Hujan Banjir, Kota Terlena Bak ”Katak Direbus”

Hujan sambung-menyambung diikuti banjir. Lalu lintas padat tak bergerak, jalan-jalan bak menjelma menjadi tempat parkir tak berujung. Rel terendam atau aliran listrik terganggu, kereta komuter bergerak tersendat-sendat. Bus-bus kota terjebak macet, bahkan tidak bisa beroperasi.

Lama waktu perjalanan pergi dan pulang kerja para pekerja urban molor beberapa puluh menit hingga berjam-jam. Ada yang akhirnya harus bekerja dari rumah atau beralih ke kafe terdekat untuk melanjutkan memenuhi tuntutan tenggat tugas. Sore jelang malam, seusai jam kantor, masih ada pekerja yang tak beranjak pulang karena harus lembur. Ada yang harus ”on” lagi dengan pekerjaan kedua. Yang berhasil pulang ke rumah pun ada yang masih harus melanjutkan membuka laptop menyelesaikan tugasnya.

Hujan, banjir, tak mampu menghentikan upaya memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sukses menambah waktu lebih lama untuk meraup rupiah. Capek dan tekanan pun berlipat ganda.

Data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan pada Februari 2025 menunjukkan rata-rata jam kerja seminggu pekerja Indonesia adalah 41 jam. Untuk buruh/karyawan/pegawai, kelompok dominan di kota besar, angkanya mencapai 43 jam per minggu. (BPS, Sakernas Februari 2025, Ringkasan Eksekutif). Angka tersebut belum termasuk jam lembur informal, waktu perjalanan dari dan menuju tempat kerja yang panjang, serta pekerjaan tambahan dan sampingan lain yang kini semakin umum dilakukan pekerja urban.

Survei dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang dipublikasikan pada 2021 menyatakan, sebanyak 44,2 persen responden menghabiskan 30-60 menit dalam satu kali perjalanan. Di musim hujan, waktu perjalanan bisa bertambah dua kali lipat, bahkan lebih lama lagi.

Pada saat yang sama, masih dari data Sakernas Februari 2025, rata-rata upah bersih bulanan pekerja di Jakarta sekitar Rp 4,79 juta. Untuk buruh/karyawan/pegawai, Rp 4,88 juta. Meskipun demikian, jumlah upah yang dinilai besar untuk ukuran Indonesia itu kehilangan pamornya ketika dihadapkan pada biaya hidup, seperti biaya tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan dasar yang terus naik.

Ketimpangan tersebut terjadi sehari-hari dan disebabkan oleh banyak hal, terutama sistem negara dalam menjamin kesejahteraan warga belum berjalan maksimal. Beban warga makin menjadi karena lemahnya ketahanan infrastruktur untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Contoh infrastruktur dasar yang lemah itu terlihat dari sistem transportasi publik dan akses jalan yang mudah lumpuh setiap kali cuaca buruk terjadi.

Di tengah hujan banjir begini juga tampak kota besar seperti Jakarta adalah kota 24 jam yang berjalan salah arah.

Kota 24 jam seharusnya merujuk pada konsep 24/7, yaitu penataan area urban dengan banyak fungsi untuk berbagai aktitivitas secara bergantian sepanjang hari hingga malam. Basisnya adalah memaksimalkan penggunaan ruang dan sumber daya, termasuk manusia ataupun energi, diiringi pembangunan infrastruktur publik yang menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjadi aktif 24 jam karena kekacauan penggunaan ruang kota, apalagi karena buruknya infrastruktur umum, dipastikan tidak termasuk di dalam konsep ini.

Yang dirasakan di kota seperti Jakarta dan sekitarnya juga kawasan urban lain di Indonesia berlawanan dengan konsep ideal 24/7 tersebut. Di hari-hari biasa, apalagi kala hujan dan banjir, waktu terbuang di jalan. Di malam hari, kota bertambah terang dengan nyala lampu mobil, bus, yang terjebak macet. Kota memang aktif sejak pagi hingga malam sampai pagi lagi. Akan tetapi, bukan diisi wajah-wajah warga bahagia, melainkan orang menahan kantuk, lelah, gelisah, tak sabar, sampai pasrah entah kapan bisa menjalani hidup lebih baik. Ibaratnya sudah sepanjang hari bekerja, sejahtera tak didapat.

