Kondisi mahasiswa asing di Harvard diliputi ketidakpastian. Pengusiran mahasiswa asing dari kampus menjatuhkan mutu pendidikan tinggi AS.
24 Mei 2025 10:04 WIB · Internasional
CAMBRIDGE, SABTU - Universitas Harvard di Cambridge, Massachussetts, Amerika Serikat berhasil memperoleh keputusan sementara pengadilan. Intinya, Presiden AS Donald Trump tidak diperkenankan mengusir mahasiswa asing.
Hakim Pengadilan Federal Allison Burroughs mengeluarkan perintah sementara itu pada Jumat (23/5/2025) petang waktu setempat atau Sabtu (24/5/2025) waktu Indonesia. Adapun persidangan dijadwalkan berlangsung pada Selasa pekan depan.
Harvard menggugat Pemerintah AS atas dasar pelanggaran Amandemen Pertama Konstitusi dan Undang-Undang Prosedur Administrasi. "Ini langkah penting untuk melindungi hak para mahasiswa dan sivitas akademika asing," kata Rektor Harvard Alan Gerber melalui pernyataan tertulis yang dikutip oleh ABC.
Pada Jumat, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mencabut izin Harvard menerima mahasiswa asing. Dalihnya karena Harvard dianggap antisemit dan pro-China. Harvard juga menolak memberikan data diri para mahasiswa internasional untuk diperiksa silang dengan foto-foto unjuk rasa dalam lima tahun terakhir.
Harvard mengatakan, mereka bekerja sama dengan pemerintah sesuai aturan perundang-undangan. Mereka mengatakan, pemerintah menekan kebebasan akademik karena kritis terhadap berbagai tindakan pemerintah.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/01/20/478ab8e5-7e17-4d81-aff0-207ecced2adf_jpg.jpg)
Di Harvard ada 6.800 mahasiswa asing dari 140 negara atau 27 persen dari total mahasiswa di perguruan tinggi itu. Secara keseluruhan, di AS ada 1,1 juta mahasiswa asing atau 6 persen dari total pelajar. Putri Mahkota Kerajaan Belgia, Elisabeth, termasuk mahasiswa asing yang kuliahnya terancam oleh tindakan Pemerintah AS.
Mahasiswa asing diminta untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Akan tetapi, prosesnya tidak semudah itu. Terdapat pula kecemasan pemerintah akan melakukan tindakan serupa di kampus-kampus lain.
Trump selama kampanye pemilihan umum 2024 kerap mengatakan ketidaksukaannya kepada perguruan tinggi, termasuk Harvard yang adalah kampus tertua dan terkaya di AS. Trump membenci pemikiran perguruan tinggi yang progresif dan inklusif, bertentangan dengan agenda Make America Great Again.
Trump beberapa kali mengutarakan perguruan tinggi dikuasai ide liberal, gagasan Marxist-Leninis, dan pro-China. Unjuk rasa antigenosida Palestina di kampus-kampus menjadi pintu masuk Trump menuduh mereka antisemit, meskipun argumen itu ditangkis, termasuk oleh organisasi Yahudi pro-demokrasi dan perdamaian.
Kampus-kampus dipaksa mengubah definisi aksi antisemit oleh pemerintah agar menjamin keamanan sivitas akademika Yahudi. Mata kuliah maupun pusat penelitian Timur Tengah maupun Asia Timur dituduh sebagai tempat persebaran idealisme asing dan diminta ditutup. Perintah ini ditentang oleh kampus.
Trump juga mengancam mencabut keringanan pajak dari universitas. Sejumlah senator dari partai oposisi, Demokrat, segera berkoordinasi dengan Departemen Keuangan. Mereka mengingatkan bahwa mencabut keringanan pajak suatu lembaga tidak bisa berdasar asas suka atau tidak suka. Harus melalui penyelidikan direktorat pajak dan bukti nyata ada pelanggaran.
Tekanan terhadap kampus ini memunculkan pertanyaan mengenai masa depan pendidikan tinggi di AS. Trump telah memotong pendanaan untuk 60 universitas. Akibatnya, penelitian-penelitian penting, terutama di bidang kesehatan dan iklim terancam kelanjutannya. Ini mencakup penelitian untuk pengobatan kanker dan alzheimer.
Universitas Columbia di New York mengambil langkah berbeda dari Harvard guna menyelamatkan dana penelitian dan pengembangan mereka. Columbia melarang pemakaian masker ataupun topeng selama berunjuk rasa.
Columbia juga mempekerjakan 36 aparat penegak hukum berkewenangan khusus untuk menangkapi sivitas akademika yang dianggap terlalu ekstrem ketika berunjuk rasa. Pusat-pusat kajian tertentu juga diawasi agar tidak menyebarkan gagasan yang subversif.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/05/11/431ef8f372b4e3aa6a6b7d7f53557057-wires_photo_2025_05_11T125157.809.jpg)
"Perilaku Pemerintah AS hanya merusak kredibilitas pendidikan tinggi di AS dan pada akhirnya reputasi AS itu sendiri," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning.
Kepada Los Angeles Times, Wakil Rektor Universitas California LA Mary Osako menjelaskan pentingnya kehadiran sivitas akademika asing. Mereka memberi kekayaan perspektif dan keahlian di bidang pendidikan, penelitian, dan inovasi yang membuat kampus-kampus AS unggul di dunia.
Osako mengatakan, tanpa mahasiswa asing, kampus di AS berkurang mutunya. Tradisi kampus ialah memiliki lingkungan yang global dan inklusif. Ini pula yang menjadi daya tarik warga negara asing memercayakan pendidikan tinggi mereka ke AS.
Di California, Universitas California Selatan (USC) memiliki jumlah mahasiswa asing terbanyak, yaitu 17.000 orang. Mereka belum mau berkomentar ketika dimintai tanggapan. Mereka hanya menyarankan agar mahasiswa asing jangan bepergian ke luar negeri supaya visanya tidak dicabut oleh pemerintah. (AP)
Penulis:
Laraswati Ariadne AnwarEditor:
Nur HidayatiPenyelaras Bahasa:
Nur Adji