Harlah Ke-102, PBNU Akan Gelar Kongres Pendidikan dan Keluarga Maslahat

JAKARTA, KOMPAS — Nahdlatul Ulama akan memperingati hari lahir atau harlah ke-102 pada 31 Januari mendatang. Kongres Pendidikan Nasional dan Kongres Keluarga Maslahat NU menjadi agenda utama dalam rangkaian peringatan Harlah NU yang digelar sejak 16 Januari hingga 5 Februari. Selain mengidentifikasi problematika pendidikan dan masalah keluarga, kongres juga akan menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh NU ke depan.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dalam acara ”Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media”, Jumat (3/1/2025), mengatakan, Harlah NU selalu diperingati dalam dua kalender, yakni Hijriah dan Masehi. Jika merujuk kalender Hijriah, NU lahir pada 16 Rajab 1344. Sementara berdasarkan kalender Masehi, NU dibentuk pada 31 Januari 1926.

”Maka, kami selalu berusaha membuat peringatan harlah itu secara tersambung antara 16 Rajab-31 Januari. Kebetulan, 16 Rajab itu jatuh persis pada tanggal 16 Januari sehingga kami akan memulai rangkaian kegiatan harlah pada 16 Januari dan berpuncak pada 31 Januari. Tetapi, karena ada satu dan lain hal pertimbangan teknis dan lain-lain, kita perpanjang sampai 5 Februari ini,” tutur Yahya.

Pada harlah ke-102 ini, PBNU akan menggelar dua agenda utama, yakni Kongres Pendidikan Nasional dan Kongres Keluarga Maslahat. Kongres Pendidikan Nasional digelar untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah yang lebih konkret guna menjawab problematika pendidikan. Persoalan pendidikan itu dibahas karena NU juga memiliki banyak lembaga pendidikan, mulai dari 13.000 raudhatul athfal (taman kanak-kanak), 26.000 pesantren, sekitar 10.000 madrasah dan sekolah dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi yang jumlahnya 300-an.

”Kongres Pendidikan Nasional NU adalah forum yang akan mempertemukan pemangku kepentingan lembaga-lembaga pendidikan untuk membicarakan problematika dan menyusun langkah-langkah yang akan dijalankan ke depan,” ujar Yahya menjelaskan.

Adapun Kongres Keluarga Maslahat digelar karena NU sudah menjalankan gerakan tersebut selama hampir dua tahun. Gerakan Keluarga Maslahat merupakan program menghadirkan kader-kader nahdliyin di tengah masyarakat, terutama keluarga.

NU berpandangan, persoalan yang muncul di masyarakat itu bersumber dari problem di dalam keluarga. Karena itu, masalah-masalah mendasar tersebut bisa diatasi melalui lingkup terkecil, yaitu keluarga.

Saat ini, NU juga sudah membuat satuan tugas (satgas) sampai ke tingkat desa untuk melaksanakan gerakan keluarga maslahat. Menurut Yahya, satgas di tingkat desa itu sudah terbentuk di 10 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

”Kami berharap program ini bisa diperluas secara nasional di semua provinsi. Tak kurang dari 2,5 juta keluarga terdaftar sebagai partisipan dalam gerakan tersebut selama dua tahun ini,” tambah Yahya.

Gerakan itu pun memiliki berbagai kegiatan, mulai dari pengasuhan (parenting) sampai dengan literasi keuangan rumah tangga dan pendidikan.

Selain Kongres Pendidikan dan Kongres Keluarga Maslahat NU, juga akan ada acara-acara pendamping, seperti Festival Keluarga Indonesia. Puncak acaranya akan digelar di Istora Senayan, 5 Februari nanti.

Dalam kesempatan itu, Yahya juga menyampaikan bahwa sejumlah pesantren NU akan menjadi proyek percontohan (pilot project) bagi pelaksanaan makan bergizi gratis. NU berharap bisa memberikan kontribusi signifikan dalam program tersebut.

NU sudah membangun jaringan ritel di berbagai daerah. NU memiliki usaha agrobisnis di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Karena itu, menurut Yahya, NU siap jika pemerintah berniat untuk menggandeng pesantren dan jaringan ritel NU dalam program makan bergizi gratis.

”Sekarang ini, ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi semua ini akan menjadi lebih jelas. Supaya menjadi partner kami akan merespons sesuai apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan soal ini,” katanya.