Harapan dan Tantangan Kebangkitan Nasional Masa Kini

Sudah 117 tahun bangsa Indonesia memperingati gerakan kebangkitan nasional yang muncul lewat pendirian organisasi modern Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Munculnya gerakan kebangkitan nasional ini kemudian menjadi inspirasi perubahan-perubahan menuju Indonesia merdeka.

Satu abad sudah Indonesia telah menapaki berbagai fase sejarah. Mulai dari masa kolonialisme, era kemerdekaan, pembangunan, hingga reformasi. Seiring perkembangan zaman itu pula pandangan akan kebangkitan nasional terus berevolusi.

Jika pada masa awal semangat kebangkitan nasional adalah melawan penjajahan dari bangsa asing, kini tantangannya bertransformasi menjadi bentuk lain yang lebih kompleks. Dinamika itu pun membawa pergeseran makna kebangkitan nasional. Dalam jajak pendapat Litbang Kompas 21-24 April 2025 terekam bahwa publik tidak lagi menafsirkan kebangkitan nasional hanya dari sisi historis.

Sepertiga bagian dari responden (33,3 persen) memaknai kebangkitan nasional saat ini sebagai momentum untuk bangkit dari keterbelakangan ekonomi, yang mewujud pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Pandangan publik itu pun tampaknya bukan tanpa alasan. Pasalnya, gejolak dunia telah terbukti mengguncang sendi-sendi ekonomi hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia. Terbaru, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,87 persen pada triwulan pertama tahun ini. Turun dibandingkan triwulan I 2024 yang masih mampu mencapai 5,11 persen.

Pada saat bersamaan, angka pengangguran tercatat naik menjadi 7,28 juta orang seiring dengan gelombang PHK yang terjadi beberapa waktu belakangan. Angka inflasi yang pada awal tahun ini berada di bawah target pemerintah pun memberi sinyal bahwa daya beli masyarakat tengah melemah.

Tak kalah penting, sebanyak 28,9 persen responden memaknai kebangkitan nasional sebagai bangkit dari ketergantungan dengan bangsa lain. Banjirnya produk hingga dominasi budaya asing ke Tanah Air tampaknya mengusik sebagian masyarakat dan dipandang sebagai bentuk “penjajahan” nonfisik pada saat ini.

Di sisi lain, kebangkitan nasional juga dimaknai sebagai upaya merespons krisis nilai dan perpecahan sosial. Sebanyak 23,4 persen responden menilai bahwa Indonesia perlu bangkit dari krisis moral dan nilai, yang tercermin dari tingginya angka kekerasan, kriminalitas, dan korupsi. Sebanyak 10,9 persen lainnya menyebut perlunya kebangkitan dari perpecahan sosial. Ini menunjukkan adanya kerinduan akan kohesi sosial dan nilai kebangsaan yang mampu merekatkan kembali masyarakat yang terfragmentasi.

Namun, jalan menuju kebangkitan itu tak mudah. Publik menyadari bahwa masih terdapat beragam tantangan yang berpotensi menghambat kebangkitan yang mereka idamkan. Korupsi yang masih merajalela di negeri ini dinilai menjadi hambatan terbesar. Hal ini dinyatakan oleh hampir separuh bagian responden (48,7 persen).

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 memang tercatat naik menjadi 37 dari poin maksimal 100, namun masih berada di bawah rata-rata global yang berada di angka 44. Korupsi juga bukan hanya perkara hukum. Korupsi menggerogoti fondasi sosial, ekonomi, hingga politik yang dapat menggerus kepercayaan publik. Ini menegaskan bahwa persoalan tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama.

Selain bahaya laten korupsi, terdapat 17,7 persen responden lainnya yang menilai bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara belum memiliki kebijakan yang optimal untuk menghadapi tantangan-tantangan baru kebangkitan nasional masa kini. Melihat ragam problem masyarakat saat ini, pemerintah dapat mengambil peran lebih besar dengan memberikan stimulus bagi dunia usaha, menguatkan daya beli masyarakat, mencegah meluasnya ancaman PHK, serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk memperkokoh kemandirian bangsa.

