INA Bidik Sektor Pangan untuk Dukung Program Prioritas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia Investment Authority atau INA mulai menyasar investasi ke sektor pangan dan pertanian untuk mendukung program prioritas pemerintah. Arah baru ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong nilai tambah produk pertanian Indonesia.

Chief Investment Officer (CIO) INA Christopher Ganis memastikan arah investasi ini tidak mungkin bertentangan dengan program prioritas pemerintah. Pasalnya, sebagai sovereign wealth fund (SWF), INA dibebankan mandat untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

”Sektor-sektor prioritas investasi INA harus tegak lurus dengan industri-industri yang mendapat dukungan atau perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya dalam diskusi dengan awak redaksi Harian Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Terdapat enam sektor prioritas INA yang mencerminkan mandat dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus memberikan imbal hasil komersial. Keenam sektor ini adalah transportasi, logistik, dan infrastruktur; digital; ekonomi hijau dan ekonomi biru; kesehatan; material tingkat maju (advanced materials); serta pangan dan pertanian.

Dari keenam sektor ini, sektor advanced material serta pangan dan pertanian menjadi dua sektor prioritas baru pada 2025 yang disesuaikan dengan aspirasi program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kaitannya dengan rencana investasi di sektor pangan dan pertanian, Direktur Investasi (Director of Investment) INA Johan Batubara mengatakan, saat ini ia belum membuka informasi soal target investasi ataupun proyek yang akan disasar oleh INA. 

Kendati begitu, ia memastikan bahwa terdapat tiga spirit utama yang akan menjadi basis dan priortas INA dalam menentukan investasi di sektor tersebut, yakni mendukung ketahanan pangan, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekspor produk pertanian, serta mendorong inovasi di seluruh rantai pasok pertanian.

”Sebagai contoh, kita sempat melihat misalnya pelabuhan yang membawa makanan dari luar negeri. Kita ketemu beberapa memodernisasi dan berpikir bagaimana memodernisasi. Jadi, dari sisi impornya itu lebih cepat, lebih murah, dan tidak ada yang terbuang,” ujarnya.

Contoh lain adalah dengan mengoptimalkan hilirisasi komoditas pangan unggulan dalam negeri, seperti rumput laut, kopi, dan cokelat. Adapun produk akhirnya nanti akan memiliki nilai tambah, baik untuk yang dipasarkan di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. 

”Jadi, spiritnya yang tiga tadi, tapi caranya bisa bermacam-macam bergantung pada komoditasnya. Saat ini saya tidak bisa menyebutkan nama proyek ataupun targetnya, tapi tentu akan ada target komersial yang mesti tercapai,” ujarnya. 

Adapun untuk sektor advanced materials INA berinvestasi di sisi hulu sembari mengembangkan kemitraan strategis untuk mengamankan pasokan bahan baku. Pada saat yang sama, investasi juga dilakukan untuk mengembangkan rantai pasok di sisi antara dan hilir.

Di sektor tersebut, INA telah memiliki portofolio investasi bersama PT LBM Energi Baru Indonesia dalam proyek ekspansi fasilitas produksi bahan katoda Lithium Iron Phosphate (LFP) terbesar di luar China. Pada tahun ini INA menyuntik investasi senilai 350 juta dollar AS (sekitar Rp 5,68 triliun) pada proyek ini.

Hingga akhir tahun 2024, total dana kelolaan (asset under management) yang dikelola INA mencapai 9,5 miliar dollar AS atau tumbuh 92 persen dari modal awal dana kelolaan sebesar 5 miliar dollar AS. Dari total dana kelolaan, nilai total penyaluran investasi kumulatif telah mencapai 4 miliar dollar AS yang terdiri dari 1,6 miliar dollar AS investasi INA dan 2,4 miliar dollar AS investasi mitra.

VP of Compliance INA Restu Pranandari menambahkan, dalam mengambil keputusan investasi, INA sudah memiliki kebijakan-kebijakan dan standar tata kelola SWF global. Sejak 20 September 2022, INA telah menjadi anggota penuh International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).

Kebijakan investasi INA ditetapkan selaras dengan standar internasional dan praktik terbaik pasar. Keputusan berbasis risiko juga menjadi pondasi penting bagi operasional investasi INA dalam mencapai mandat dan memenuhi ekspektasi mitra investor. 

”Tapi, memang karena mandat kami adalah co-invest dengan mitra, ini biasanya kami perlu sesuaikan dengan apa requirement dari co-investment partner kami. Jadi, biasanya kami akan ketemu di tengah tanpa harus mengorbankan salah satu kepentingan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengingatkan bahwa untuk mencapai tujuan menciptakan kemakmuran secara lintas generasi, SWF perlu independensi dan tidak bergantung pada arah kebijakan penguasa.

”Jadi, secara sosial politik, harapannya dalam jangka panjang negara tempat SWF itu ada bisa lebih makmur dan lintas generasi harus bisa merasakan kemakmuran itu,” ujarnya.

Dinna pun sepakat dengan peringatan Bank Dunia yang melarang adanya duplikasi mandat antara fungsi regulator dan fungsi investasi dalam pengelolaan SWF. Tidak adanya pemisahan fungsi ini dapat meningkatkan risiko terhadap aspek tata kelola dalam SWF.

"Sebaiknya dipisah. Aturan sama modalitas itu dua hal yang mesti transparan. Dipastikan tidak ada jalur yang bisa bypass," ujarnya.

Di samping itu, SWF di negara manapun perlu menciptakan ruang pertumbuhan yang besar bagi dunia usaha, tidak terbatas pada perusahaan negara atau BUMN, melainkan juga untuk sektor swasta. "Jika tujuannya mencapai kemakmuran lintas generasi, maka perusahaan non-BUMN juga punya ruang besar untuk mendapat injeksi SWF," kata Dinna.