Pemerintah: Makan Bergizi Gratis, Program Universal, Semua Bisa Dapat  (2)

Mulai 6 Januari 2025, pemerintah mulai merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memberikan akses makanan kaya protein kepada anak-anak dan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Upaya ini diharapkan dapat memutus persoalan gizi buruk sejak dini. Selain itu, dari sisi pendidikan, untuk meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa, serta mengurangi anak putus sekolah.  

Harian Kompas melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebagai juru bicara pemerintahan mengenai Program Makan Bergizi Gratis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut. 

Petikan wawancara Kompas dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Kamis (19/12/2024), dapat disimak di sini. 

Sejauh ini ada tiga skema yang disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Pertama, BGN menyiapkan dapurnya sendiri. Kedua, BGN bekerja sama dengan lembaga negara lain, misalnya dengan kodim, polres, dan pemerintah daerah, termasuk BUMN. Ketiga, BGN bekerja sama dengan swasta. 

Di dapur yang dikelola BGN, kementerian/lembaga, dan swasta tersebut akan ada tiga aparatur sipil negara (ASN) yang ditempatkan di sana. ASN ini berasal dari sarjana penggerak pembangunan.

Ada satu yang akan menjadi kepala dapur, satu yang akan menjadi ahli gizi, serta satu lagi menjadi akuntan dan auditor yang memegang uang. Keberadaan ASN di dapur sebagai pengelola uang APBN yang digunakan untuk belanja bahan baku makanan bergizi.  

Sebenarnya ”pintu” (pemberdayaan UMKM) itu tidak tertutup. Tapi kami buat skema yang bisa diduplikasi dulu. Jika ada skema-skema pengelolaan lain, BGN cukup terbuka selama standar mutu, operasional, higienitas, dan gizi sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Jadi, jika ada swasta yang melakukan uji coba program MBG, jangan dilarang. Kalau ada best practise yang bisa diadopsi pemerintah, kenapa enggak, karena kita juga membutuhkan model pengelolaan dapur untuk daerah terpencil yang misal hanya melayani 500 pack (kemasan) makanan.  

Belanja dapur menggunakan konsep actual cost, tanpa memungut margin. Misalnya ada dapur yang bekerja sama dengan pemda atau swasta, belanja bahan makanannya harus actual cost, tidak boleh memakai margin. Jadi, kalau harganya Rp 9.000, biaya bahan makannya Rp 9.000. Pemerintah yang akan membayar sewa alat, dapur, dan alat makan pada pengelola dapur milik pemda ataupun swasta.  

Tidak hanya bahan baku yang harus actual cost. Biaya pegawai juga actual cost, tidak boleh menggunakan margin.  

Jika ingin menggunakan konsep pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mungkin perlu presentasi yang lebih dalam, karena pemerintah ingin biaya bahan makanan senilai Rp 10.000 bisa menjadi makanan semua.  

Angka Rp 10.000 merupakan ancar-ancar saja karena biaya barang baku itu actual cost. Ada yang harganya Rp 8.000. Ada juga yang terpaksa Rp 11.000, mau enggak mau Rp 11.000. Itu yang kami sebut dengan actual cost. Ini, kan, rata-rata saja Rp 10.000, bukan sama dengan Rp 10.000. Jadi, ini rata-rata harga bahan baku di Jawa memang segitu.  

Menurut data dari BGN per bulan ini, sekitar 150 dapur sedang uji coba. Bulan Januari diperkirakan bertambah menjadi 900 dapur, April menjadi 2.000 dapur, dan Juli akan bertambah menjadi 5.000 dapur.  

Dapur sudah ada di Serang, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Cimahi, Karawang, Pangandaran, Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Garut. Selain itu, ada juga di Papua, seperti di Kota Sorong, Manokwari, Yahukimo, dan Merauke.  

Tenaga kerja dapur menggunakan ibu-ibu atau bapak-bapak warga sekitar (dapur). Setiap dapur bisa mempekerjakan 45-55 orang. Jadi, tenaga kerja yang diserap lumayan banyak.  

