Harapan dan Tantangan Canberra-Jakarta Menghadapi Tarif Trump

Sesuai tradisi, perdana menteri Australia mengunjungi Indonesia sebagai negara tujuan lawatan pertamanya setelah dilantik. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese datang ke Jakarta pada Kamis (15/5/2025) atau sehari setelah diambil sumpah.

Ini masa jabatan kedua bagi Albanese dari Partai Buruh. Pada 2022, ia terpilih sebagai perdana menteri (PM) dengan mengalahkan petahana PM Scott Morrison dari Partai Liberal. Albanese pun mengadakan kunjungan perdananya ke Indonesia pada 6 Juni 2022, atau sehari setelah dilantik dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Kunjungan itu sangat bermakna bagi Indonesia. Ketika itu, Indonesia memegang keketuaan kelompok 20 negara berperekonomian terbesar di dunia (G20). Konferensi Tingkat Tinggi G20 diadakan di Nusa Dua, Bali, pada September 2022.

Malang bagi Indonesia, pada 24 Februari 2022 Rusia menginvasi Ukraina dengan dalih Ukraina hendak bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Terlepas diplomasi Joko Widodo (Jokowi) ke Moskwa dan Kyiv untuk mengamankan jalur gandum global dan mengundang Ukraina, negara-negara Barat anggota G20 menyatakan keengganan untuk datang ke Nusa Dua apabila Presiden Rusia Vladimir Putin datang.

Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly dalam lawatannya ke Jakarta, April 2022, menyampaikan dukungan Ottawa terhadap presidensi G20 Indonesia. Akan tetapi, Joly mengatakan dirinya tidak akan duduk bersama Menlu Rusia Sergey Lavrov di KTT G20 (Kompas.id, 11 April 2022).

Ketika itu, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan yang tidak menyenangkan. Antara para pemimpin negara Barat tidak datang karena memboikot Rusia atau Jakarta tidak mengundang Rusia. Keduanya akan menghalangi agenda G20 Indonesia yang ingin mempertemukan kebutuhan negara-negara berkembang dengan negara maju.

Lalu datanglah Albanese seusai memenangi pemilu 2022. Ia dijamu oleh Jokowi. Mereka mengendarai sepeda bambu mengelilingi Istana Bogor. Setelah itu, Albanese singgah lagi di Jakarta dan mengadakan jumpa pers bersama Menlu Australia Penny Wong.

”Saya akan datang ke KTT G20 karena Australia adalah sahabat Indonesia dan saya mendukung usaha Presiden Jokowi,” kata Albanese (Kompas.id, 6 Juni 2022).

Ucapan Albanese pada dasarnya menyelamatkan KTT G20 Nusa Dua. PM sebelumnya, Morrison, ketika menjelang pemilihan umum Australia saja menyatakan keengganan datang ke G20 jika Rusia tetap diundang.

Perbedaan sikap Albanese dengan Morrison itu sangat membantu keketuaan G20 Indonesia. Setelah itu, negara-negara Barat satu per satu menyatakan kesediaan mereka menghadiri KTT.

Dari sisi keamanan, Australia di bawah Albanese juga cenderung meredam tensi akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya. Morrison membawa Australia bergabung dengan aliansi keamanan Australia-Inggris-AS (AUKUS). Di dalamnya mencakup kolaborasi pembuatan kapal selam bertenaga nuklir yang nantinya berpatroli di perairan Indo-Pasifik.

Jakarta mengajukan keberatan karena khawatir AUKUS akan memicu perlombaan senjata di kawasan. Australia berusaha meyakinkan bahwa aliansi itu lebih pada peningkatan pertahanan dalam negeri, bukan untuk pamer dan mencari-cari saingan.

Selama pemerintahan Albanese, hubungan Indonesia dan Australia juga lebih erat. Pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2023 yang juga diketuai Indonesia, Australia menunjuk ekonom Nicholas Moore sebagai utusan khusus kerja sama pembangunan dengan ASEAN. Ia menetapkan Strategi Pembangunan Ekonomi Australia-Asia Tenggara 2040.

Setelah itu, untuk setiap negara ASEAN ada utusan khusus tersendiri. Jennifer Westacott, Rektor Universitas Western Sydney, dipercaya menjadi Duta Bisnis untuk Indonesia. Ia berkunjung untuk pertama kali ke Indonesia pada Juni 2024.

Mereka bertujuan mencari potensi untuk investasi. Sektor-sektor yang dilirik ialah kesehatan, pertambangan, infrastruktur, e-dagang, pertanian, dan pendidikan. Pada saat yang sama, delegasi pimpinan Westacott juga mencari pengusaha Indonesia yang berminat berinvestasi di Australia.

Canberra dan Jakarta menginginkan kerja sama yang lebih beragam di bidang ekonomi dan pembangunan. Selama ini, kerja sama ekonomi yang paling menonjol adalah pariwisata, yaitu ramainya kunjungan wisatawan Australia ke Pulau Dewata.

