Hunian Tahan Banjir, Tuntutan Adaptasi yang Tak Terelakkan

Banjir menjadi salah satu bencana yang saat ini paling mengancam kehidupan manusia. Banjir besama badai, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir rob yang diperparah kenaikan muka air laut, dan bencana lainnya menyebabkan 26,4 juta orang dari berbagai penjuru dunia mengungsi pada tahun 2023.

Laporan Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) tersebut menyatakan bahwa di akhir tahun yang sama, sebanyak 7,7 juta manusia terpaksa meninggalkan rumahnya karena bencana. Angka itu merupakan jumlah kedua terbanyak sejak IDMC mencatat metrik ini pada tahun 2019.

Warga terdampak diperkirakan bakal terus bertambah karena banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya sulit diatasi secara cepat. Hal ini karena kompleksitas penyebab bencana tersebut. Kerusakan lingkungan yang masih saja berlangsung dan cuaca yang kian ekstrem disebut membuat banjir makin sering menyambangi kawasan perkotaan.

Masalah tersebut tak bisa dilepaskan dari pemanasan global dan perubahan iklim hasil karya manusia sendiri (antroposentris). Semua faktor itu bak lingkaran setan yang terus merongrong seisi bumi.

”Tidak ada negara yang kebal terhadap bencana dan banyak orang menderita, bahkan terpaksa mengungsi karenanya,” kata Alexandra Bilak, Direktur IDMC.

Namun, menurut Bilak, ada perbedaan di negara atau di kota-kota yang mempersiapkan antisipasi bencana dengan yang tidak mengantisipasinya. Pemerintah yang mau melihat dan mempelajari data mampu membuat rencana pencegahan, merespons cepat dan tepat, serta melakukan pembangunan bertahap secara konsisten. Penanggulangan bencana pun menjadi jauh lebih baik.

Dalam salah satu artikel di Future Cities and Environment, dipaparkan hasil berbagai penelitian yang menyoroti dampak bencana terhadap masyarakat, terlebih jika penanggulangannya tidak baik.

Analisis terhadap populasi korban banjir menunjukkan hubungan signifikan antara bencana dan gangguan kesehatan mental yang sering kali melampaui dampak terhadap kesehatan fisik pada warga terdampak. Angka gangguan mental seperti depresi dan kecemasan meningkat di antara individu yang mengalami banjir di rumah mereka.

Gangguan mental itu menjadi trauma berkepanjangan ketika para korban tidak menemukan solusi untuk menghindari banjir yang semakin lama semakin rutin menyambangi.

Dalam pemberitaan berbagai media massa sepanjang awal Maret ini, misalnya, tertangkap betapa warga kesusahan ketika air menggenangi rumahnya selama hampir dua hari dua malam di Bekasi, di sebagian Jakarta, juga di Tangerang.

Seorang warga berbagi di media sosial tentang betapa linglungnya ia memikirkan bagaimana membersihkan rumah dari sisa lumpur tebal banjir. Belum lagi melihat peralatan rumah tangga yang rusak karena terendam air. Sebagian korban mengaku mengalami banjir hampir setiap tahun dan tidak tahu apakah suatu saat bisa terbebas dari terjangannya.

Ada warga yang baru pindah ke kompleks perumahan baru dan tidak menyangka bakal kebanjiran. Janji pengembang bahwa kompleks bebas banjir terbukti janji palsu. Genangan air sedalam lebih dari 1 meter di perumahan baru itu turut membuktikan banjir tidak pandang bulu. Jika sebelumnya melekat sebagai ”penyakit” kawasan berpenduduk menengah ke bawah, semakin lama kawasan kelas menengah ke atas pun dilibas.

Kondisi tersebut turut menunjukkan skala ataupun intensitas bencana yang meluas dan meningkat. Sementara proyek infrastruktur penanggulangan banjir, seperti bendung penahan air di kawasan hulu di Puncak Bogor, pengerukan dan penurapan sungai, peremajaan beberapa waduk, penambahan ruang terbuka hijau walau total jumlahnya masih di bawah 10 persen dari total luas Jakarta, belum mampu memberi sumbangan signifikan mencegah bencana.

Tidak ada negara yang kebal terhadap bencana dan banyak orang menderita, bahkan terpaksa mengungsi karenanya.

Dengan kerusakan parah yang menimpa rumah dan lingkungannya, tidak semua korban banjir dapat segera berbenah, apalagi pindah rumah. Banyak warga mengalami kesulitan keuangan dan terbelit utang seusai bencana, diikuti kelelahan mental yang tak berkesudahan. Kualitas hidup mereka pun terganggu. Tak jarang, korban bencana terjebak dalam kemiskinan tak berujung.

UN Habitat melalui laporan kertas kerja ”Climate Adaptation Through Housing” pada 2023 mencatat secara global, diperkirakan 1,1 miliar orang hidup dalam kondisi perumahan tidak memadai sambil menanggung beban perubahan iklim, seperti banjir.

