Hari Merdeka di Kalimantan: Dikepung Asap, Dicekik Harga Pangan

Hari Ulang Tahun Ke-81 Republik Indonesia bertepatan dengan puncak musim kemarau disertai fenomena El Nino. Kebakaran hutan dan lahan hingga surutnya sungai-sungai besar membuat warga Kalimantan merenungi makna kemerdekaan di tengah kepungan kabut asap dan tingginya harga pokok.

Di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Sungai Mahakam surut. Hal itu membuat sejumlah dasar sungai mulai terlihat. Batu-batu cadas bermunculan di permukaan air. Akibatnya, perahu sulit melintas. Padahal, sungai menjadi jalur utama distribusi bahan pangan dari pusat kota.

Setidaknya sudah sebulan terakhir jalur sungai ke Mahakam Ulu sulit dilewati. Sejumlah kapal karam karena perahu tersangkut di dasar sungai. Bahan pokok mesti dipindahkan estafet ke perahu yang lebih kecil di bagian sungai yang lebih dalam agar sampai ke tujuan di hulu Sungai Mahakam.

Hal itu membuat ongkos angkut naik berkali lipat. Warga di tingkat tapak akhirnya mendapatkan harga bahan pangan yang tinggi.

”Harga beras satu karung (25 kilogram) Rp 700.000-Rp 1 juta, sebelumnya Rp 400.000-Rp 500.000,” ujar Khahar (33), warga Desa Long Pahangai 1, Kecamatan Long Pahangai, Senin (17/8/2026).

Barang pokok dan penting lain juga ikut melonjak. Khahar menyebut, elpiji 3 kg di warung-warung harganya berkisar Rp 300.000 dari sebelumnya Rp 100.000. Listrik di kampung yang menggunakan genset komunal pun tak bisa stabil menyala.

”Sering putus-putus, tiba-tiba mati lampu, karena solar juga sulit didapat,” keluh Khahar.

Berdiri pada 2013, Mahakam Ulu adalah kabupaten termuda di Kaltim. Mayoritas desa di kabupaten ini hanya bisa dijangkau dengan perahu melalui Sungai Mahakam. Belum ada jalan yang menghubungkannya.

Imbasnya, saat kemarau panjang seperti tahun ini, jalur sungai nyaris lumpuh. Warga berharap pemerintah memberi solusi jangka panjang karena persoalan ini hampir setiap tahun terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia tersebut.

”Padahal, katanya, kita sudah merdeka lebih dari 80 tahun,” ucap Agustinus Lejiu (48), warga Kecamatan Long Apari, wilayah paling ujung Mahakam Ulu.

Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk mengatakan, pemerintah sedang berupaya mempercepat penyelesaian jalan yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

”Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur, jalan darat ini diharapkan sudah dapat dilalui sepenuhnya pada 2027,” katanya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk ini. Sejumlah proyek jalan di sini dipegang pemerintah pusat karena merupakan jalan perbatasan negara.

Selain menghubungkan antarkabupaten, jalan ini juga akan menghubungkan sejumlah desa yang sebelumnya hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai.

”Dari kawasan Tering (Kutai Barat) hingga Long Bagun (Mahakam Ulu), total panjang jalan yang dikerjakan sekitar 140 kilometer,” kata Suhuk.

Pihaknya juga mengirimkan bahan pangan sampai Desember 2026 agar warga bisa mendapat bahan pokok lebih terjangkau di tengah surutnya Sungai Mahakam. Ia menyebut pendataan dan pengiriman dilakukan bertahap agar menjangkau semua warga.

Harga pangan yang tinggi pun dirasakan warga pesisir dan pulau kecil. Ahmadi (49), warga di Pulau Balikukup, Kabupaten Berau, mengeluhkan tingginya harga elpiji 3 kilogram.

Seluruh kebutuhan pokok didistribusikan dari pusat Kecamatan Batu Putih yang terletak di daratan Pulau Kalimantan. Untuk sampai ke Pulau Balikukup, bahan pokok dari pusat kecamatan dibawa dengan perahu sekitar satu jam ke pulau.

”Sesampai di kampung, harga gas melon sudah Rp 65.000-Rp 75.000,” katanya. Padahal, harga eceran tertinggi elpiji 3 kg di Kaltim sebesar Rp 18.000-Rp 21.000 sesuai kondisi geografis daerah.

Ironi di Hari Kemerdekaan juga dialami warga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Daerah tersebut tercatat yang paling terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Sejumlah warga mesti merayakan HUT Ke-81 RI di tengah kepungan kabut asap. Di Kota Pontianak, Kalbar, misalnya, sejak 16 Agustus 2026 sejumlah warga mengadakan lomba di luar ruangan dengan waktu terbatas.

”Kami kurangi perlombaan. Kegiatan hanya satu setengah jam sampai dua jam saja. Kasihan anak-anak karena kabut asap di mana-mana,” ujar Lunuk (37), warga Kota Pontianak, saat dihubungi dari Balikpapan.

Berdasarkan situs aqiair.com, indeks kualitas udara di Kota Pontianak di angka 207 atau sangat tidak sehat. Sejumlah warga mengeluhkan batuk, demam, dan tenggorokan gatal.

Kabut asap datang dari kebakaran hutan dan lahan yang meluas sejak awal 2026. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat, rekapitulasi karhutla di Kalbar sampai Juni 2026 seluas 28.680,47 hektar. Angka itu sudah melebihi lahan terbakar akibat karhutla di Kalbar sepanjang tahun 2025 dengan luas 26.702,81 hektar.

Melihat fenomena ini, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi Dana Tarigan mengatakan, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan asing.

”Kemerdekaan juga berarti terbebas dari perampasan ruang hidup, dari udara yang tercemar, dari ancaman bencana ekologis, dan dari kebijakan yang terus merusak alam dan mengancam keselamatan rakyat,” kata Dana.

Menurut dia, karhutla di Kalimantan yang melanda setiap tahun bukan semata akibat musim kemarau. Ia menyoroti tata kelola perizinan yang memakan banyak lahan sehingga mengalihfungsikan lahan gambut hingga kawasan hutan penting.

Dana mengatakan, karhutla bukan hanya ditangani dengan operasi modifikasi cuaca atau menurunkan banyak personel ke lapangan. Mereka menuntut pemerintah membuat keputusan politik untuk mengevaluasi menyeluruh izin-izin konsesi di kawasan gambut, mencabut izin perusahaan yang terbukti lalai atau berulang kali terbakar, dan menagih tanggung jawab pemulihan ekosistem dari korporasi.

Dalam keterangan resmi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut karhutla 2026 perlu mendapat perhatian serius seiring fenomena El Nino yang terjadi lebih cepat. Berdasarkan data yang dipaparkan, luas kebakaran hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202.004 hektar di Indonesia. Sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di area penggunaan lain (APL). 

Angka tersebut telah melampaui kondisi pada periode yang sama pada 2019 dan 2023. Raja Juli menyebut akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lintas sektor untuk penegakan hukum, penanganan di lapangan, dan keselamatan warga.

Makna kemerdekaan sesungguhnya masih dinantikan sebagian warga di Kalimantan. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, mereka masih berharap mendapat kemudahan transportasi, harga yang bersahabat, dan hidup sehat tanpa polusi yang sama dengan warga negara lainnya.