IKN Disebut Terancam Jadi ”Kota Hantu”, Otorita: Pembangunan Dilanjutkan dengan Biaya Triliunan

Media berbasis di Inggris, The Guardian, merilis laporan berjudul Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara, Terancam Jadi 'kota hantu' pada 29 Oktober 2025. Ancaman itu terlihat dari melambatnya pembangunan fisik, jumlah pekerja konstruksi yang lebih sedikit, sampai anggaran negara yang menurun.

Laporan tersebut menulis, sedikitnya 2.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah itu masih jauh dari target 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.

Ditemui di kantornya pada Rabu (29/10/2025), Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, mulai tahun 2025 pembangunan ibu kota baru memasuki tahap kedua. Fokus utamanya melanjutkan pembangunan fisik dan nonfisik IKN menjadi ibu kota politik pada 2028, tak sampai tiga tahun dari sekarang.

Soal anggaran, Otorita IKN mencatat pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan, bukan hanya uang negara. Pembangunan mulai tahun 2025 yang menggunakan APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025-2028).

Selain itu, ada pembiayaan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan estimasi Rp 158,72 triliun (per Oktober 2025) dan investasi swasta murni dengan estimasi Rp 66,3 triliun (per Oktober 2025).

”Saat ini masih on the track,” kata Basuki.

Pada Jumat, 31 Oktober 2025, Otorita IKN telah menandatangani kontrak proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Pertama, paket pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif sepanjang 6,4 kilometer dengan nilai kontrak Rp 1,9 triliun. Masa pembangunannya dari Oktober 2025 hingga Desember 2027. 

Kedua, paket pembangunan Jalan Kawasan Pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1A sepanjang 5,3 kilometer dengan nilai kontrak Rp 1,1 triliun. Paket ini dikerjakan mulai Oktober 2025 hingga November 2027.

Selanjutnya, penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi Induk Rp 8,5 miliar. Kontrak tersebut meliputi perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja.

Kontrak tersebut masuk dalam pembangunan IKN tahap kedua sejak 2025. Tahap ini dibagi menjadi tiga batch. Batch 1 (kontrak tahun tunggal 2025) dengan target selesai akhir Desember 2025. Adapun batch 2 (kontrak tahun jamak 2025-2027) dan batch 3 (kontrak tahun jamak 2026-2028). 

”Pada batch 2 sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender meliputi pembangunan perkantoran lembaga legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya,” kata Basuki.

Di luar paket tersebut, ada beberapa pembangunan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum. Puluhan paket pembangunan ini diproyeksikan bakal mendatangkan puluhan pekerja konstruksi ke IKN.

Pada Juli 2024, setidaknya 27.000 pekerja konstruksi bekerja di IKN. Saat ini hanya sekitar 7.000 pekerja konstruksi yang tinggal di hunian pekerja konstruksi.

Setelah tahap kedua berjalan, Basuki memperkirakan pembangunan semakin masif di IKN dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 20.000 orang.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, pembangunan nonfisik, termasuk peningkatan kemampuan warga, juga dilakukan.

Beberapa pelatihan dan pendampingan masyarakat telah berjalan, seperti pelatihan pemasaran digital untuk pelaku UMKM serta pelatihan manajemen keuangan.

Pendataan kearifan lokal di sekitar Kecamatan Sepaku, titik mula pembangunan IKN, juga sedang dalam proses. Di bidang pangan, warga dilatih pertanian hidroponik dan pengembangan perikanan air tawar.

”Setidaknya bakal ada 4.100 ASN yang ditugaskan di IKN sampai 2028. Mereka butuh makan, itu nantinya bisa dari hasil pertanian warga,” kata Alimuddin.

Selain pelatihan dan pendampingan, masyarakat berharap menjadi aktor yang terlibat langsung dalam pertumbuhan IKN. Hal itu diharapkan bisa mendatangkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi warga.

”Misalnya, warga dibolehkan berjualan di dalam IKN, bukan cuma restoran besar dan minimarket. Kami bisa berusaha menyesuaikan standar kualitas yang ditetapkan,” ujar Rani (49), pelaku UMKM di Kecamatan Sepaku.