Imperialisme Trump dan Risiko Destabilisasi Kawasan Skandinavia

Selama ini, Skandinavia terkenal menjadi kawasan yang stabil. Namun, stabilitas ini terancam dengan gelagat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara eksplisit menyatakan niatnya melakukan mobilisasi di Greenland, wilayah yang menjadi bagian dari Denmark.

Langkah ekstrem Trump, apabila benar dilakukan, akan menambah kekacauan di tengah suasana gamang pascaserangan AS di Venezuela.

Berisikan negara-negara maju dengan kualitas demokrasi, ekonomi, hingga kehidupan warga yang tinggi, kawasan Skandinavia menjadi tolok ukur dari mimpi negara-negara di kawasan lainnya. Sayangnya, kedamaian ini terancam sirna akibat dari agresivitas AS dan Trump.

Kekhawatiran ini tentu bukan tanpa alasan. Pada Jumat (9/1/2026), Presiden Trump secara terbuka menyatakan kehendaknya untuk melakukan langkah guna ”mengamankan” Greenland.

Perlu diketahui, meski memiliki otonomi yang relatif besar, saat ini secara teknis Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. Maka, meski Trump belum membuka secara jelas apa yang hendak dia lakukan, langkah ekstrem terhadap Greenland akan melangkahi kedaulatan dari Denmark.

Di satu sisi, pengumuman Trump tersebut sebetulnya berkaitan dengan narasi yang ia bangun semenjak awal periode kepemimpinannya kali ini. Sedari awal, Trump telah menunjukkan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland. Bahkan, Trump pun tidak segan untuk merogoh kocek dan membeli pulau tersebut dari Denmark.

Namun, di sisi lain, gelagat Trump ini tetaplah mengejutkan. Apabila sebelumnya agresivitas Trump dipandang hanya berhenti di tingkatan retorika, pengumuman Trump kali ini dipandang lebih serius mengingat preseden Venezuela yang baru terjadi beberapa saat lalu.

Artinya, langkah ekstrem Trump menyerang Caracas menjadi sinyal bahwa ia tidak segan untuk melakukan mobilisasi pasukan untuk mencapai tujuannya di Greenland.

Secara eksplisit, Trump menyatakan rencananya di Greenland ini merupakan bagian dari upayanya ”menyelamatkan” Greenland sekaligus menjaga ”teras” AS.

Menurut dia, Greenland telah menjadi incaran kekuatan dunia lainnya, yakni China dan Rusia. Dalam hal ini, pendudukan Greenland, baik oleh China maupun Rusia, menjadi ancaman karena proksimitas geografis antara Greenland dan AS.

Meski demikian, tidak sedikit yang skeptis dengan alasan Trump tersebut. Pasalnya, Greenland memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang menggiurkan.

Laporan terakhir dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan, Greenland mengandung sejumlah sumber daya strategis seperti bijih besi, grafit, tungsten, paladium, zinc, emas, uranium, tembaga, minyak, dan mineral tanah jarang (rare earth mineral/REE), seperti neodymium, dysprosium, terbium, dan praseodymium.

Artinya, penguasaan Greenland akan membuka pintu akses untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Akses terhadap sumber daya ini makin strategis dalam lanskap perkembangan industri digital dan kecerdasan buatan.

Pasalnya, mineral tanah jarang ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri teknologi mutakhir seperti dalam pengembangan baterai kendaraan listrik dan magnet. Dalam hal ini, negara yang menguasai akses terhadap sumber daya kritis ini akan mendapat posisi strategis dalam industri tersebut.

Sampai saat ini, suplai mineral tanah jarang masih didominasi oleh China. Data pada 2023 menunjukkan, dengan produksi sekitar 240.000 ton, China menjadi produsen komoditas mineral tanah jarang terbesar di dunia.

Jika diproporsi, kemampuan China mencakupi 68 persen dari total produksi REE global, jauh meinggalkan AS di posisi kedua dengan proporsi sekitar 12 persen dari total produksi dunia.

Kontestasi untuk menguasai REE ini menjadi kian sengit dan menyulitkan bagi AS. Tidak hanya tertinggal, dominasi China pun membuat Pemerintah AS sulit untuk membentengi kepentingan perusahaan-perusahaan teknologi dalam negerinya yang membutuhkan akses untuk memperoleh mineral tersebut.

Kekuatan China dalam hal ini pun ia tunjukkan ketika saat menghentikan sementara ekspor REE ke AS sebagai langkah retaliasinya dalam perang tarif.

Tak ayal, rencana agresi Trump di Greenland ini sulit untuk dipisahkan dari konteks penguasaan sumber daya alam. Dalam hal ini, apa yang hendak dilakukan oleh Trump bisa dibilang menghidupkan imperialisme klasik yang telah mati semenjak pasca-Perang Dunia II.

Apabila dahulu Sukarno dan pemimpin-pemimpin negara Dunia Selatan menggemakan ”bahaya” dari neo-imperialisme atau imperialisme baru, yakni penjajahan dalam bentuk yang lebih subtil, apa yang akan dilakukan Trump justru merupakan imperialisme yang bentuknya lebih purba.

Rencana Trump untuk menginvasi Greenland ini mirip dengan penjelasan yang diajukan oleh Ronald Robinson, John Andrew Gallagher, dan Alice Denny. Dalam Africa and the Victorians, mereka berpandangan, imperialisme bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga kepentingan bisnis sebuah negara.

Kesimpulan ini salah satunya terlihat dari invasi Inggris di Mesir pada 1880-an yang dilakukan untuk mengamankan akses ke Kanal Suez yang menjadi bagian penting dalam perdagangan koloni Inggris, India, dengan negara-negara Eropa.

Contoh tersebut berbeda dengan doktrin klasik gold, glory, gospel, yang menjelaskan imperialisme sebagai cara negara untuk mencari kekayaan, kejayaaan atau prestise, dan penyebaran agama atau ideologi, yang mungkin relatif kurang relevan jika disandingkan dengan kasus Trump kali ini.

Pada akhirnya, langkah Trump ini kian mengokohkan tesis yang diajukan oleh ahli politik Hans J Morgenthau dalam karyanya, Politic Among Nations, yang menyimpulkan bahwa agresi, termasuk dalam hal ini imperialisme, adalah konsekuensi logis dari anarkisme sistem internasional.

Dalam situasi tanpa otoritas tunggal, negara-negara akan selalu berada dalam situasi tidak aman dan ekspansi menjadi langkah yang ”rasional” untuk mengurangi kerentanan di dalam pergaulan internasional. (Litbang Kompas)