Humanisme Kultural Gus Dur

Pada tanggal 10 September 2025, bertempat di Makara Art Centre, Universitas Indonesia, Komunitas Makara dalam kegiatan ”Nyala Purnama” mengadakan orasi dan ceramah budaya dengan tema yang sangat menarik, yaitu ”Humanisme Kultural Gus Dur”. Kegiatan ini diadakan untuk memperingati hari kelahiran Gus Dur yang jatuh pada tanggal 4 Agustus. Meskipun diadakan lewat sebulan, kegiatan ini tetap menarik karena mengangkat tokoh yang kiprah dan pemikirannya dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi situasi saat ini.

Berikut adalah catatan yang dibuat berdasarkan berbagai gagasan yang muncul dalam kegiatan tersebut.

Ketokohan Abdurrahman Wahid—atau yang akrab disapa Gus Dur—tidak pernah bisa dilepaskan dari paradoks. Ia seorang kiai yang tidak hanya mendalami kitab kuning, tetapi juga menonton film atau membaca karya sastra dunia. Ia seorang pemimpin politik, tetapi tidak sungkan melontarkan humor yang kritis sekaligus mengendurkan ketegangan. Ia seorang tokoh agama, tetapi justru menolak segala bentuk tafsir tunggal atas iman.

Humanisme Gus Dur bukanlah humanisme yang berjarak, yang berbicara dari menara gading. Humanisme itu tumbuh dari keseharian: dari pertemuan dengan orang-orang kecil, dari tawa dan anekdot di warung kopi, dari keakraban dengan minoritas yang kerap dipinggirkan. Baginya, kemanusiaan bukan ide abstrak, melainkan sesuatu yang harus dirayakan dalam hubungan langsung antarmanusia.

Mungkin di situlah letak daya pikatnya. Gus Dur tidak pernah hadir sebagai sosok yang ”sempurna”. Ia kerap salah ucap, terkadang sembrono, bahkan sering dianggap nyeleneh. Tetapi, justru di situlah kemanusiaannya terasa begitu pekat. Seperti cermin retak yang tetap mampu memantulkan cahaya, kehadirannya mengingatkan kita bahwa kerapuhan tidak meniadakan martabat.

Humanisme Gus Dur adalah pengakuan bahwa keterbatasan manusia justru melahirkan kebutuhan untuk saling merangkul. Ia tahu betul, sejarah Indonesia penuh dengan luka akibat keinginan untuk menyeragamkan. Dari politik hingga agama, dari ideologi hingga etnisitas, selalu ada yang dipaksa untuk menyingkir. Gus Dur dengan tegas memilih berdiri di pihak yang tersingkir.

Salah satu potret paling jelas tentang pluralisme Gus Dur adalah sikapnya terhadap minoritas. Ia membela Tionghoa ketika banyak orang masih menyimpan prasangka. Ia mengunjungi komunitas Kristen di saat ketegangan sektarian sedang memanas. Ia melindungi Ahmadiyah ketika banyak tokoh memilih diam.

Ada satu peristiwa yang sering dikenang: pada masa ia menjabat presiden, Gus Dur mencabut Inpres No 14/1967 yang membatasi praktik kebudayaan Tionghoa. Dengan satu tanda tangan, ia memulihkan martabat jutaan warga negara yang selama puluhan tahun dipaksa menyembunyikan identitas kulturalnya. Itu bukan hanya keputusan politik; itu adalah pernyataan moral: bahwa negara tidak berhak menolak sebagian warganya sendiri.

Keputusan-keputusan semacam itu menunjukkan sisi lain Gus Dur: ia paham bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilu, melainkan jaminan bahwa yang lemah tak ditindas oleh yang kuat. Demokrasi adalah kesediaan untuk menampung suara-suara yang berbeda, termasuk suara yang tidak populer.

Dalam konteks inilah humor Gus Dur bekerja. Banyak orang mengenangnya karena kelucuan spontan yang ia lontarkan. Tetapi, humor itu lebih dari sekadar hiburan. Ia adalah senjata kebudayaan: cara halus untuk menolak kesombongan kekuasaan, untuk mengingatkan bahwa tak ada otoritas yang mutlak. Dengan lelucon, Gus Dur menertawakan ketakutan kita sendiri terhadap perbedaan.

Di balik sikap membela minoritas itu, terdapat pandangan yang lebih mendalam: Gus Dur meyakini bahwa identitas bangsa Indonesia adalah identitas yang plural. Tidak ada ”Indonesia murni” yang bisa dipisahkan dari campuran. Nusantara terbentuk dari pertemuan berabad-abad: Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Cina, Arab, Eropa, lokal. Menolak keberagaman berarti menolak sejarah itu sendiri. Karena itu, Gus Dur menolak segala bentuk eksklusivisme agama. Baginya, agama seharusnya menuntun manusia untuk saling menyapa, bukan saling menutup. Keyakinan, betapapun teguh, tidak boleh menjadi tembok yang menghalangi perjumpaan.

