Memasuki usia ke-17 tahun, Gerindra tidak hanya mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 RI. Perolehan suara dalam empat kali pemilu juga terus melonjak.
15 Feb 2025 09:06 WIB · Politik & Hukum
Masa kepengurusan Partai Gerindra baru akan berakhir enam bulan lagi, tetapi kongres luar biasa untuk memilih ketua umum sudah dilakukan.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional yang digelar, Kamis (13/2/22025) pagi, di kompleks kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, seluruh pengurus pusat, daerah, dan cabang Gerindra satu suara meminta sang pemilik rumah kembali memimpin mereka.
Pendiri Gerindra yang kini menjadi Presiden ke-8 RI itu pun tak menolak, ia bersedia ditetapkan menjadi ketua umum sekaligus ketua dewan pembina partai tersebut untuk keempat kalinya.
Kendati ia sendiri yang mendirikan Gerindra, Prabowo bukanlah ketua umum pertama partai politik (parpol) yang berdiri pada 6 Februari 2008 itu. Prabowo baru menjadi pemimpin tertinggi di kepengurusan setelah Gerindra mengikuti Pemilu 2009 dan 2014 di bawah kepemimpinan Suhardi, akademisi kehutanan.
Semua pengurus pusat, daerah, dan cabang Gerindra kompak mengusulkan agar forum tersebut diubah menjadi KLB untuk menetapkan kembali Prabowo sebagai pemimpin mereka.
Selama enam tahun awal, Prabowo menjabat sebagai ketua dewan pembina hingga diminta melanjutkan kepemimpinan Suhardi yang meninggal pada 2014.
Oleh karena itu, sejak 2014, Prabowo menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra selama tiga periode. Seusai melanjutkan kepengurusan Suhardi sepanjang 2014-2015, ia kembali ditetapkan sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra pada April 2015, lalu KLB Gerindra selanjutnya pada Agustus 2020.
Mengacu anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, masa kepengurusan berlangsung selama lima tahun sehingga jabatan Prabowo dan jajarannya akan berakhir pada Agustus 2025.
Namun, pada Rapimnas, Kamis lalu, semua pengurus pusat, daerah, dan cabang Gerindra kompak mengusulkan agar forum tersebut diubah menjadi KLB untuk menetapkan kembali Prabowo sebagai pemimpin mereka.
Tidak ada peraturan internal yang ditabrak mengingat AD/ART Gerindra tidak mencantumkan tanggal dan bulan berakhirnya kepengurusan secara spesifik, tetapi hanya tahun. Dari periode ke periode, penetapan ketua umum parpol itu pun tak pernah jatuh pada bulan yang sama.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2022/08/12/b8af4d32-8016-4f51-907e-4c715e1cfa6e_jpg.jpg)
Tak hanya ditetapkan kembali sebagai pemimpin tertinggi partai, KLB di Hambalang itu juga meminta kesediaan Prabowo dicalonkan kembali sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Permintaan itu muncul belum sampai empat bulan dari masa pemerintahan Prabowo yang dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2024.
”Kami merasa perbaikan dan peningkatan kesejahteraan melalui program-program pro-rakyat oleh Presiden Prabowo harus dilanjutkan. Sehingga peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi rakyat dan negara bisa dirasakan lebih maksimal,” ungkap Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Kamis, mengenai pertimbangan partainya menetapkan kembali Prabowo sebagai ketua umum dan mencalonkannya pada Pilpres 2029.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, Gerindra berkembang menjadi salah satu partai terbesar pasca-Reformasi 1998. Memasuki usianya yang ke-16 tahun pada 2024, Gerindra berhasil mengantarkan Prabowo menjadi Presiden terpilih. Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024 yang diikuti tiga pasangan calon dalam satu putaran.
