Hadapi Kekalahan, Junta Militer Myanmar Kian Brutal

Menjelang empat tahun pemerintahan junta militer Myanmar, krisis di negara itu semakin tidak menentu dan rakyat semakin sengsara. Seiring itu, perlawanan kelompok-kelompok etnis terus berkobar dan melemahkan cengkeraman junta Myanmar.

Menghadapi kekalahan itu, junta militer Myanmar justru kian kalap dan brutal. Junta militer Myanmar meningkatkan serangan ke kota-kota penting di perbatasan yang jatuh ke tangan kelompok-kelompok perlawanan etnis dengan menggunakan senjata canggih. Junta Myanmar melakukan pemenggalan kepala, pemerkosaan berkelompok, dan penyiksaan kepada perempuan, anak-anak, dan orang tua.

Di saat perhatian dunia tengah teralihkan kepada krisis akibat konflik di sejumlah kawasan, krisis di Myanmar seakan tidak terlihat. Demikian disampaikan kata Thomas Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia di Myanmar, dalam laporannya kepada Majelis Umum PBB, Jumat (22/11/2024) waktu Amerika Serikat, atau Sabtu (23/11/2024) WIB.

Krisis di Myanmar meningkat setelah junta militer melakukan kudeta terhadap Pemerintah Myanmar hasil pemilu November 2020. Tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Sejumlah anggota legislatif yang terpilih dalam Pemilu 2020, termasuk Suu Kyi, dilengserkan dan dijebloskan ke penjara. Para anggota legislatif terpilih itu lalu membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai tandingan.

Di saat sama, kudeta militer memunculkan banyak aksi unjuk rasa tanpa kekerasan. Namun, junta militer menanggapi unjuk rasa secara brutal. Hal itu memicu perlawanan bersenjata dan pertempuran di seluruh negeri.

Seiring perlawanan yang menyala, seperti dikutip dari Kompas.id, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sayap militer NUG, kemudian membentuk pasukan kelompok perlawanan berbasis etnis, yakni KNU, Front Nasional China (CNF), dan Partai Progresif Nasional Karenni (KNPP). Kelompok-kelompok itu dibentuk untuk berjuang memulihkan demokrasi.

Junta militer, dijelaskan Andrews, bersikap defensif terhadap kelompok-kelompok perlawanan etnis di sebagian besar Myanmar, juga terhadap PDF. Junta militer kemudian semakin banyak melakukan serangan udara untuk melawan oposisi dan mengamankan wilayah.

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia oleh junta membuat situasi di Myanmar kian suram dan tak menentu. Lebih dari 3,1 juta orang mengungsi dan 18,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan 13,3 juta orang di antaranya menghadapi kerawanan pangan darurat.

Andrews mengatakan, pasukan militer junta sudah membunuh lebih dari 5.800 warga sipil, menghancurkan lebih dari 100.000 rumah dan bangunan sipil lainnya, serta menahan lebih dari 21.000 aktivis politik.

”Pasukan junta membunuh warga sipil dalam serangan darat, termasuk pembunuhan massal terhadap orang-orang yang sudah berada dalam tahanan pasukan junta. Para korban disiksa, diperkosa, dan dipenggal, serta jasad mereka dibakar,” kata Andrews.

”Meningkatnya kekejaman terhadap rakyat Myanmar dimungkinkan karena adanya sejumlah pemerintah yang mengizinkan atau secara aktif mendukung pengiriman senjata, bahan senjata, dan bahan bakar jet kepada pasukan junta,” imbuh Andrews.

Menurut Andrews, wilayah yang paling memprihatinkan dan berbahaya adalah di Negara Bagian Rakhine. Media Myanmar, Myanmar Now, pada 4 Oktober 2024, melaporkan, serangan intensif Tentara Arakan atau AA di wilayah itu terhadap junta militer membuat AA berhasil menguasai kota penting di perbatasan, Maungdaw.

Penguasaan itu menambah kota-kota di perbatasan yang dikuasai Tentara Arakan. Tentara Arakan diketahui sudah melakukan serangan terhadap junta militer sejak November 2023.

Dalam laporan tersebut, Andrews mengatakan, Tentara Arakan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk serangan tanpa pandang bulu, pembunuhan, kekerasan seksual, dan penangkapan sewenang-wenang.

