Hambatan Dagang ke BRICS Bertumpuk

JAKARTA, KOMPAS — Ambisi Indonesia membuka pasar ke anggota BRICS terkendala tumpukan hambatan. Kesepakatan dengan Amerika Serikat menjadi salah satu tantangan penghapusan hambatan itu.

Pembahasan penurunan hambatan tarif dan nontarif perlu jadi agenda di BRICS. ”Tanpa itu, ekspor Indonesia ke negara BRICS tidak akan banyak terpengaruh,” kata Mohamad Dian Revindo, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Kamis (17/7/2025), di Jakarta.

Di sisi lain, ia mengingatkan upaya penurunan hambatan itu tak akan mudah. Salah satu penyebabnya, kesepakatan tarif RI-AS. RI setuju membebaskan bea masuk impor (BMI) untuk semua produk AS. Sebaliknya, komoditas RI di AS dikenai BMI 19 persen.

”Jika Indonesia memberikan penurunan tarif kepada AS, sejauh mana Indonesia bisa juga memberikan penurunan tarif kepada negara-negara BRICS? Saya pikir perlu pemetaan dan identifikasi dampak yang menyeluruh untuk seknario ini,” lanjut Revindo.

Tantangan berdagang dengan BRICS tak hanya itu. Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan BMI 100 persen kepada negara yang masih berdagang dengan Rusia. Ancaman itu bagian dari upaya Trump memaksa Rusia, salah satu pendiri BRICS, segera bersepakat soal Perang Ukraina.

Trump juga mengancam mengenakan BMI 10 persen kepada BRICS dan mitranya. Rangkaian ancaman itu memicu kompleksitas perdagangan RI dengan mitranya.

Kecuali dengan India, Indonesia mencatat defisit besar dengan anggota pendiri BRICS. ”Ekspor jasa Indonesia belum mampu bersaing atau memenuhi kebutuhan pasar BRICS,” demikian pernyataan LPEM FEB UI.

Pemicu defisit RI-China adalah jenis komoditas yang diperdagangkan. Indonesia mengimpor barang modal dan produk manufaktur bernilai tinggi. Sementara ke China, Indonesia mengekspor tambang dan bahan mentah.

Di sisi lain, masuk ke pasar anggota BRICS tak cuma menantang secara logistik. Ada banyak hambatan impor diterapkan negara-negara BRICS. Hambatan tarif dan nontarif itu bagian dari pelindungan ke pasar domestik mereka.

Soal logistik, keterbatasan rute pelayaran dari Indonesia ke negara-negara anggota BRICS jadi tantangan utama. Transit di negara lain berarti tambahan ongkos kirim.

Masuk ke pasar BRICS tak mudah karena banyak hambatan. Dengan Brasil, ada hambatan nontarif besar untuk semua produk nabati, mesin, elektronik, pangan, dan ternak.

Sawit dan produk turunannya, komoditas andalan RI ke pasar global, juga kesulitan masuk Brasil. Apalagi, sebagai salah satu penghasil kedelai terbesar di pasar global, Brasil berkepentingan melindungi komoditas domestiknya dari komoditas impor.

Produk pangan, pertanian, dan peternakan harus dapat sertifikat kelayakan dari Kementerian Pertanian (MAPA) Brasil. Beberapa kali ekspor pangan RI ditolak masuk Brasil karena tidak mendapat sertifikat itu. Komoditas yang sama lolos sertifikasi di Uni Eropa.

Ekspor juga bisa tidak lolos karena urusan kemasan yang wajib dalam bahasa Portugal. Formatnya harus sesuai dengan standar Anvisa Brasil.

Di sisi lain, Brasil pernah menggugat Indonesia karena dianggap menghalangi ekspor komoditas pangannya. Indonesia dianggap menerapkan hambatan nontarif antara lain pada ekspor ayam potong. Keberatan Brasil adalah standar halal untuk masuk pasar Indonesia.

Sementara India intensif menghambat impor pakaian, tekstil, dan pangan. India tak mengakui sertifikasi internasional untuk komoditas itu. Importir pakaian dan tekstil harus mengurus sertifikat kelayakan ke Biro Standardisasi India (BIS). Sementara importir pangan harus dapat sertifikasi FSSAI, sejenis BPOM RI. Prosesnya lama, mahal, dan sering tak jelas.

LPEM FEB UI juga menemukan, Rusia paling banyak menerapkan hambatan nontarif untuk aneka impor. Dampaknya, masuk ke pasar Rusia amat menantang.

Bersama Iran, Rusia juga bisa menjadi alternatif pasokan energi. Masalahnya, sanksi AS dan sekutunya mengancam pembeli komoditas energi Iran-Rusia. Sanksi itu salah satu penyebab Uni Eropa tak kunjung memacu impor minyak dari Iran.

”Perlu mitigasi risiko geopolitik serta evaluasi obyektif atas setiap peluang investasi, pendanaan, ataupun kerja sama ekonomi yang ditawarkan dalam kerangka BRICS,” lanjut LPEM FEB UI.

Di sisi lain, LPEM FEB UI menyimpulkan, pasar BRICS tak bisa diabaikan begitu saja. Hingga 37 persen produk domestik bruto global disumbang anggota BRICS. Hingga 46 persen warga dunia tinggal di negara anggota BRICS.

Anggota BRICS memasok 24,2 persen ekspor global dan menyerap 19,4 persen impor global. Lewat New Development Bank (NDB), BRICS menawarkan peluang alternatif pembiayaan global.

Memang, fakta 48 persen dana NDB dari China membuat keberlanjutan lembaga itu bergantung pada kondisi perekonomian China. Kalau sedang tak baik-baik saja, berat mengharapkan China tetap mendukung NDB.

Bergabung dengan BRICS, menurut LPEM FEB UI, menjadi simbol politik luar negeri bebas aktif RI. Indonesia menunjukkan kesiapan dalam dunia multipolar. BRICS menjadi pelantar menyuarakan kepentingan negara berkembang.