Kemenangan itu diraih setelah berulang kali gagal. Prabowo dua kali kalah dari Joko Widodo, Presiden ke-7 RI yang juga ayah Gibran, pada Pilpres 2014 dan 2019. Sebelumnya, pada Pilpres 2009, Prabowo pun pernah maju sebagai cawapres pendamping Ketua Umum PDI-P dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, tetapi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/01/05/0c05ca96-6f11-4281-900d-2037f07a8650_jpg.jpg)
Tak hanya mengantarkan Prabowo menjadi Presiden, dari periode ke periode perolehan suara dan kursi Gerindra di DPR juga terus naik.
Pada Pemilu 2009 ketika pertama kali mengikuti pemilu, Gerindra mendapatkan 26 kursi, kemudian melesat menjadi 73 kursi pada Pemilu 2014, hingga merebut 78 kursi pada Pemilu 2019. Bertepatan dengan kemenangan di Pilpres, raihan kursi Gerindra pada Pemilu 2024 pun bertambah lagi menjadi 86 kursi.
Meski tren perolehan suara dan kursinya terus naik, Gerindra belum pernah menjadi partai pemenang pemilu. Raihan terakhir menempatkan Gerindra pada urutan ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar yang merupakan peraih suara dan kursi terbanyak pertama dan kedua pada Pemilu 2024.
Namun, reputasi Gerindra tetap menanjak. Mengacu hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20-28 Januari 2025, tingkat elektabilitas Gerindra mencapai 38,1 persen atau paling tinggi di antara parpol peserta Pemilu 2024 lainnya. Jarak keterpilihan Gerindra dengan PDI-P dan Golkar pun terentang jauh. Golkar berada di posisi kedua dengan elektabilitas mencapai 10,2 persen, disusul PDI-P di peringkat ketiga dengan tingkat keterpilihan sebesar 9,3 persen.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/08/12/7f8bc5d0-8730-4702-b224-d523e96e94d1_jpg.jpg)
”Kami tidak menampik bahwa kesosokan Pak Prabowo itu sangat penting bagi elektabilitas Partai Gerindra,” ujar Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Kamis.
Akan tetapi, ia menekankan, partai tetap melakukan kaderisasi dan membuat sejumlah mekanisme untuk mencapai target kenaikan suara dan kursi pada setiap pemilu. Salah satunya dengan menyeleksi ketat kualitas kepemimpinan calon anggota legislatif (caleg) yang akan maju dari Gerindra. Selain itu, Gerindra juga mengutamakan caleg dari kader ketimbang orang-orang yang ingin masuk ke partai hanya dengan kekuatan modal finansial.
”Kami mengedepankan kualitas caleg, jadi kami tidak asal ambil caleg. Sebenarnya banyak dari luar ingin masuk (parlemen) lewat Gerindra, tapi kami lebih memprioritaskan kader internal. Kalaupun ada dari luar, kami mempertimbangkan kualitasnya,” tutur Dasco.
Partai, lanjutnya, juga berupaya menjaga kepercayaan publik dengan menonjolkan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Dana parpol yang didapat, baik dari negara maupun sumbangan pihak lain, dikelola secara transparan dan akuntabel.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2022/11/03/04cdd6e5-318c-42e8-ad82-0ce2f4aee108_jpg.jpg)
Hal tersebut terekam dalam laporan Transparency International Indonesia (TII) pada 2023 yang memberikan skor tertinggi untuk Gerindra dibandingkan parpol-parpol lain dalam hal keterbukaan keuangan. Tidak hanya itu, Gerindra juga mendapatkan penghargaan parpol paling informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).
”Kami juga menjaga kepercayaan masyarakat. Dekat dengan masyarakat adalah hal paling penting dari Partai Gerindra sehingga kami juga membuat program-program yang langsung (menyentuh) masyarakat,” kata Dasco.
Dengan sejumlah langkah tersebut, Wakil Ketua DPR itu mengakui Gerindra memang belum bisa menjadi pemenang pemilu. Akan tetapi, itu semua masih akan dilanjutkan dan diperkuat. Apalagi, pada 2024, fokus utama Gerindra memang untuk memenangi pilpres bukan pileg.