Junta militer yang mengalami kekalahan terus-menerus dari Tentara Arakan di Rakhine, menanggapi dengan menyerang warga sipil. Militer juga meningkatkan ketegangan antara komunitas etnis Rakhine dan Rohingya di negara bagian itu.

Caranya, junta militer merekrut ribuan pria Rohingya dan menempatkan mereka ke garis depan untuk melawan Tentara Arakan. Kelompok militan Rohingya tersebut dinyatakan secara sinis bersekutu dengan junta dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk etnis Rakhine.

Pernyataan tentang kelompok Rohingya itu berkaitan dengan sejarah, yakni Rohingya merupakan komunitas yang tidak diterima di Myanmar. Seperti dikutip dari Reuters pada 27 Juni 2018, masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Buddha tidak menganggap minoritas Muslim Rohingya sebagai masyarakat asli Myanmar.

Masyarakat Myanmar menganggap komunitas Rohingya sebagai Bengali dari Bangladesh. Padahal, keluarga-keluarga Rohingya itu sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Dianggap sebagai Bengali, Myanmar menolak memberikan kewarganegaraan kepada komunitas Rohingya sejak 1982 dengan pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan.

Pada Agustus 2017, kelompok pemberontak Rohingya menyerang personel keamanan Myanmar. Serangan itu memicu kampanye brutal militer. Akibatnya, sebanyak 740.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Militer dituduh melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah.

Sebulan yang lalu, kata Andrews, peraih Nobel Muhammad Yunus, yang juga pemimpin sementara Bangladesh tempat tinggal 1 juta pengungsi Rohingya, meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengadakan konferensi dengan semua pihak penting dalam krisis Rohingya. Yunus mendesak pemulangan mereka ke Myanmar.

Adapun konflik di Negara Bagian Rakhine, menurut Andrews, sudah membuat ratusan ribu orang terputus sama sekali dari bantuan kemanusiaan. ”Mereka terancam paparan konflik, kelaparan, dan penyakit,” Andrews memperingatkan.

”Kegagalan untuk segera bertindak memberikan bantuan kemanusiaan darurat akan menjadi hukuman mati bagi banyak pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah,” imbuh Andrews.

Secara terpisah, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk dalam laporan pada 18 Juni 2024 menyebutkan, situasi di Negara Bagian Rakhine secara tragis hanyalah satu contoh bagaimana kudeta militer telah mengakibatkan konflik selama 3 tahun lebih dan membawa rasa sakit dan penderitaan ke seluruh negeri.

Turk menyatakan, serangan oleh militer telah dan terus berlangsung tanpa pandang bulu. Sejak Februari 2021, setidaknya 5.280 warga sipil, termasuk 1.022 wanita dan 667 anak-anak, telah terbunuh di tangan militer. Setidaknya 26.865 orang telah ditangkap dan 20.592 orang masih ditahan.

Dari 3 juta orang lebih yang mengungsi di dalam negeri akibat perang saudara ini, sebagian besar masih tanpa tempat tinggal yang layak. Mereka tidak memiliki akses ke makanan atau air, juga tanpa obat-obatan dan perawatan kesehatan yang penting. Turk menyebut masih banyak lagi konsekuensi kejam dari penolakan akses kemanusiaan oleh militer yang masih belum terlihat dan kurang dilaporkan.

Dengan kekerasan yang terus meningkat di Myanmar, Andrews menyerukan kepada semua negara untuk turut serta mengatasi krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang menghancurkan di Myanmar. Caranya, negara-negara mesti menghentikan aliran senjata ke junta, meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang yang membutuhkan, dan mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku atas pelanggaran hak asasi manusia.

Ia memuji langkah Singapura menindak tegas upaya transfer senjata ke Myanmar oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura. Penindakan tegas tersebut membuat transfer senjata berkurang hingga 90 persen. Andrews juga menyatakan, sanksi AS kepada bank-bank milik negara yang dikendalikan junta telah mengganggu rantai pasokan militer.

Andrews juga mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menggelar konferensi untuk menarik perhatian dunia yang terganggu dan memobilisasi sumber daya dan tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan banyak nyawa yang tergantung pada ketidakpastian.

(AP/Reuters)