Hilirisasi Tak Bisa Abaikan Aspek Keberlanjutan

JAKARTA, KOMPAS — Ambisi pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi baru ekonomi nasional mesti disertai kesadaran korporasi untuk menjalani prinsip keberlanjutan.

Upaya perusahaan mengintegrasikan bisnis utama dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) penting bagi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Chairperson of ESG Task Force Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Maria Rosaline Nindita Radyati dalam diskusi terbatas CEO Connect dengan tema ”Indonesia Emas 2045: Optimalisasi Hilirisasi dan Kolaborasi Industri dalam Meningkatkan Penerapan ESG di Indonesia” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono, hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Riyatno, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Setia Diarta, dan Wakil Direktur PT Freeport Indonesia Jenpiro Ngabdi.

Pembicara lainnya adalah Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi Injourney Airports Ferry Kusnowo, serta Dekan Fakultas Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Ridho Kresna Wattimena.

Maria menekankan, berdasarkan prinsip ESG, risiko keberlanjutan yang dihadapi industri dalam menjalankan program hilirisasi tidak hanya datang dari aspek lingkungan dan tata kelola, tetapi juga aspek sosial. Ia menyoroti pentingnya perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia, memastikan kesejahteraan karyawan, dan berkontribusi terhadap masyarakat.

”Dalam melakukan hilirisasi, perusahaan harus mempersiapkan aspek sosial seoptimal mungkin. Bukan hanya terhadap karyawan, konsumen, atau supplier, melainkan juga dari calon mitra bisnis serta komunitas masyarakat yang terdampak jalannya bisnis,” ujarnya. 

Dalam rezim ekonomi global saat ini, lanjut Maria, ESG bukan sekadar tanggung jawab moral perusahaan terhadap aspek keberlanjutan, melainkan juga kunci daya tarik investasi. Rating ESG yang rendah dapat menghambat minat investor untuk berinvestasi sehingga dapat mengganggu jalannya program hilirisasi.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Maria, Riyatno menyebutkan bahwa saat ini telah terjadi peningkatan permintaan dari investor untuk proyek-proyek yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut membuat upaya pemerintah dalam menarik investasi berbentuk penanaman modal asing (PMA) guna mendukung hilirisasi industri tak bisa lagi menggunakan strategi konvensional dengan mempromosikan potensi sumber daya alam Indonesia ke calon investor.

”Untuk menarik investasi (PMA), pemerintah menyiapkan proyek investasi berkelanjutan yang siap ditawarkan, mencakup sektor-sektor prioritas dan dilengkapi dengan prastudi kelayakan,” ujarnya.

Tak hanya memperluas kerja sama antarnegara dan antarlembaga untuk meningkatkan investasi, tetapi dipastikan juga dampak keberlanjutan dari tiap proyek yang mendapat suntikan investasi.

Sedikitnya pada tahun 2024 terdapat 81 proyek investasi berkelanjutan yang telah diidentifikasi dengan total nilai investasi mencapai Rp 244 triliun. Proyek-proyek ini, lanjut Riyatno, dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Ke-81 proyek tersebut terdiri dari 14 proyek di sektor agroindustri dengan nilai investasi Rp 9,48 triliun, 39 proyek di sektor industri dengan nilai Rp 172,42 triliun, dan 4 proyek zona ekonomi dan real estat dengan nilai Rp 3,31 triliun. Selain itu, 9 proyek infrastruktur dengan nilai Rp 51,41 triliun, 2 proyek energi terbarukan dengan nilai Rp 863 miliar, serta 13 proyek pariwisata dengan nilai investasi Rp 7,06 triliun.

”Jadi, pemerintah tidak hanya mengoptimalkan dan memperluas kerja sama antarnegara dan antarlembaga untuk meningkatkan investasi, tetapi juga memastikan dampak keberlanjutan dari tiap proyek yang mendapat suntikan investasi,” ujarnya.

Di luar itu, untuk mendorong investasi berkelanjutan, pada 2022 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan Panduan Investasi Lestari (Sustainable Investment Guidelines). Panduan ini berisi 25 indikator untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu proyek serta rekomendasi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan suatu proyek.

Adapun Setia Diarta menyampaikan bahwa upaya industri dalam melakukan hilirisasi dengan upaya industri mengimplementasikan ESG merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Karena itu, terdapat belasan peraturan menteri perindustrian yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan oleh industri.

”Dalam hilirisasi. kami tidak hanya mendorong tumbuhnya industri antara (intermediate) hingga industri hilir dalam pemenuhan pohon industri, tetapi juga memastikan industri intermediate mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Jenpino Ngabdi menyebutkan, ketersediaan bahan setengah jadi yang diproduksi oleh industri antara dapat mengundang kemunculan dan pertumbuhan industri-industri turunan lainnya di Indonesia. Kondisi ini secara organik akan melengkapi pohon industri di dalam negeri, dari sisi hulu hingga hilir.

”Contohnya saat ini di seberang pabrik smelter katoda tembaga Freeport di Gresik (Jawa Timur) sudah dibangun pabrik dari China produsen copper foil untuk baterai mobil listrik. Hal positif dari hilirisasi mulai terlihat,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, hanya 40 persen hasil produksi pabrik pemurnian tembaga milik Freeport di bawah bendera PT Smelting yang terserap di pasar domestik. Dengan masifnya pertumbuhan industri intermediate, dia memperkirakan pada tahun 2035 produk katoda tembaga perusahaannya bisa terserap seluruhnya di dalam negeri.

PLN tidak memperkirakan pemerintah akan mengimplementasi program hilirisasi secara cepat masif.

Terkait hilirisasi, Adi Priyanto menuturkan, dalam menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, kala itu perusahaan tidak memperkirakan pemerintah akan mengimplementasi program hilirisasi secara cepat dan masif.

”Karena itu, kami merencanakan seperti biasa. Tidak memperkirakan di Sulawesi tiba-tiba muncul smelter yang begitu besar. Orientasi kami justru daerah lain yang tidak matching dengan kebijakan hilirisasi pemerintah,” ujarnya.

Akhirnya beberapa tahun berselang, perseroan bermanuver dalam RUPTL 2021-2030, dengan mencanangkan pembangunan pembangkit sejalan dengan program hilirisasi pemerintah. RUPTL ini pun disebut yang paling ”hijau” di sepanjang sejarah PLN karena porsi pembangkit energi baru terbarukan mencapai 51,6 persen.

Di dalam RUPTL terbaru, PLN membatalkan pembangunan 13,3 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028. PLN juga menambah jumlah PLTU yang mengadopsi teknologi co-firing biomassa secara bertahap menjadi 44 PLTU saat ini dan akan mencapai 52 PLTU pada 2025.

Sementara itu, Ferry Kusnowo menyebut, sebagai upaya terhadap keberlanjutan lingkungan, perusahaannya sudah memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengontrol pemakaian air dan listrik di bandara-bandara besar.

”Kami menggunakan itu sebagai data dashboard untuk memahami pergerakan penumpang. Jadi, listrik, pendingin ruangan, bahkan air tidak harus selalu menyala,” ujar Ferry.