”Untuk tahun 2024, memang kami lebih menitikberatkan fokus pada pilpres. Kemudian hasilnya, walaupun Gerindra tidak dapat posisi nomor satu, di pemilihan presiden kami menjadi pemenang,” ujarnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/02/14/fe2e0278-87d4-415e-92d8-745910e1f04d_jpg.jpg)
Peneliti Pascadoktoral di The Atma Jaya Institute for Advance Research, Unika Atma Jaya, Yoes C Kenawas, mengatakan, pencapaian Gerindra selama 17 tahun terakhir perlu diapresiasi. Sebab, tidak semua parpol yang berdiri pasca-reformasi bisa konsisten menempatkan diri di papan atas partai yang lolos ke parlemen, termasuk mengantarkan kadernya menjadi Presiden.
Beberapa parpol justru stagnan di papan tengah bawah dan bawah. Bahkan, ada juga partai yang sudah ada dari era Orde Baru yang sekarang tersingkir dari DPR.
Pencapaian itu, kata Yoes, tidak terlepas dari proses pelembagaan partai dan kaderisasi yang semakin kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Gerindra aktif merekrut kader muda dan menempatkan mereka dalam peran yang signifikan, baik di partai maupun DPR. Kini, seiring dengan terbentuknya pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah kader Gerindra juga menjadi menteri dan wakil menteri.
”Tetapi yang tidak bisa dimungkiri adalah patronase Prabowo yang juga kuat di Gerindra. Karena, orang-orang (kader muda Gerindra) yang sekarang berperan adalah orang-orang terdekat Prabowo. Jadi, sistem merit yang diberlakukan sebenarnya masih tipis, faktor patronasenya justru masih kuat,” katanya.
Contohnya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negera Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono merupakan alumni SMA Taruna Nusantara yang sejak lama dikenal sebagai ”anak-anak ideologis” Prabowo.
Adapun Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo. Begitu juga Budisatrio Djiwandono yang kini menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR sekaligus Ketua Komisi I DPR, serta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, juga adalah keponakan Prabowo.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2022/08/12/5b76af71-f014-4463-8eda-a78e9bba79c1_jpg.jpg)
Oleh karena itu, menurut Yoes, pelembagaan serta kaderisasi yang dilakukan Gerindra belum teruji untuk bisa melepaskan partai dari patronase Prabowo. Belum pernah ada kontestasi internal untuk memperebutkan kursi ketua umum.
Partai juga belum pernah melalui masa tanpa kepemimpinan Prabowo sehingga belum pernah ada ujian terhadap soliditas antarfaksi di partai tersebut. Sebab, sejak awal didirikan, Gerindra memang berfungsi menjadi kendaraan politik Prabowo untuk bisa menjadi Presiden.
Terlepas dari ujian internal yang belum pernah dihadapi itu, Gerindra tidak bisa menghindar dari banyak ujian eksternal sebagai partai penguasa. Berkaca dari perjalanan partai-partai politik penguasa sebelumnya, reputasi mereka umumnya runtuh karena kasus korupsi yang melibatkan para kader selagi berkuasa.
Selain itu, dalam lima peroide terakhir, partai yang baru berkuasa juga cenderung gagap dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Gerindra yang baru berpengalaman lima tahun berada di pemerintahan pada 2019-2024 pun harus memastikan seluruh program dibuat untuk rakyat, dijalankan dengan baik, dan tidak memunculkan instabilitas sosial dan politik. Sebab, hal tersebut berkorelasi langsung dengan elektabilitas mereka lima tahun mendatang.
Selama 17 tahun terakhir. Gerindra mampu membangun dirinya menjadi salah satu partai terbesar dan meraih kemenangan demi kemenangan. Kini, ketika reputasi dan kepercayaan terhadap masyarakat hampir memuncak, dapatkah Gerindra melewati berbagai ujian untuk bisa tetap bertahan?
Selamat ulang tahun, Partai Gerindra!
Penulis:
Kurnia Yunita RahayuEditor:
A. Ponco AnggoroPenyelaras Bahasa:
Lucia Dwi Puspita Sari