Imbas PHK dan Efisiensi Anggaran, Ekonomi Awal Tahun Bisa Melambat

JAKARTA, KOMPAS – Perekonomian Indonesia pada awal tahun 2025 diperkirakan tumbuh melambat. Meski ada faktor Lebaran dan gelontoran stimulus ekonomi, pertumbuhan berpotensi terhambat di tengah sederet kasus pemutusan hubungan kerja serta merosotnya belanja pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran. 

Sebagai perbandingan, tahun lalu, perekonomian Indonesia pada triwulan I-2024 mampu tumbuh cukup tinggi sebesar 5,11 persen secara tahunan (year on year). 

Kondisi ekonomi saat itu terdongkrak oleh beberapa momentum, mulai dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari 2024, Ramadhan yang dimulai pada pertengahan Maret 2024, hingga persiapan menjelang hari raya Idul Fitri. 

Tahun lalu, konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh drastis hingga dua digit. Konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen secara tahunan, sementara konsumsi LNPRT tumbuh 24,29 persen akibat aktivitas pemilu. 

Tahun ini, faktor yang mendongkrak ekonomi bakal lebih sedikit karena tidak ada momentum tahun politik. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini akan sangat bertumpu pada Ramadhan dan periode awal Lebaran. 

”Tahun lalu masih terungkit oleh belanja pemerintah dan konsumsi LNPRT yang tinggi. Tahun ini, kedua faktor itu bisa-bisa minus, bukan hanya karena high-based effect (basis pertumbuhan yang terlalu tinggi pada tahun sebelumnya), tetapi juga karena ada faktor efisiensi anggaran,” kata Faisal saat dihubungi, Senin (3/3/2025). 

Efisiensi anggaran dengan total nilai Rp 308 triliun yang dilakukan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah sejak Februari 2025 diperkirakan bakal membuat konsumsi pemerintah tahun ini terkontraksi atau tumbuh minus. 

Meski kontribusi belanja pemerintah terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional kecil alias di bawah 10 persen, dampak efisiensi anggaran tetap akan tecermin pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Apalagi, bukan hanya konsumsi pemerintah yang terdampak oleh kebijakan efisiensi. Sejumlah lapangan usaha, seperti sektor transportasi, hotel dan restoran, serta penyelenggaraan acara bisnis dan profesional (MICE), juga terdampak pemangkasan anggaran perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, seminar, konferensi, dan lain-lain.

”Jika melihat kondisi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di awal tahun, bisa jadi pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun ini di bawah 5 persen. Satu-satunya yang masih bagus mungkin hanya ekspor dan impor,” ucap Faisal. 

Faktor terbesar yang bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah hari raya Nyepi dan Idul Fitri yang pada tahun ini jatuh di triwulan I-2025. Persiapan hari raya kemungkinan besar akan mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. 

”Faktor hari raya ini bisa membantu menjaga pertumbuhan ekonomi tidak terlalu merosot sampai di bawah 4,9 persen,” ujarnya.

Hal lain yang bisa mendongkrak ekonomi adalah gelontoran stimulus dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Guna mendorong konsumsi di triwulan I-2025, pemerintah memang telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi dan insentif. 

Antara lain, diskon tarif listrik 50 persen pada Januari-Februari dan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, paket stimulus khusus Ramadhan dan Lebaran seperti diskon harga tiket pesawat pada 25 Maret-7 April 2025, diskon tarif tol untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik, serta diskon belanja selama periode Ramadhan dan Lebaran. 

Namun, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menduga, dampaknya dalam menggerakkan perekonomian di awal tahun tidak akan terlalu signifikan. Sebab, di saat yang sama pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kontradiktif. 

Misalnya, kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sudah berdampak ke beberapa sektor. ”Memang, ada stimulus belanja, diskon tarif pesawat, diskon tarif tol, itu semua membawa dampak positif. Namun, di sisi lain juga ada kebijakan pemerintah yang kontraproduktif dan malah menghambat pertumbuhan,” kata Riefky.

Ekonomi awal tahun juga akan ikut terdampak oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah terjadi di beberapa industri sebelum Lebaran. Baru-baru ini, ada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group yang diputuskan tidak dapat beroperasi lagi dan mesti melakukan PHK terhadap 12.000 karyawan. 

Sebelumnya, beberapa industri padat karya di Jawa Barat juga menutup operasinya, seperti PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional, dan PT Bapintri. Akibatnya, ratusan hingga ribuan karyawan terkena PHK di tiap-tiap perusahaan itu. 

”Gelombang PHK ini pasti akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi, yang kehilangan pekerjaan itu bukan hanya di industri padat karya, tapi juga sektor lain akibat efisiensi belanja pemerintah,” ujar Faisal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan strategis dari penyaluran bantuan sosial sampai stimulus khusus untuk periode Ramadhan dan Lebaran. Harapannya, berbagai kebijakan itu bisa mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sesuai APBN 2025. 

”Kebijakan-kebijakan ini disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan stabilitas makroekonomi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan aktivitas konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi,” katanya.