Indonesia Mining Summit 2024, Hilirisasi Tambang  Strategi Pemerintah Pacu Pertumbuhan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari strategi memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan guna meningkatkan kemudahan berusaha, termasuk pemangkasan perizinan di pertambangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada pidato kunci di Indonesia Mining Summit 2024, di Jakarta, Rabu (4/12/2024), menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi yang bakal meningkatkan investasi. Pemerintah juga sedang menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi.

Satgas Hilirisasi ditujukan untuk menghadirkan fleksibilitas bagi dunia usaha sehingga meningkatkan daya tarik investasi. Menteri ESDM akan menjadi ketua satgas itu.

Hilirisasi, menurut Bahlil, menjadi hal penting dalam mendorong penciptaan nilai tambah komoditas. ”Juga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tidak ada cara lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, bahkan bisa sampai 7-8 persen. Salah satu mesin pertumbuhannya ialah hilirisasi,” ujarnya.

Hilirisasi, masih menurut Bahlil, tidak akan terbatas pada mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi. Namun, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan juga menjadi cakupannya.

Total investasi yang dibutuhkan untuk hilirisasi hingga 2040 ditaksir mencapai 618 miliar dollar AS. Sebanyak 91,7 persen atau sekitar 566,7 miliar dollar AS di antaranya di minerba dan migas.

Melalui Satgas Hilirisasi, Bahlil menambahkan, hilirisasi ke depan bakal terintegrasi. ”Supaya izin-izinnya bisa cepat diselesaikan. Kalau tunggu amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) 1 tahun, RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) 2 tahun dan lainnya, akan sulit kita menyelesaikan penciptaan nilai tambah (komoditas) secara baik di Indonesia,” katanya.

Dorongan hilirisasi di Indonesia tidak lepas dari peningkatan nilai tambah yang didapat pada nikel. Pemerintah mencatat, hilirisasi berdampak besar terhadap perkembangan ekspor produk turunan nikel Indonesia.

Pada 2017, ekspor produk nikel hanya 4,3 miliar dollar AS. Setelah pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel pada 2020, ekspor produk nikel meningkat signifikan. Pada 2023, misalnya, angkanya melonjak menjadi 34,4 miliar dollar AS.

Setelah pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel pada 2020, ekspor produk nikel meningkat signifikan.

Bahlil menuturkan, untuk produk nickel pig iron (NPI) diarahkan untuk tidak lagi diberi tax holiday. ”Sebab, dia bukan lagi menjadi pionir. Jadi, kita dorong pada hilirisasi yang lebih tinggi lagi,” ujar Bahlil.

Peningkatan nilai tambah juga makin nyata pada komoditas tembaga. PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, misalnya, telah menyelesaikan proyek smelter untuk menyerap konsentrat tembaga untuk dijadikan katoda tembaga.

Dengan demikian, konsentrat tembaga tak lagi diekspor. Konsentrat tembaga diserap di dalam negeri untuk menjadi produk yang lebih hilir.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menuturkan, kepada pemerintah, pihaknya telah menyampaikan bahwa investasi yang diharapkan ialah yang berkualitas dan berkelanjutan. Artinya, hilirisasi dipastikan berlanjut ke industrialisasi.

”Kami tidak ingin investasi-investasi yang masuk ke Indonesia nanti, misalnya, hanya berhenti di produk-produk intermediate (antara). Kami ingin berkelanjutan dengan industrialisasi,” ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang mendorong sejumlah prinsip. Di antaranya adalah keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, transparansi, serta tata kelola yang baik. ”Kami minta prinsip-prinsip ESG (environment, social, governance) diterapkan,” katanya.

Terkait pemberdayaan masyarakat, Bambang melanjutkan, investasi yang masuk harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat, yakni dengan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, ada peningkatan kualitas hidup yang dirasakan oleh masyarakat.

Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengemukakan, pada 2024 Indonesia Mining Summit digelar dengan mengangkat topik ”Empowering Energy Resilience for Indonesia”.

Hal tersebut sejalan dengan program dan target pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen untuk meraih Indonesia Emas 2045.

Dalam mendukung itu, di sektor tambang, energi menjadi salah satu hal krusial. ”Buat kami, energi adalah salah satu faktor utama untuk menyukseskan industrialisasi di Indonesia. Kita bisa mem-promote kedatangan investor, mengolah produk-produk tambang menjadi baterai dan lainnya. Namun, energi menjadi kunci. Kalau energi kemahalan, tidak ada yang masuk,” ucap Rachmat.