Selama 2024, investasi Australia di Tanah Air naik 34 persen. Salah satu alasannya ialah perekonomian Indonesia relatif stabil. Mereka belajar dari perang dagang Amerika Serikat dengan China pada 2018 bahwa perekonomian Indonesia tidak terlalu banyak terdampak.

Westacott ketika itu mengatakan, kerja sama harus bersifat dua arah. Jangan sampai di benak Australia hanya memperlakukan Indonesia sebagai pasar, demikian pula sebaliknya. Salah satu alasan strategi ekonomi Australia-ASEAN ini ditargetkan hingga 2040 adalah agar kedua belah pihak memberi sumbangsih pembangunan jangka panjang.

Kerja sama di bidang pendidikan juga mengambil langkah baru. Memang, Australia masih mengandalkan kedatangan mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di sana. Akan tetapi, mereka turut mengembangkan beberapa kampus Australia yang membuka cabang di Indonesia.

Harapannya, mulai banyak mahasiswa Australia berkuliah ke Indonesia. Standar dan kurikulum tetap mengacu kepada Negeri Kanguru, tetapi mereka memiliki pengalaman lapangan menyaksikan dinamika kebudayaan, politik, dan ekonomi di Indonesia. Ini penting dalam membangun visi internasional generasi muda kedua negara.

Ujian kerja sama kedua negara datang dalam wujud pukulan tarif Presiden AS Donald Trump. Pada April 2025, ia mengumumkan tarif balasan untuk 90 negara mitra dagang AS. Indonesia dikenai tarif 32 persen. Bahkan, Trump mengeluhkan sistem pembayaran kode respons cepat (QRIS) yang mendominasi Nusantara sehingga penggunaan sistem pembayaran debit atau kredit ala AS berkurang.

Australia tidak luput dari tembakan tarif Trump. Walaupun defisit banyak dari AS, mereka dikenai tarif 10 persen. Alasannya, Australia jarang mengimpor daging sapi dari AS. Di luar itu, Australia dijatuhi tarif 25 persen untuk produk baja dan aluminium.

Trump juga menjatuhkan tarif 145 persen untuk China yang oleh Beijing dibalas 125 persen. Kedua negara akhirnya berdialog dan menangguhkan tarif selama 90 hari. Sejauh ini, ada tanda-tanda Washington DC dan Beijing sama-sama bersedia mengurangi tarif hingga di bawah 50 persen.

Bagi Australia, ini tetap mengkhawatirkan. Pasalnya, mereka banyak mengekspor bahan mentah ke negara-negara Asia, termasuk China. Bahkan, China adalah mitra dagang terbesar dengan nilai perdagangan 2023-2024 mencapai 325 miliar dollar Australia. Di Asia, bahan mentah itu diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi dan diekspor ke AS.

Apabila AS mengenakan tarif impor tinggi untuk barang-barang dari Asia, daya beli para pengusaha AS turun. Walhasil, mereka mengurangi impor dari Asia dan ini berujung pada Asia mengurangi impor dari Australia.

Jakarta dan Canberra sama-sama sedang berusaha bernegosiasi secara bilateral dengan Trump agar menurunkan bahkan, jika memungkinkan, menghapus tarif.

Menteri Perdagangan Australia Don Farrell kepada Nine News menuturkan, dirinya sudah berbincang dengan Trump dan menawarkan sejumlah paket. Kini Australia tinggal menunggu jawaban dari Gedung Putih apakah mereka menerima atau menolak tawaran Canberra. 

Di tengah kegamangan geopolitik dan geoekonomi, Australia tetap menjalankan tradisi mereka sejak 1959. Setiap perdana menteri yang baru dilantik langsung mengunjungi Indonesia.

Albanese ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto mengatakan, tidak ada hubungan bilateral yang paling penting bagi Australia selain dengan Indonesia. ”Indonesia sangat sentral di dalam kesejahteraan, keamanan, dan kestabilan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Ia menegaskan kembali Strategi Pembangunan Ekonomi Australia-Asia Tenggara 2040. Australia mencari peluang-peluang terbaru dengan menguatkan perdagangan dengan Asia Tenggara dan Eropa agar dapat menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan AS, apalagi belum jelas akhir dari tarif Trump ini.

Australia juga mendukung Indonesia agar masuk ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Kemitraan Perjanjian Progresif Trans-Pasifik (CPTPP). Harapannya, ini benar-benar terwujud, mengingat mentalitas Australia selama ini sebagai bangsa kulit putih yang kebetulan berada di Indo-Pasifik, tetapi bukan sepenuhnya bagian dari kawasan.

Pada akhirnya, ini ujian bagi kedua negara. Albanese harus membuktikan Australia memang melihat Indonesia sebagai mitra setara dan menuangkannya di dalam kerja sama konkret. Prabowo pun harus membuktikan Indonesia adalah bangsa yang bisa diandalkan dan profesional menjalankan perjanjian.