Indikator Keberhasilan Makan Bergizi Gratis Perlu Diperjelas

Masih banyak hal yang belum dibahas dalam program Makan Bergizi Gratis andalan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait dengan indikator keberhasilan program.

21 Jan 2025 08:16 WIB · Humaniora

Oleh Stephanus Aranditio

JAKARTA, KOMPAS — Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah berjalan selama dua pekan mengundang berbagai apresiasi ataupun aspirasi dari masyarakat. Masih banyak hal yang belum dibahas lebih mendalam dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini, terutama terkait dengan indikator keberhasilannya.

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Eni Harmayani menilai, ada aspek yang belum optimal dilaksanakan pemerintah dalam program MBG. Hal ini terkait dengan jenis menu makanan dan cara pengolahan agar tidak menimbulkan sampah makanan.

Sebab, dalam beberapa kasus, ada pelajar yang tidak menghabiskan makanannya karena merasa tidak enak. Bahkan, di SD Negeri (SDN) 3 Sukoharjo, puluhan siswa sampai keracunan setelah menyantap menu MBG. Ini akan berujung menjadi tumpukan sampah makanan.

”Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standardisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni dalam keterangannya, Selasa (20/1/2025).

Eni menyarankan pemerintah pusat untuk memantau indikator keberhasilan dan standardisasi nasional tersebut dengan menggandeng sejumlah pihak agar hasilnya maksimal. Mulai dari pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, dan pemerintah daerah setempat.

”(Dalam) Program ini perlu ada indikator keberhasilan yang melibatkan sekolah karena lingkupnya yang kecil sehingga proses pemantauan pun lebih terjaga dan bisa melibatkan orangtua yang lebih mengerti anaknya,” ucapnya.

Quote

Program MBG akan terus dikembangkan berdasarkan hasil monitor dan evaluasi setiap harinya, mulai dari hulu hingga ke hilirnya.

Program MBG, kata Eni, memang baik secara konsep, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam implementasinya, baik terkait kondisi makanan, teknis produksi, sampai indikator keberhasilannya sehingga dapat diukur dengan baik.

Dapur yang saat ini digunakan untuk program MBG juga harus dikelola secara profesional. Untuk itu, diperlukan kolaborasi sejumlah pihak dalam pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.

”Apabila program ini tidak terencana dengan baik, maka keefektifan dan keberlanjutannya pun dipertanyakan,” ujarnya.

Para petugas menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG di Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, program MBG akan terus dikembangkan berdasarkan hasil monitor dan evaluasi setiap harinya, mulai dari hulu hingga ke hilir. Dia mengakui, tidak mudah menjalankan program MBG jika tidak dilakukan secara bertahap.

Menurut Dadan, tantangan terberat pelaksanaan program MBG adalah menyiapkan infrastruktur yang kini dilakukan secara bertahap agar standar gizinya tetap dapat dipenuhi dengan baik. Hingga sekarang sudah ada 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 33 provinsi.

”Jadi, tidak ada yang terabaikan karena target kita adalah pemenuhan kalori, pemenuhan komposisi gizi, aspek kegiatannya, dan keamanan pangan,” kata Dadan.

Selain itu, program MBG juga belum bisa memberikan susu dalam setiap menunya. Hal ini karena tidak semua daerah memiliki produksi susu yang mampu memenuhi kebutuhan program MBG.

Infografik-Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 *** Local Caption *** Infografik-Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025

Untuk itu, pemerintah berencana mengimpor sebanyak 200.000 sapi untuk disebar di setiap provinsi yang kemudian dikembangbiakkan agar bisa memenuhi kebutuhan program MBG.

”Jadi, sekarang pun kami meletakkan standar untuk susu dengan proposisi minimal 20-30 persen susu segar dan kami tidak menginginkan juga susu yang digunakan itu terlalu banyak mengandung gula sehingga kami mensyaratkan susu itu selalu tidak ada rasanya atau plain,” ujarnya.

Di sisi lain, Dadan mengakui, total anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 71 triliun tahun 2025 ini hanya untuk kebutuhan 15 juta-17,5 juta penerima manfaat. Jika ingin mencapai semua sasaran sebanyak 82,9 juta penerima, diperlukan dana tambahan total mencapai Rp 171 triliun.

”Kami hanya menyampaikan hitungan-hitungan (kepada Prabowo), bukan Badan Gizi mengusulkan tambahan anggaran, ini harus dipahami,” ucap Dadan.


Kerabat Kerja

Penulis:

Stephanus Aranditio
 | 

Editor:

Adhitya Ramadhan
 | 

Penyelaras Bahasa:

Kusnadi .