Harga Gabah Petani di 42 Daerah di Bawah HPP

JAKARTA, KOMPAS — Harga gabah kering panen petani di 42 kabupaten/kota berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP Rp 6.500 per kilogram. Oleh karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog segera menyerapnya untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 19 Januari 2025, terdapat 42 kabupaten/kota dengan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani berada di bawah HPP. Harga GKP petani tersebut berkisar Rp 5.000-Rp 6.450 per kilogram (kg).

Dari 42 daerah itu, harga GKP petani terendah berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Rp 5.033 per kg atau 22,56 persen di bawah HPP. Kemudian disusul Gianyar di Bali dan Bombana di Sulawesi Tenggara dengan harga GKP petani masing-masing 18,46 persen dan 14,87 persen di bawah HPP.

Bapanas juga mencatat terdapat 109 kabupaten/kota dengan harga gabah kering giling (GKG) berada di bawah HPP GKG di tingkat penggilingan Rp 8.000 per kg. Selain itu, terdapat 48 kabupaten/kota dengan harga beras di tingkat penggilingan berada di bawah HPP beras di gudang Perum Bulog Rp 12.000 per kg.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, Senin (20/1/2025), mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga gabah dan beras di bawah HPP. Beberapa di antaranya adalah kadar air tinggi hingga 50 persen, kadar hampa tinggi, kondisi gabah kurang bagus dan rusak, serta belum menghitung biaya tenaga panen dan pengeringan.

”Untuk itu, kami meminta setiap pemerintah daerah memantau harga gabah dan beras. Kemudian, bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah dan beras yang berada di bawah HPP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Terdapat 42 kabupaten/kota dengan harga GKP di tingkat petani berada di bawah HPP Rp 6.500 per kg. Harga GKP petani tersebut berkisar Rp 5.000-Rp 6.450 per kg.

Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden Edy Priyono menuturkan, sebenarnya harga GKP petani tidak berubah secara drastis. Harga tersebut menyesuaikan kenaikan HPP GKP yang ditetapkan pemerintah dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg.

Namun, per 17 Januari 2025, harga rerata nasional GKP petani Rp 6.494 per kg atau masih berada di bawah HPP GKP baru. Bahkan, di beberapa daerah, harga GKP petani jauh di bawah HPP tersebut dengan disparitas harga GKP antardaerah 7,84 persen.

”Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog tetap perlu menyerap GKP di daerah-daerah tersebut sesuai HPP yang baru saja disesuaikan,” ujarnya.

Per 15 Januari 2025, Bapanas telah memberlakukan HPP GKP, GKG, dan beras baru sebagai acuan penyerapan gabah dan beras di petani dan penggilingan. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam regulasi itu, Bapanas juga mengatur kebijakan rafaksi HPP gabah dan beras di petani dan penggilingan di luar ketentuan kualitas standar. Hal itu diperlukan Bulog agar dapat menyerap gabah atau beras yang harga dan kualitasnya anjlok akibat perubahan cuaca, bencana hidrometeorologi, ataupun serangan hama dan penyakit.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian juga meminta setiap pemerintah daerah mempercepat realisasi tanam padi serta mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan serangan hama-penyakit. Upaya itu penting mengingat Indonesia mulai menggulirkan program swasembada pangan dan menyetop impor beras pada tahun ini.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Suwandi mengemukakan, hingga kini masih ada lahan bera atau belum ditanami padi seluas 800.000 hektar. Lahan tersebut, antara lain, berada di Indramayu, Banjar, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah.

Selain itu, masih ada 1,3 juta hektar sawah yang sedang dipersiapkan untuk ditanami padi di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya di Subang, Bone, Tuban, dan Pinrang.

”Kami berharap pemerintah setempat memantau dan mendorong petani setempat agar mempercepat tanam baik di lahan bera maupun di areal persawahan yang tengah diolah,” katanya.

Masih ada lahan bera atau belum ditanami padi seluas 800.000 hektar. Lahan tersebut, antara lain, berada di Indramayu, Banjar, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah.

Ia juga mengingatkan potensi banjir di sejumlah daerah akibat curah hujan yang tinggi. Tanggul-tanggul sungai yang rawan jebol perlu segera diperbaiki. Sementara sarana dan prasarana pengeringan gabah perlu disiapkan. Berbarengan dengan itu, potensi hama dan penyakit juga perlu diwaspadai.

Pada 2025, pemerintah menargetkan produksi beras nasional bisa mencapai 32 juta ton. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan produksi beras 2023 dan 2024 yang masing-masing 31,1 juta ton dan 30,32 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen menyetop impor beras pada tahun ini. Untuk mengantisipasi dampak negatif kebijakan itu, Bulog ditargetkan menyerap gabah dan beras di dalam negeri sebanyak 3 juta ton.

BPS mencatat, pada 2024, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras. Jumlah impor beras tersebut tertinggi sejak 2019. Volume impor beras itu juga lebih tinggi dibandingkan 2023 yang sebanyak 3,06 juta ton.

Impor beras RI terbanyak berasal dari Thailand dan Vietnam, masing-masing 1,36 juta ton dan 1,25 juta ton. Kemudian disusul impor dari Myanmar sebanyak 832.380 ton dan Pakistan 803.840 ton beras.