Tantangan lain yang dihadapi bangsa adalah masih lemahnya pendidikan karakter dan budi pekerti, yang dinyatakan oleh 14,6 persen responden. Sebagian publik lainnya menyoroti ketimpangan kesejahteraan dan budaya apatis di masyarakat juga dapat menghambat kebangkitan yang dicita-citakan.

Berbagai kompleksitas permasalahan bangsa itu pun memunculkan ekspresi pesimisme di tingkat masyarakat. Hal ini antara lain tercermin dalam tagar #kaburajadulu yang sempat meramaikan jagat maya di tengah gejolak negeripada awal tahun ini. Narasi tersebut merepresentasikan ekspresi keresahan generasi muda akan kondisi di Tanah Air.

Meski lebih banyak yang menyatakan tidak setuju (59,5 persen), namun keberadaan 40,5 persen responden yang mengatakan sepakat dengan narasi itu pun tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, mereka banyak datang dari kalangan gen Z dan milenial yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Jika gelombang pesimisme ini menguat, Indonesia akan kehilangan orang-orang dengan potensi terbaiknya. Pasalnya, kalangan terpelajar lebih banyak menyepakati narasi tersebut.

Kondisi tersebut diiringi dengan munculnya penilaian bahwa generasi muda saat ini belum sepenuhnya mewarisi semangat perjuangan dan persatuan seperti pada masa awal kebangkitan nasional. Sebanyak 50,1 persen responden berpendapat generasi muda belum mewarisi semangat tersebut, sementara 49,1 persen menyatakan tetap mewarisi.

Fenomena ini menggambarkan adanya jarak emosional dan idealisme antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua. Jika dahulu semangat kebangkitan dimaknai dengan gotong royong dan pengorbanan demi kemerdekaan, kini generasi muda dihadapkan pada realitas yang berbeda.

Generasi muda hidup dalam dunia digital yang penuh peluang, tetapi juga diselimuti beragam tantangan mulai dari kompetisi global, krisis iklim, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi. Maka, tantangannya bukan sekadar mewariskan nilai, tetapi menjadikannya relevan bagi cara berpikir dan bertindak generasi hari ini. Nasionalisme tidak cukup dipelihara dengan simbol, tetapi juga harus dijaga dengan jaminan keadilan dan harapan masa depan.

Kendati menghadapi banyak tantangan, jajak pendapat juga memotret masih kuatnya kebanggaan publik terhadap Tanah Airnya. Rasa bangga menjadi warga Indonesia masih mengakar kuat, sebagaimana yang dinyatakan oleh nyaris seluruh responden (95,7 persen).

Rasa bangga tersebut sebagian besar dilatarbelakangi oleh cukup kuatnya aspek sosial-budaya yang dimiliki Indonesia. Utamanya adalah keragaman suku dan budaya yang tidak melunturkan toleransi dan solidaritas , seperti disebutkan oleh separuh responden. Disusul oleh kuatnya kohesi sosial dan semangat gotong royong yang masih mewujud di masyarakat (24,7 persen). Kekayaan alam yang melimpah pun menjadi alasan 23 persen responden tetap bangga menjadi warga Indonesia.

Ini menjadi penanda bahwa secara sosial, Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat. Nilai-nilai kolektif seperti keberagaman dan gotong royong menjadi pengikat yang memperkuat identitas nasional. Namun, nilai-nilai ini juga harus terus dirawat agar tidak terkikis oleh gejolak zaman. Modal sosial ini diperlukan agar bangsa Indonesia mampu bangkit dalam berbagai aspek sosial dan meningkatkan kualitas kohesi sosial di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, publik masih menaruh harapan besar pada hadirnya semangat kebangkitan bangsa, namun di sisi lain juga menyadari betapa beratnya beban yang harus dipikul. Karenanya kebangkitan nasional ini harus menjadi momentum untuk membangun kembali kerja kolektif dalam menjawab tantangan bangsa saat ini mulai dari memulihkan kelesuan ekonomi, mencegah meluasnya PHK, menjadi bangsa yang mandiri, serta lebih lugas dalam memberantas korupsi yang menyengsarakan kehidupan bangsa.