk rasa? Maksudnya, saat upaya mediasi untuk membela kepentingan warga tak lagi didengar, apakah GRIB juga lakukan unjuk rasa?

Mengemukakan pendapat di muka umum itu tidak ada larangan, ya. Itu bukan barang haram bagi kami. Cuma selama ini, langkah-langkah yang kami lakukan cenderung ke arah komunikasi aktif, audiensi dengan  perusahaan-perusahaan. Unjuk rasa itu opsi terakhir. Tapi, di GRIB sendiri memang jarang. Bukan ini yang utama. Jadi, kami hanya, memang betul kalau memang kami bisa memediasi, kami bisa menjadi jembatan. Kebanyakan perselisihan antara masyarakat dan perusahaan, kami hanya menjadi jembatan.

Salah satu unjuk rasa yang kadang juga sampai ribut-ribut itu berkaitan dengan pengelolaan limbah. Ini posisi GRIB di mana ketika isu yang diangkat soal ini?

Ya, harusnya memang ada peranan pemerintah di sini. Harus ada aturan baku ya, kan, seperti apa. Terus, kemudian pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harusnya bisa lebih concern karena potensi konflik berkait pengelolaan limbah itu bukan hanya terjadi di satu-dua kabupaten. Hampir rata-rata di mana ada kawasan industri, pasti potensi itu selalu ada karena memang ada nilai ekonomisnya. Jadi, siapa pun pasti tertarik.

Mengapa ormas tertarik unjuk rasa soal pengelolaan limbah? Apakah ormas bisa kelola limbah?

Kalau itu bukan dengan ormas, tapi dengan perusahaan sebetulnya. Memang mungkin ada kedekatan perusahaan itu dengan ormas, akhirnya dilibatkan ormas. Kalau ormas sama sekali tidak ada mengelolah limbah.  Tetap itu profesional perusahaan dengan perusahaan.  Jadi, perusahaan kawasan itu dengan perusahaan-perusahaan pengelola limbah.

Dari beberapa pemberitaan di media, GRIB Jabar sering melakukan unjuk rasa soal pengelolaan limbah. Itu tujuannya apa?

Kalau kami selalu turun itu apabila ada permohonan pendampingan. Kalau bisnis kami sendiri, segmen bisnisnya tidak di situ. GRIB itu kami punya kelompok-kelompok usaha namanya. Kami melalui jalur-jalur, ya, mungkin pribadi pengurus. Kalau kami sebenarnya tidak terlalu concern, kecuali ada permohonan pendampingan dari masyarakat. Masyarakat itu kan, ya, macam-macam.

Beberapa pengusaha mengeluh. Mereka bilang ormas ini mengganggu aktivitas industri dan turut berperan di balik hilangnya investasi ratusan triliun di Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda?

Tudingan itu malah saya bilang sama saja, satu jari ditunjuk ke ormas, empat jari ke muka sendiri. Kalau kita bicara kebobrokan, memang birokrasi Indonesia bobrok. Tapi, di lapangan, ini negara hukum. Tidak ada satu pun ormas di  Indonesia ataupun anggota ataupun pengurus, siapa pun itu, yang kebal hukum.

Kadang-kadang ini yang mencontohkan justru malah birokrasi-birokrasi di atas. Sekarang, kalaupun bukan ormas, kan, mereka juga yang menghambat. Kadang-kadang mereka juga yang menskenariokan. Jadi, kalau saya bilang, tidak relevan.

Masalah investasi ini yang disalahkan ormas. Fungsi ormas, kan, banyak. Ada fungsi ormas yang tidak semuanya dan kalaupun bilang ada yang intimidasi, saya juga tidak memungkiri, itu oknum, ya. Kan, kita bicara birokrasi juga ada oknumnya, apalagi ormas.

Kalau sudah tahu masalahnya itu, kenapa tidak ada sosialisasi, kenapa tidak dikumpulkan, kenapa tidak ada pertemuan-pertemuan dengan ormas. Saya rasa perlu lebih intens supaya mengurai masalah. Bukan setelah ada benturan, baru bilang ormas.

Jadi, sekarang yang dibutuhkan itu mengurai masalah?

Nanti mungkin teman ormas ada pembelaan. Jadi, sebetulnya dikomunikasi saja karena tidak semua ormas juga begitu. Jujur, saya jelas tidak terima karena kami tidak pernah menyebar proposal. Yang kami sampaikan adalah kerja sama bisnis dan usaha dengan usaha, tidak ada usaha dengan ormas.

Tidak ada kami yang memaksa kehendak, karyawan harus masuk sekian. Pengusaha yang mau masuk di Jawa Barat harus setor sekian, tidak ada. Kami kalau menyodorkan proposal kerja sama kan, ya, wajar.  Business to business, gitu loh. Dan tidak bisa disamaratakan semua ormas.

Apa catatan Anda agar kepentingan investasi lancar dan ormas pun tidak dianggap sebagai pengganggu?

Saya rasa kami perlu dilibatkan berperan aktif dalam menjaga investasi. Tujuan investasi, kan, untuk membuka lapangan pekerjaan, menyejahterakan masyarakat. Jadi, harapannya bukan jadi momok, tetapi digandeng pemerintah dan investor untuk sama-sama mengamankan investasi.