Hotel dan Lahan di Mekkah Terbeli, Pemerintah Bangun Kampung Haji Mulai 2026

JAKARTA, KOMPAS — Proses pembelian hotel yang terdiri dari 1.460 kamar dan lahan seluas 5 hektar untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, hampir tuntas. Pemerintah kini menunggu pengesahan kepemilikan sejumlah aset itu dari pemerintah Arab Saudi pada Januari 2026.

Menurut rencana, di lahan tersebut akan dibangun hotel dan mal untuk memfasilitasi sekitar 23.000 jemaah haji Indonesia. Pembangunan bakal dimulai pada triwulan IV-2026.

Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025), mengatakan, langkah awal untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, terus berjalan. Danantara telah membeli secara bersyarat sebuah hotel yang berada di kawasan Thahir, sekitar Masjidil Haram, Mekkah. Hotel dimaksud terdiri dari tiga menara dengan total jumlah kamar sebanyak 1.460 kamar.

”Kita juga membeli tanah di depannya (di depan hotel) seluas total 5 hektar,” ungkap Rosan.

Ia melanjutkan, pembelian aset tersebut saat ini masih berstatus pembelian bersyarat. Sebab, mengacu pada peraturan perundang-undangan Arab Saudi, pengurusan kepemilikan hotel dan lahan milik negara lain baru bisa dilakukan setidaknya pada Januari 2026. Jika proses tersebut tuntas, Pemerintah RI akan menjadi institusi pertama yang memiliki lahan di Mekkah, di luar Pemerintah Arab Saudi.

Di lahan seluas 5 hektar itu, kata Rosan, pemerintah berencana membangun hotel yang terdiri dari 13 menara serta sebuah mal dengan anggaran sekitar 700—800 juta dollar AS. Dengan begitu, sebanyak 23.000 jemaah haji dari Indonesia bisa ditampung di sana. ”Kita akan menggambar dan akan mulai pembangunannya rencana pada Q-4 (triwulan IV) pada 2026 atau di tahun depan,” ujarnya.

Selain kompleks hotel dan mal, pemerintah juga akan membangun terowongan yang menghubungkan Kampung Haji Indonesia dengan Masjidil Haram. Terowongan bernama ”Al-Hujun Tunnel” itu berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Jarak tersebut lebih dekat ketimbang terowongan lain yang kini paling dekat berjarak sekitar 4,5-6 kilometer dari Masjidil Haram.

Tak hanya pembelian bersyarat, Rosan melanjutkan, kini pihaknya juga tengah mengikuti lelang lahan di lokasi lain, yakni di Western Hindawiyah. Sama halnya dengan kawasan Thahir, lokasi itu juga berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

Ia optimistis, pemerintah bisa membeli lahan tersebut karena dari 90 peserta lelang kini Indonesia berada pada peringkat kedua. Apalagi, lelang tidak dinilai dari besaran penawaran harga karena harga tanah sudah ditetapkan. Penilaian didasarkan pada rencana dan desain pembangunan serta ketaatan pada peraturan dan akan diumumkan pada Desember 2025 atau Januari 2026.

”Kalau kita mendapatkan lahan itu, insya Allah seluruh jemaah haji kita bisa terlayani, mempunyai tempat yang sangat baik, yang sangat layak, sangat dekat dibandingkan dengan keadaan sekarang,” tutur Rosan.

Gagasan membangun Kampung Haji Indonesia mulai direalisasikan pada Agustus 2025. Pemerintah berencana membangun kawasan terpadu yang menghadirkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta fasilitas kesehatan untuk para anggota jemaah. Fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas mengingat pada musim haji 2025, terdapat 447 anggota jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi.

Keberadaan kampung haji juga diharapkan bisa memangkas biaya haji secara signifikan. Sebab, selama ini jemaah tersebar di berbagai tempat yang terpisah dan jauh dari Masjidil Haram.

Presiden Prabowo pun sempat membicarakan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia saat bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman saat mengadakan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Juli lalu. Pembicaraan diperkuat saat Prabowo berbincang dengan Mohammed bin Salman melalui sambungan telepon, 10 Desember lalu.

Secara terpisah, Kementerian Haji dan Umrah menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan transportasi udara untuk jemaah dan petugas kelompok terbang (kloter) 2026-2028 dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta, Rabu. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, kerja sama dilakukan untuk transportasi udara bagi jemaah haji reguler dan petugas kloter selama tiga tahun ke depan.

Irfan menambahkan, dengan kerja sama itu pemerintah berupaya untuk memastikan kesesuaian slot time, ketepatan jadwal penerbangan, serta jumlah dan kesiapan pesawat. Ketersediaan pesawat cadangan serta mitigasi secara cepat dan tepat ketika terjadi penerbangan di luar jadwal juga dibutuhkan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA) juga menjadi bagian yang diperhatikan.

Ia pun menegaskan, seluruh rambu-rambu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama harus dipatuhi dengan komitmen yang tinggi. ”Sekecil apa pun kekurangan dalam operasional penerbangan haji akan berdampak luas karena seluruh mata masyarakat tertuju pada penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akan sangat memengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji,” kata Irfan.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, kerja sama ini menegaskan bahwa perjalanan ibadah haji merupakan mandat strategis negara. Oleh karena itu, perjalanan harus dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan penuh tanggung jawab.

Menurut rencana, pada musim haji 2026 Garuda Indonesia akan melayani lebih dari 102.000 jemaah haji reguler yang terbagi dalam 275 kloter dari 10 bandara. Para anggota jemaah itu akan diterbangkan dengan 15 armada pesawat berbadan lebar.