Indonesia Bisa Menukar Utang Rp 94,8 Triliun dengan Pensiunkan PLTU Batubara

JAKARTA, KOMPAS — Utang Indonesia sebanyak Rp 94,8 triliun bakal jatuh tempo pada 2025 dan diperkirakan mencapai 45 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Indonesia bisa memanfaatkan bantuan pendanaan iklim baru melalui debt swap atau pertukaran utang dengan syarat mau memensiunkan pembangkit listrik batubara.

Dalam rangka memberikan solusi percepatan pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara tanpa mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Center of Economic and Law Studies (Celios) menerbitkan kertas kebijakan berjudul ”Pertukaran Utang dengan Pemensiunan PLTU Batubara: Manuver Fiskal dalam Mendukung Ambisi Transisi Energi”. Laporan ini menawarkan solusi inovatif berupa skema pertukaran utang atau debt swap untuk memensiunkan PLTU batubara secara bertahap.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara, Jumat (6/12/2024), mengatakan, skenario debt swap merupakan cara negara maju membayar utang iklimnya kepada negara berkembang seperti Indonesia. ”Indonesia, kan, punya Rp 94,8 triliun utang berbentuk pinjaman (loan) yang akan jatuh tempo pada 2025, dan utang ini kepada negara maju dan lembaga multilateral. Jadi, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM bisa membuka ruang negosiasi utang untuk ditukar menjadi dana pensiun PLTU batubara,” kata Bhima.

Konferensi Perubahan Iklim (COP29) di Baku, Azerbaijan, bulan lalu telah menyepakati skema pendanaan baru New Collective Quantified Goals (NCQG), yang menyatakan negara maju berkewajiban membantu pendanaan 300 miliar dollar AS atau setara Rp 4.800 triliun per tahun kepada negara berkembang. Bantuan pendanaan ini diharapkan berbentuk skema di luar pinjaman baru, salah satunya adalah debt swap atau pertukaran utang.

Skema pendanaan ini, menurut Celios, dapat membantu mempercepat transisi energi di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto di KTT G20 Brasil menyatakan Indonesia bakal beralih dari pembangkit batubara dalam 15 tahun ke depan. Estimasi kebutuhan pemensiunan PLTU batubara hingga 2050 diperkirakan sebesar Rp 444 triliun, tetapi anggaran pendapatan pemerintah saat ini sangat terbatas.

Menurut Celios, perkiraan defisit APBN 2025 bisa mencapai Rp 649 triliun atau batas atas 2,82 persen, yang mendekati ambang batas aman sebesar 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara beban pembayaran bunga utang terlalu besar dengan banyaknya program pemerintah di luar transisi energi.

Setidaknya ada 19 PLTU milik PLN yang bisa masuk dalam skema pertukaran utang, seperti PLTU Suralaya, Paiton, dan Ombilin.

Pemerintah juga masih memiliki kewajiban membayar beban utang jatuh tempo rata-rata Rp 800 triliun per tahun pada 2025-2029. Sementara bunga utang yang harus dilunasi lebih dari Rp 552 triliun pada 2025 dan berisiko membengkak menjadi Rp 620 triliun pada akhir masa jabatan Prabowo.

Sekalipun kondisi keuangan yang kritis, peneliti ekonomi Celios Bakhrul Fikri mengatakan, komitmen transisi energi ambisius Presiden Prabowo bisa bertemu dengan skema pertukaran utang negara maju. ”Tindak lanjutnya adalah kementerian terkait dan PLN harus segera mengeluarkan peta jalan dan shortlist unit PLTU batubara yang akan dipensiunkan. Studi Celios telah menyortir setidaknya ada 19 PLTU milik PLN yang bisa masuk dalam skema pertukaran utang, seperti PLTU Suralaya, Paiton, dan Ombilin,” ujarnya.

Dalam skema debt swap, pihak kreditor, yaitu negara atau lembaga pemberi pinjaman, membatalkan utang negara debitor, dalam hal ini Indonesia. Kemudian, dana tersebut digunakan untuk tujuan yang disepakati bersama, dalam hal ini pemensiunan PLTU batubara.

Dalam implementasi debt swap untuk pemensiunan PLTU batubara, menurut laporan Celios, terdapat beberapa tantangan yang perlu dimitigasi. Salah satu tantangan adalah memastikan bahwa nilai dari utang yang bisa ditukar cukup signifikan. Pengalaman debt swap sebelumnya nilai utang yang bisa ditukar cukup kecil.

Pemilihan lembaga yang akan memonitor dan memverifikasi proyek juga diharapkan independen, tidak terkait dengan pihak kreditor. ”Selain itu, aspek transparansi kepada masyarakat yang terdampak dari PLTU batubara beserta kompensasinya harus masuk dalam paket debt swap,” kata Bhima.

Dalam laporan ini, Celios menunjukkan contoh Jerman sebagai negara pemberi kredit yang telah banyak menyepakati skema debt swap untuk transisi energi. Jerman memiliki program bilateral debt swap yang ditujukan untuk negara yang punya utang (indebted), tetapi tidak overindebted (terlilit utang). Negara bilateral dapat mengganti sebagian dari utangnya untuk komitmen investasi dalam jumlah yang sama di transformasi sosial dan ekologi.

Pertukaran utang untuk iklim telah disepakati antara Jerman dan Mesir untuk memperkuat jaringan listrik nasional yang dioperasikan oleh Perusahaan Transmisi Listrik Mesir (EETC). Mesir dan Jerman menandatangani perjanjian pertukaran utang senilai 54 juta euro pada Juni 2023.

Skema debt swap antara Jerman dan Mesir tertuang dalam program Nexus of Water, Food and Energy (NWFE), sebuah strategi perubahan iklim nasional Mesir 2050, yang di dalamnya terdapat sembilan proyek yang membutuhkan biaya 14,7 miliar dollar AS. Upaya ini berhasil memobilisasi dana-dana lain, meliputi hibah, pembiayaan konvensional, selain pertukaran utang sebesar 100 juta euro atau setara dengan 103,82 juta dollar AS dari Jerman.

Sebagian besar pendanaan ditujukan kepada proyek energi terbarukan melalui mekanisme pensiun dini 5 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang sudah berumur tua digantikan dengan pembangkit energi terbarukan berkapasitas 10 GW, terutama pembangkit listrik berbasis angin.