Gus Dur kerap dikritik sebagai pemimpin yang ”tidak efektif”. Pemerintahannya singkat, penuh kontroversi, sering dianggap gagal mengelola politik praktis. Tetapi, melihatnya hanya dari sudut itu berarti kehilangan gambaran lebih besar: Gus Dur telah menanamkan fondasi etis bagi demokrasi Indonesia.

Ia mengajarkan bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan perjumpaan. Demokrasi bukan hanya tentang angka mayoritas, melainkan tentang bagaimana mayoritas menghormati minoritas. Ia menolak melihat demokrasi sebagai arena perebutan kuasa semata. Demokrasi adalah ruang di mana manusia bertemu, berbicara, berselisih, lalu mencari jalan keluar tanpa harus saling menafikan.

Itu sebabnya Gus Dur sering terlihat lebih nyaman berdiskusi dengan seniman, aktivis, atau komunitas kecil daripada dengan elite politik yang sibuk bernegosiasi kursi. Ia melihat kehidupan demokratis lebih jelas di ruang-ruang yang sederhana: di komunitas seni, di pesantren, di kelompok-kelompok lintas iman.

Warisan terbesar Gus Dur bukanlah kebijakan tertentu, melainkan semacam etos: bahwa politik harus selalu berpihak pada kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu tidak pernah tunggal, melainkan beraneka. Di situlah Gus Dur tampil sebagai tokoh humanis-kultural: ia menafsirkan kembali peran kebudayaan bukan sebagai penjaga kemurnian, melainkan sebagai jembatan antarperbedaan.

Kini, bertahun-tahun setelah kepergiannya, kita menyaksikan rakyat yang terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Tindak korupsi, kebijakan yang tidak memihak rakyat, kepongahan elite, dan kekerasan yang berlebihan dalam menyikapi penyampaian aspirasi menjadi fenomena yang mendatangkan keprihatinan. Dalam suasana seperti itu, suara Gus Dur terasa seperti gema yang tak kunjung pudar: bahwa bangsa ini hanya bisa bertahan jika mampu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Gus Dur pernah berkata, ”Tidak ada jabatan yang patut dipertahankan dengan nyawa.” Kalimat sederhana itu, bila direnungkan, adalah salah satu nilai kearifan yang diwariskannya. Ia menolak melihat manusia sekadar sebagai anggota partai, pemeluk agama, bagian dari kelompok etnis, ataupun kelompok kepentingan yang bisa dikorbankan. Ia melihat manusia sebagai makhluk yang martabatnya harus dijunjung tinggi.

Mungkin kita sering terjebak dalam nostalgia ketika membicarakan Gus Dur. Kita ingat candanya, kehangatannya, keberaniannya melawan arus. Tetapi, lebih dari sekadar kenangan, Gus Dur sesungguhnya adalah sebuah peringatan. Ia mengingatkan kita bahwa demokrasi dan keadilan tidak pernah hadir dengan sendirinya. Keduanya selalu menuntut keberanian untuk membela yang lemah, kesediaan untuk mendengar yang berbeda, dan kebijaksanaan untuk menertawakan kesombongan kita sendiri.

Di tengah dunia yang makin keras membelah identitas—antara ”kami” dan ”mereka,” antara ”teman” dan ”lawan”—Gus Dur hadir sebagai suara yang menolak dikotomi. Ia menunjukkan bahwa kebudayaan bukan pagar, melainkan jembatan. Bahwa agama bukan untuk menutup diri, melainkan untuk membuka hati. Relevansi Gus Dur hari ini justru terasa ketika pluralisme kembali diuji, ketika demokrasi seolah direduksi menjadi sekadar angka mayoritas, ketika kekuasaan lagi-lagi dijadikan senjata untuk meredam suara kritis. Dalam suasana semacam itu, kita perlu kembali ke kalimatnya yang paling sederhana: ”Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”

Kalimat itu tidak akan pernah usang. Ia adalah kompas moral yang mengingatkan kita bahwa politik tanpa kemanusiaan hanyalah perebutan kuasa yang hampa. Bahwa agama tanpa kemanusiaan hanyalah ritual yang kehilangan ruh. Dan bahwa kebudayaan tanpa kemanusiaan hanyalah ornamen yang kering. Gus Dur mengajarkan bahwa tugas kita bukanlah menjadi sempurna, melainkan menjadi manusia yang bersedia hidup bersama manusia lain. Pesan itu adalah inti dari demokrasi, pluralisme, dan humanisme yang ia perjuangkan.

Bondan Kanumoyoso, Sejarawan dan Dekan FIB UI