ANGGARAN

IMF: Jangan Korbankan Keamanan Fiskal

Di sejumlah negara, pendapatan turun. Namun, pemerintah menolak berhemat dan tetap belanja besar untuk hal yang tak jelas manfaatnya bagi warga.

10 Apr 2026 08:00 WIB · Internasional

AFP

Oleh Kris Mada

WASHINGTON DC, JUMAT — Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan negara-negara untuk menjaga keamanan fiskal di tengah gejolak akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan sementara bisa dimaklumi. Walakin, kebijakan tak terkendali akan menggerus kemampuan fiskal.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyampaikan hal itu dalam wawancara yang disiarkan AFP pada Jumat (10/4/2026). Wawancara itu berlangsung di sela-sela Pertemuan Musim Semi (Springs Meeting) IMF-Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.

Dampak serangan AS-Israel ke Iran menjadi topik pokok pertemuan tahunan para pengambil keputusan fiskal dan moneter global itu. ”Ketangguhan ekonomi dunia kembali diuji oleh perang di Timur Tengah yang kini terjeda. Konflik tersebut telah menyebabkan kesulitan yang cukup besar di seluruh dunia,” ujarnya.

Harga-harga melonjak. Minyak Brent meroket dari 72 dolar AS per barel menjadi sampai 120 dolar AS per barel akibat perang. ”Bayangkan negara-negara Kepulauan Pasifik di ujung rantai pasokan yang panjang, yang bertanya-tanya apakah bahan bakar masih akan sampai kepada mereka setelah gangguan yang begitu parah?” ujarnya.

Ia menyebut, dampak buruk akan terus terjadi meski perang berhenti hari ini. Perekonomian telanjur terganggu karena pasokan energi terhenti lebih dari sebulan. ”Menghadapi kejutan ini dengan disiplin fiskal akan sulit, walakin harus dilakukan,” ujarnya.

WASHINGTON, DC - APRIL 09: International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a curtain-raiser event to kick off the IMF and World Bank Spring Meetings on April 09, 2026 in Washington, DC. She addressed a range of topics, including the impact of artificial intelligence and the war in the Middle East on the global economy.   Heather Diehl/Getty Images/AFP (Photo by Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pengambil keputusan fiskal dan moneter tak bisa mengendalikan faktor di luar, termasuk perang di negara lain. ”Hal yang bisa mereka lakukan adalah menjaga perekonomian tetap baik,” katanya.

Ia mengatakan, perang kembali mengganggu rantai pasok dan melonjakkan harga energi. Negara-negara berpendapatan rendah kembali terpukul dampak perang.

Para pengambil keputusan sektor fiskal dan moneter dalam posisi amat sulit. Mereka harus memilih meringankan beban warga atau memaksa bank sentral menerapkan kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan dampak perang. ”Mereka (pengambil keputusan) harus memilih di antara dua hal buruk,” ujar Georgieva.

”Pesan saya, tetap disiplin di sektor fiskal. Anda tak punya banyak ruang fiskal. Gunakan dengan bijak, jangan buat bank sentral bekerja lebih keras,” lanjutnya.

Bantuan pemerintah untuk warga tentu saja perlu diberikan. Walakin, sebaiknya fokus pada yang paling rentan. Kebijakan jangan ugal-ugalan dengan mengucurkan subsidi massal. ”Tugasnya amat sulit,” katanya.

Peringatan disampaikan kala tersiar kabar sejumlah negara memutuskan melebarkan defisit anggaran pemerintah. Sebab, pemerintah sejumlah negara memutuskan sebagian belanja tetap harus dijalankan. Padahal, perekonomian sedang sulit akibat terdampak perang.

Harga yang lebih tinggi untuk input utama memicu inflasi pada banyak barang konsumsi. Hal ini, ditambah dengan kekurangan pasokan, mengurangi permintaan secara drastis.