Data dari ILO yang di antaranya dikutip GoodStats (2023) menunjukkan, rata-rata jam kerja di Indonesia sebenarnya relatif setara dengan negara lain di Asia Tenggara, bahkan di bawah Brunei Darussalam yang mencapai 46 jam per pekan dan Kamboja 45 jam per pekan. Walakin, sesuai pernyataan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 2025, produktivitas Indonesia hanya 23.570 dolar AS dibandingkan dari rata-rata ASEAN yang 24.270 dolar AS per tenaga kerja.

Beberapa media, seperti CNBC, yang mengutip riset John Pencavel dari Standford University melaporkan bahwa produktivitas pekerja optimal dicapai dalam rentang maksimal 50 jam kerja per minggu. Di atas itu, produktivitas justru bakal menurun drastis.

Jam kerja di negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, misalnya hanya 26-35 jam per minggu. Produktivitas tersebut ditunjang dengan waktu tempuh ke tempat kerja yang singkat, yaitu maksimal 30 menit saja atau 1 jam untuk pulang pergi dengan total 7 jam per pekan. Jadi, di negara maju dengan produktivitas tinggi, waktu yang dibutuhkan rata-rata orang di perjalanan dan bekerja maksimal sekitar 42 jam saja per minggu.

Sementara di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, dengan 41-43 jam kerja per minggu masih harus ditambah sedikitnya 7-14 jam perjalanan per pekan, total mendekati hingga di atas 50 jam per minggu. Lamanya waktu untuk bekerja dan di perjalanan menciptakan kelelahan ganda. Ditambah isu utama lain, seperti keterampilan rendah, produktivitas pun stabil rendah.

Tertangkap ada lingkaran setan di sini. Warga dibiarkan tanpa jaring pengaman yang memadai, yaitu kurangnya fasilitas publik, mulai dari pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, jaminan pengangguran, pensiun layak, perlindungan kesehatan komprehensif, hingga transportasi umum memadai.

Akibatnya, pilihan untuk terus bekerja apa saja, khususnya yang tidak membutuhkan keterampilan spesifik dan berupah rendah, menjadi jalan hidup satu-satunya. Sepanjang masih ada waktu dan tenaga tersisa, walaupun itu melebihi standar keselamatan ataupun melewati jam puncak produktivitas, menjadi strategi rasional banyak orang.

Budaya kemudian menguatkan struktur tersebut. Hustle culture menempatkan kerja tanpa henti sebagai nilai moral. Kesibukan menjadi simbol kompetensi. Istirahat dicurigai sebagai kemalasan. Narasi kerja keras tanpa batas sering kali mengaburkan relasi kuasa di tempat kerja. Yang terjadi lembur dinormalisasi, pesan kantor di luar jam kerja dianggap wajar, dan batas antara profesionalisme dan eksploitasi menjadi kabur.

Isu kesehatan mental, termasuk burnout, memang kini menghangat dan diperbincangkan. Setiap orang paham ia berhak mendapat keseimbangan dalam bekerja dan hidup sehat sejahtera. Namun, akar masalah pemicu kondisi tersebut, masih belum tersentuh solusi. Beberapa perusahaan berusaha merespons sebagai bentuk tanggung jawab moral walau tak mengatasi isu kompleks ini. Respons ”nanggung” itu seperti kebijakan konsultasi kesehatan gratis bagi karyawan atau boleh libur di hari ulang tahun.

Siapa yang diuntungkan dari kondisi ini? Pemberi kerja dan pemilik platform yang memperoleh tenaga kerja fleksibel berbiaya rendah. Sistem mendapat keuntungan dari individu yang menanggung risiko kesehatan, waktu, dan masa depannya sendiri. Negara bangga menyediakan tenaga kerja murah sebanyak-banyaknya. Sementara itu, beban sosial peningkatan masalah kesehatan publik, rendahnya kualitas hidup, dan stagnasi produktivitas nasional ditanggung bersama.

Beberapa kota lain di dunia menunjukkan pembangunan kota dengan konsep 24/7 menjadi strategi untuk koreksi struktural demi keluar dari stagnasi. Sebaliknya, di sini, bobroknya sistem yang tersingkap dan menampar kesadaran publik—seperti saat cuaca buruk melanda dan kota-kota dibuat kacau oleh hujan dan banjir—bisa dengan cepat mereda. Lalu, semua bergulir kembali seperti tidak terjadi apa-apa.

Bahayanya, kita mungkin terkena sindrom ”katak direbus”. Terlena di dalam stagnasi, tak sadar situasi makin mendidih, dan kita terjebak hidup-hidup di dalamnya.