”Gula-gula” Washington dalam Isu Palestina

”Bebaskan, bebaskan Palestina! Bebaskan, bebaskan Palestina!”

Demikian pekik ratusan mahasiswa Universitas Harvard saat mengikuti wisuda di halaman kampus Harvard di Cambridge, Massachusetts, AS, Kamis (23/5/2024). Suasana wisuda salah satu kampus bergengsi di ”Negeri Paman Sam”, pekan lalu, itu terasa berbeda.

Banyak wisudawan dan wisudawati mengenakan atribut Palestina, selendang atau serban kafiyeh. Ada pula yang membentangkan bendera Palestina.

”Izinkan mereka masuk, izinkan mereka masuk,” teriak sebagian wisudawan. Seruan itu mengacu pada 13 mahasiswa yang tidak diwisuda sebagai hukuman atas aksi mereka dalam kemah unjuk rasa pro-Palestina.

”Di semester ini kebebasan kami untuk berbicara dan mengungkapkan solidaritas telah dihukum,” kata Shruthi Kumar, mewakili wisudawan, disambut sorak-sorai rekan-rekannya.

Seperti dilaporkan Associated Press, ratusan wisudawan-wisudawati itu memilih keluar dan meninggalkan lokasi wisuda, sambil membentangkan poster-poster berisi seruan pro-Palestina. Bagi mereka, seremonial wisuda tak ada maknanya dibandingkan dengan nilai yang mereka perjuangkan.

”Kalian tidak tahu, siapa diri kalian sebenarnya sebelum kalian diuji, hingga kalian berjuang apa yang kalian yakini. Karena itu, yang menentukan diri kalian,” kata Maria Ressa, jurnalis peraih Nobel Perdamaian 2021, dalam pidato wisuda.

Aksi protes di Universitas Harvard itu bagian dari gelombang unjuk rasa serupa yang melanda kampus-kampus di negara-negara Barat, baik di AS, Kanada, Eropa, dan juga Australia. Anak-anak muda di AS secara umum kian kritis terhadap penolakan Israel pada hak-hak asasi dan hak bangsa Palestina menentukan nasib sendiri, tulis Dahlia Scheindlin, kolumnis media Israel, Haaretz, dari lembaga Policy Fellow at Century International (Foreign Affairs, 23/5/2024).

Pekan lalu, tak hanya di akar rumput, gerakan pro-Palestina telah merambah kebijakan politik di tingkat negara. Tiga negara penting di Eropa, yakni Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, menyatakan mengakui negara Palestina. Rencananya, pengakuan itu akan dideklarasikan, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Irlandia, Norwegia, dan Spanyol Akui Negara Palestina

Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menyebut beberapa negara lain akan melakukan langkah serupa. Dua negara Uni Eropa, yakni Slovenia dan Malta, masuk daftar itu.

Pengakuan tersebut bagian dari upaya mendorong terwujudnya solusi dua negara—negara Palestina dan Israel berdiri berdampingan—sebagai satu-satunya cara yang dianggap paling tepat menuju perdamaian Palestina-Israel.

Isu negara Palestina dalam bingkai solusi dua negara kini menjadi isu penting dan menjadi bagian dari alat tawar berharga dalam beberapa negosiasi dengan negara Arab. Isu negara Palestina menjadi salah satu prasyarat yang diminta Arab Saudi saat merundingkan pakta pertahanan dengan AS.

Dalam rapat dengar pendapat dengan anggota DPR AS di Washington, Rabu (22/5/2024), Menlu AS Antony Blinken mengungkapkan, AS dan Arab Saudi hampir mendekati kesepakatan dalam kerja sama keamanan-pertahanan dan energi nuklir. Kesepakatan ini dirancang sebagai proyek besar diplomasi AS di Timur Tengah untuk menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.

Baca juga: Isu Normalisasi Arab Saudi-Israel ala Biden, Siapa Mendapat Apa?

Washington menghidupkan lagi normalisasi Riyadh-Israel yang sempat tenggelam oleh perang Hamas-Israel sejak 7 Oktober 2023. Namun, tak seperti sebelum 7 Oktober 2023, di mana Arab Saudi tidak terlalu menekankan isu negara Palestina, kali ini Riyadh menjadikan isu itu sebagai salah satu alat tawar-menawar, selain penghentian perang di Gaza, dalam perundingan normalisasi dengan Israel.

Arab Saudi, kata Blinken, menuntut ”jalan terang yang kredibel menuju terbentuknya negara Palestina”. Semua tahu, termasuk Blinken, tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh Israel selama Benjamin Netanyahu—atau bahkan mungkin siapa pun pemimpin Israel—berkuasa.

Dalam siaran kantor berita Arab Saudi, SPA, Minggu (19/5/2024), disebutkan draf akhir kesepakatan strategis AS-Arab Saudi hampir tuntas. Dengan kesepakatan itu, menurut beberapa sumber yang dikutip Reuters, Arab Saudi akan memperoleh akses pada senjata-senjata canggih AS, termasuk jet-jet tempur F-35, dan teknologi nuklir. Namun, AS meminta Arab Saudi membatasi investasi China di negaranya.

Dalam merayu Riyadh, Washington berulang kali menyebut dukungannya pada solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Hal ini pula yang disampaikan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Dhahran, Arab Saudi, Minggu (19/5/2024).

Namun, bagaimana orang yakin dan percaya pada kata-kata manis itu jika kenyataan berbicara sebaliknya. Ketika negara-negara mitranya di Eropa berbondong-bondong mengakui negara Palestina, Washington sinis menolaknya.

Sinisme serupa juga dilontarkan Washington setiap kali menyentuh isu-isu Palestina, seperti di Dewan Keamanan PBB ataupun responsnya menyikapi tuntutan jaksa Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkap pemimpin Israel. Bahkan, terhadap anak-anak bangsanya yang mengekspresikan dukungan pada isu Palestina, aparat AS berubah jadi represif.

Baca juga: DK PBB Tolak Keanggotaan Penuh Palestina gara-gara Veto AS

Walhasil, dari berbagai peristiwa itu, pernyataan Washington mengenai isu Palestina, seperti dukungan pada solusi dua negara, hanyalah sekadar ”gula-gula”.