Wacana yang selalu mengemuka ketika bencana melanda adalah merelokasi warga. Solusi ini sah-sah saja, tetapi tidak selalu dapat dilakukan.

Di perkotaan padat seperti Jakarta, lahan untuk relokasi tidak selalu tersedia. Hampir keseluruhan area metropolitan ini dan banyak perkotaan lain di Indonesia adalah daerah aliran sungai yang sama-sama rentan banjir.

Di sisi lain, ada masalah keterbatasan anggaran dan isu sosial. Warga tak bisa dicerabut begitu saja dari tempat tinggal eksisting karena di sana ada jaringan penyokong hidup mereka, seperti kedekatan dengan mata pencarian dan sekolah anak.

Dengan demikian, opsi tetap berada di kawasan yang sama terkadang tak terhindarkan. Akan tetapi, bukan berarti warga dibiarkan dihunjam trauma bencana setiap tahun. Di sini, adaptasi berupa pembangunan hunian atau permukiman tahan bencana mendesak diterapkan.

Sebelumnya, rumah dan bangunan tahan gempa adalah salah satu bentuk adaptasi yang terus diperjuangkan diadopsi di Indonesia. Walaupun hasilnya masih jauh dari menggembirakan, kini ketahanan menghadapi gempa menjadi salah satu faktor penentu terbitnya izin kelayakan bangunan di perkotaan.

Namun, kebutuhan riil saat ini adalah hunian, permukiman, juga bangunan seharusnya tahan terhadap berbagai bencana.

UN Habitat menyatakan, intervensi untuk meningkatkan ketahanan bangunan tempat kegiatan manusia dapat dilakukan dengan beragam infiltrasi teknik maupun sistem baru terhadap hunian atau permukiman lama.

Fondasi bangunan ditinggikan, penambahan sistem pemanenan air hujan komunal dan di tiap rumah, paving penyerap air, taman publik yang berfungsi ganda sebagai tempat parkir air, hingga hunian berkonsep panggung atau apung adalah sebagian upaya adaptasi yang selama ini mulai diterapkan di banyak permukiman di dunia.

Di Jakarta, hunian tahan banjir sudah ada, salah satunya di Blok Empang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Di Blok Empang, ada sedikitnya 16 rumah apung dan 12 rumah panggung bantuan dari salah satu kampus bersama BUMN. Program ini bagian dari proyek rintisan agar warga bisa tinggal nyaman di tengah kawasan yang rutin disambangi banjir rob.

Sayangnya, seperti kata Bilak, tidak semua pemangku kebijakan mau serius mempelajari masalah yang dihadapi negaranya, kotanya.

Sebelumnya ada Rumah Barokah Palmerah di Jakarta Barat. Di atas lahan 90 meter persegi dengan program konsolidasi lahan hasil kerja sama pemerintah dan swasta itu terbangunlah hunian empat lantai. Enam keluarga yang dulu tinggal di tempat tak layak kini mendapatkan ruang lebih luas dilengkapi kamar mandi, tempat cuci, teras dan balkon, serta alat pemadam api ringan. Ada lahan parkir dan ruang terbuka untuk semua penghuni.

Selain di Blok Empang dan Palmerah, ada program revitalisasi hunian atau permukiman lain di Jakarta dan kota lain. Akan tetapi, rata-rata berjalan sendiri-sendiri dan program percontohan sering kali berhenti di proyek pertama.

Proses percepatan untuk mereplikasinya dengan cepat dan luas agar bermanfaat maksimal bagi warga—maupun bagi keseluruhan kota—berjalan lambat atau bahkan jalan di tempat. Padahal, konsep rumah apung atau panggung juga konsolidasi lahan untuk hunian vertikal dapat dikembangkan dalam skala lebih besar, seperti untuk pembangunan kompleks rumah susun. Pada saat yang sama, hunian tahan banjir dapat dirancang pula tahan gempa, tahan kebakaran, dan tahan bencana urban lainnya.

Bayangkan jika di banyak lokasi permukiman di sepanjang Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan belasan sungai lain di Jakarta dan sekitarnya diterapkan pembangunan perumahan tahan bencana secara massal. Anggaran pemerintah daerah dapat diperkuat oleh pusat dan melibatkan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan ataupun donor dari lembaga internasional. Luapan sungai tiap musim hujan bukan lagi menjadi bencana. Setidaknya, dapat diminimalkan.

Sayangnya, seperti kata Bilak, tidak semua pemangku kebijakan mau serius mempelajari masalah yang dihadapi negaranya, kotanya. Begitu banyak data, informasi, hasil riset, dan keberhasilan program di negara lain, tetapi luput dari kajian mereka. Ketika menghadapi bencana, pembuat kebijakan yang malas belajar ini lagi-lagi gagap merespons.

Harapan publik segera ada solusi komprehensif dan terintegrasi antarkawasan dijawab dengan pemimpin yang salah berucap, reaktif sesaat, dan fatalnya lagi keliru memutuskan kebijakan. Berulang seperti itu terus. Ibarat habis bencana terbit bencana. Sayang berjuta sayang.