Hilirisasi Batubara Belum Ada Wujudnya, Bahlil Wanti-wanti Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS — Program peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batubara belum optimal berjalan sehingga ratusan juta ton komoditas itu hanya diekspor mentah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun menagih komitmen sejumlah perusahaan yang memiliki kewajiban tersebut. Sementara itu, sektor usaha menyebut produk-produk hasil pengolahan batubara belum ekonomis.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pada pembukaan Minerba Expo 2024, di Jakarta, Senin (25/11/2024) mengatakan, saat ini, dari produksi batubara nasional sebesar 776 juta ton, sebanyak 600 juta ton di antaranya diekspor (sisanya untuk domestik). Namun, itu dijual mentah karena hilirisasi komoditas itu relatif belum menghasilkan produk turunan.

”Ke depan, kami dorong batubara sebagai bahan baku hilirisasi. Ini penting. Misalnya, menjadi DME (dimetil eter/substitusi elpiji). Sebab, kita mengimpor elpiji sekitar 6 juta ton per tahun, dengan konsumsi elpiji (nasional) 8 juta ton per tahun. Produksi elpiji memerlukan gas C3 (propana) dan C4 (butana), tetapi jumlah sedikit. Makanya, kami dorong DME,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, harapan muncul pada proyek pengolahan batubara menjadi DME di Sumatera Selatan. Proyek kerja sama PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina (Persero) dan perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products itu, bahkan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022. Namun, pada awal 2023, Air Products mundur dan hingga kini belum ada penggantinya.

Selain proyek itu, terdapat sejumlah proyek hilirisasi batubara lain, terutama pada perusahaan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang memperpanjang izin menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Namun, progresnya dinilai belum sesuai harapan.

”Hati-hati (perusahaan) yang memegang PKP2B. Waktu perpanjangan (izin), salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Tapi, saya lihat sampai sekarang belum ada. Biar mau lari sampai mana pun, saya tahu. Ke depan kita tidak bisa hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah. Begitu juga pada bauksit, timah, dan lainnya. Kami sedang menata semua,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah terus mendorong hilirisasi karena menjadi instrumen peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selama ini, hilirisasi yang telah berjalan ada pada nikel. Ke depan, pengembangan komoditas-komoditas lain dipacu. ”Total (kebutuhan) investasi hingga 2040 yakni 618 miliar dollar AS. Dari angka itu, 91 persen ada di Kementerian ESDM. Hulu migas dan minerba, tetapi lebih besar pada minerba,” katanya.

Hati-hati (perusahaan) yang memegang PKP2B. Waktu perpanjangan (izin), salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Tapi, saya lihat sampai sekarang belum ada. Biar mau lari sampai mana pun, saya tahu.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menuturkan, Indonesia perlu memanfaatkan semua sektor serta subsektor, termasuk Minerba dalam mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045. Itu salah satunya dengan memanfaatkan bonus demografi. Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi pun terus diupayakan untuk mendukung itu.

”Data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2023, subsektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar Rp 2.198 triliun atau 10,5 persen dari total GDP (produk domestik bruto). Nilai ini sangat signifikan dan harus ditingkatkan,” kata Tri.

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, mengatakan, dalam hilirisasi batubara, yang menjadi masalah hingga kini adalah belum tercapainya keekonomian. Menurut dia, perlu diingat bahwa keekonomian setiap jenis mineral berbeda, begitu juga dengan batubara, sehingga tidak bisa serta-merta disamakan.

”Tak hanya Indonesia, negara-negara produsen batubara lain pun umumnya belum menganggap ekonomis. Yang sudah lumayan menggunakan itu China. Namun, tidak bisa langsung menjadikan China sebagai barometer karena beberapa hal berbeda, termasuk insentifnya. Kalau Australia, India, atau produsen lain, teknologinya pun belum ke sana,” kata Hendra.

Oleh karena itu, imbuh Hendra, penting juga peran regulator, yakni pemerintah, mencari solusi agar produk turunan batubara menjadi ekonomis. Pihaknya mengapresiasi insentif royalti 0 persen dalam hilrisasi batubara. Namun, masih banyak variabel lain yang turut menentukan pengembangan peningkatan nilai tambah batubara. Salah satunya, terkait pasar (market). Perlu ada pendekatan holistik.

Pada DME, misalnya, yang diarahkan sebagai substitusi elpiji. ”Berarti pricing elpiji dan DME ini menjadi krusial. Bicara harga ekonomis itu banyak indikatornya. Harga itu pun bukan hanya untuk 1-2 tahun karena investasi seperti ini bisa puluhan tahun. Jadi, bagaimana memastikan harga jualnya kompetitif untuk jangka panjang. Tentu perlu ada komitmen pemerintah dalam hal insentif,” lanjutnya.

Menurut data Kementerian ESDM, baru ada 3 proyek hilirisasi batubara yang telah selesai konstruksi atau beroperasi, yakni pabrik briket PT Bukit Asam di Sumsel, pabrik upgrading-briket PT Thriveni di Sumsel, dan pabrik batubara semikokas PT Megah Energi Khatulistiwa di Kalimantan Utara.

Sebagai catatan, selain untuk dijadikan DME dan metanol (gasifikasi), hilirisasi batubara juga dapat dilakukan untuk sejumlah produk akhir lain. Proses underground coal gasification misalnya, dapat menghasilkan amonia. Kemudian, cokes making menghasilkan semikokas dan coal tar. Di samping itu, juga ada pemrosesan batubara menjadi briket.