Di sejumlah negara, pendapatan pajak dan retribusi menurun. Meski demikian, pemerintah sejumlah negara menolak berhemat dan tetap mengucurkan belanja besar untuk program tertentu. Padahal, pos-pos belanja itu tak jelas manfaatnya untuk warga.

Pinjaman darurat

Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan, Bank Dunia menyiagakan dana darurat dan segera sampai 25 miliar dolar AS. Untuk kucuran lebih panjang, alokasinya sampai 60 dolar AS.

Adapun Georgieva menyebut, IMF bersiap mengucurkan pinjaman darurat sampai 50 miliar dolar AS kepada sejumlah anggotanya yang paling rentan terdampak perang. ”Kami telah menerima, sejauh ini, dua permintaan pendanaan darurat,” ujarnya tanpa menyebut negara yang meminta.

Selain permintaan langsung, sejumlah negara telah mengisyaratkan akan membutuhkan bantuan IMF. Negara-negara itu ada di Asia, Afrika, dan kepulauan kecil.

Mulai pekan depan, IMF akan berunding dengan perwakilan sejumlah negara soal pinjaman itu. Sebagian akan termasuk restrukturisasi kredit lama. Sebagian lagi akan membahas pinjaman baru. Sejauh ini, IMF-Sri Lanka telah membahas penyesuaian bantuan IMF ke negara itu.

Sejumlah negara kesulitan mengandalkan pendanaan komersial dari surat utang. Di negara-negara berkembang, imbal hasil surat utang negara harus dinaikkan agar tetap menarik pembeli.

Dalam pidato pada salah satu sesi awal sebelum pertemuan, Georgieva menyampaikan, ekspektasi inflasi dapat berubah dan memicu proses inflasi yang mahal. Di sejumlah negara dan kawasan, setidaknya dalam jangka pendek, inflasi diproyeksikan melonjak. "Kenaikan tajam harga minyak, gas, dan pupuk, bersama dengan hambatan transportasi, pasti akan menyebabkan kenaikan harga pangan dan kerawanan pangan," demikian pernyataan bersama IMF, Bank Dunia, dan Program Pangan Dunia (WFP).

Bus dan truk antre mengisi bahan bakar miyak jenis solar di tempat peristirahatan KM 228 A Tol Kanci-Pejagan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (2/4/2026). Kenaikan harga energi yang berlangsung jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disertai pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menekan fiskal, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO
2-4-2026

Bank Dunia menyebut, dampak ekonomi yang harus ditanggung Timur Tengah akan sangat serius. Pertumbuhan kawasan dikoreksi menjadi hanya 1,8 persen pada 2026.

Menurut IMF, aktivitas ekonomi di negara-negara tempat perang berlangsung di Timur Tengah terkoreksi tiga persen. Penurunan dikhawatirkan akan terus tercatat sampai beberapa tahun mendatang.

Dunia akan menghadapi situasi normal baru. "Bahkan dalam skenario terbaik sekalipun, tidak akan ada pemulihan yang rapi dan bersih ke status quo sebelumnya," kata Georgieva.

Peningkatan biaya energi, kerusakan infrastruktur, gangguan pasokan, dan hilangnya kepercayaan pasar berarti pertumbuhan akan lebih rendah dari yang diharapkan.

Kerusakan berbagai infrastruktur produksi energi berarti pasokan energi terpangkas signifikan selama beberapa waktu. Kilang gas Ras Laffan di Qatar akan butuh waktu sampai lima tahun untuk perbaikan penuh. Kilang itu menghasilkan 93 persen gas dari negara-negara Teluk.

Bergeser sedikit ke barat, arus barang di Selat Bab-al-Mandab belum pulih ke level sebelum Oktober 2023. Kapal-kapal yang terafiliasi dengan AS-Israel tetap berusaha menghindari selat itu. Mereka masih khawatir dengan serangan Houthi. (AFP/AP)


Kerabat Kerja

Penulis:

Kris Mada
 | 

Editor:

Bonifasius Josie Susilo H
 | 

Penyelaras Bahasa:

Nanik Dwiastuti