Makanannya menyesuaikan dengan pangan lokal agar tidak impor lintas wilayah. Petani dan peternak yang ada di kecamatan atau kabupaten itu bisa menjadi pemasok. 

Harus ada pemberdayaan UMKM yang bisa menyediakan bahan baku, jangan hanya satu pihak. Paling sedikit 15 penyuplai yang masuk ke dapur.  

Jadi, sebenarnya ini juga multiplier effect, bisa menggerakkan minat orang-orang muda untuk penyediaan lapangan kerja. Kenapa? Karena off taker untuk petani dan peternak jelas, yakni dapur satuan layanan makanan bergizi.  

Kalau dulu bingung mau jual ke pasar atau mana, sekarang langsung diambil. Dapur ini sudah seperti pasar mini yang menanggung, misalnya satu hari untuk 3.000 pack. Kalau dia (dapur) belum sayur, telur kan untuk 3.000 pack.  

Multiplier effect-nya jelas dan keuntungannya bisa dinikmati petani dan tetap langsung karena tidak menggunakan perantara. Namun, itu juga butuh edukasi bahwa dia (petani dan peternak) harus konsisten menyediakan.  

Hasil dari petani, peternak, dan barang-barang lain bisa dikumpulkan di koperasi. Nanti koperasi yang masuk ke dapur BGN. Dengan skema seperti itu di satu dapur, akan ada perputaran uang di lingkungan dapur itu, mungkin antara Rp 900 juta dan Rp 1 miliar per bulan. Jadi, impak terhadap wilayah sekitar itu bagus. Kalau kita belajar dari tempat-tempat pilot project, paling sedikit 15 vendor penyuplai sayur, telur, dan beras.  

Penentuan menu tidak ada yang baku. Menu disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di daerah tersebut. Juga ada bantuan teknologi AI untuk menentukan menu dari ketersediaan bahan baku yang ada.  

Pada umumnya menu, ada nasi, sayur, dan protein, seperti ayam, telur, daging, serta buah. Menunya cukup sederhana dan tidak rumit. Nilai Rp 10.000 itu di luar susu. Penyediaan susu tidak setiap hari dan hanya di lokasi tertentu karena ketersediaan susu di Indonesia tidak memenuhi (kebutuhan).  

Penyediaan menu Rp 10.000 tidak setiap hari. Jadi bisa disubsidi silang untuk harganya. Kadang-kadang harga bisa Rp 9.000 atau Rp 8.000.   

Kalau actual cost, kenyataannya juga bisa di atas Rp 10.000. Misalnya di Sulawesi atau Ambon, harganya Rp 12.000. Standarnya adalah pemenuhan gizi sesuai kebutuhan kalori untuk anak SD-SMA.  

Dalam tiga sampai lima tahun, (program) akan penuh semuanya. Jadi, untuk yang pertama, memang memperlihatkan daerah mana yang paling siap, karena ini sistemnya baru kemudian untuk membuat dapurnya perlu dengan standar-standar tertentu.  

Jadi, memang di daerah yang paling siap, tersedia lahannya, ada bangunan yang bisa dipakai atau bangunan yang bisa dibangun di situ, kemudian dalam radius, misalnya satu, satu setengah, atau dua kilometer, ada 3.000 anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita di situ.  

Jadi, pendistribusiannya dalam waktu paling lambat lima tahun. Tapi, BGN, kan, optimistis tiga tahun sudah semuanya. Jadi, intinya, kita hanya butuh bersabar saja sebentar, buat nanti semuanya akan dapat. Ini, kan, bukan dipilih, melainkan program universal. Ini program tidak menggunakan prioritas karena programnya universal. 

=========

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam Whatsapp Group Pembaca Kompas "Investigasi & Jurnalisme Data" dengan mengeklik tautan ini.

Ikuti pembahasan lengkap seputar program Makan Bergizi Gratis dalam sesi diskusi eksklusif Kompas Editor’s Talks: Makan Bergizi Gratis Dilaksanakan, Sudahkah Tepat Sasaran? Daftar melalui https://komp.as/KET-MBG

Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei berikut ini.