KTT G20, Indonesia Dorong Inklusivitas Pertumbuhan Global

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mendorong agar pertumbuhan global berlangsung secara inklusif dan berkeadilan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Semestinya kesejahteraan tersebar merata dan dirasakan seluruh bangsa. Kerja sama yang setara mesti dirajut demi memberdayakan segenap pihak. 

Gagasan itu diutarakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dihelat di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel), Sabtu (22/11/2025). Ia datang dalam ajang yang mempertemukan para pemimpin dunia itu untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.

Untuk itu, Wapres Gibran mengawali pidatonya dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo. Ia juga berterima kasih atas sambutan baik dari Afsel selaku tuan rumah. Pihaknya memuji kepemimpinan Afsel yang dijalankan dalam tahun penuh tantangan. Lebih-lebih ajang tahun ini sekaligus menjadi kesempatan perdana perhelatan G20 di tanah Afrika. 

”Tonggak ini menandai perubahan yang sangat penting di mana negara-negara Dunia Selatan tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi penggerak bagi sesamanya,” kata Wapres Gibran. 

Wapres Gibran menyatakan, pertumbuhan global yang sedang berlangsung hendaknya jangan sekadar kuat. Keadilan dan inklusivitas juga mesti diwujudkan. Dengan demikian, setiap bangsa akan terangkat kesejahteraannya tanpa terkecuali.

Apresiasi pun dilayangkan Wapres Gibran atas perhatian G20 yang juga membahas pembiayaan berkelanjutan. Inisiatif semacam itu harus disertai upaya menutup kesenjangan. Sebab, dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses dan setara, terlebih bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, hingga transisi hijau. 

”Indonesia mengalokasikan lebih dari setengah anggaran nasional kami untuk hal-hal terkait iklim, sekitar 2,5 miliar dollar AS setiap tahunnya, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur ketahanan iklim,” kata Wapres. 

Wapres Gibran juga memamerkan program inklusi keuangan yang dijalankan Indonesia melalui sistem pembayaran QRIS. Mekanisme pembayaran digital itu menjadi solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Ekonomi yang bergerak kemudian akan meminimalkan ketimpangan. 

Kehadiran Wapres memang sah secara protokol, tetapi tetap tidak bisa menggantikan bobot simbolik seorang presiden. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam mengelola representasi di forum global. Karena, absensi Presiden bisa dibaca sebagai tanda kurangnya komitmen terhadap kepemimpinan internasional.

Ihwal pembangunan, Wapres Gibran menekankan hak setiap negara untuk menentukan arah pembangunannya masing-masing. Diyakininya, tidak ada satu model tunggal yang harus diterapkan sama persis ke semua negara. Jalinan kerja sama yang terajut antara satu negara dan negara lain jangan sampai mendominasi negara lain. 

”Kerja sama itu harus saling memberdayakan. Bukan mendikte. Kerja sama harus saling mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan,” tutup Wapres Gibran.

Presiden Afsel Cyril Ramaphosa menyatakan, tahun ini, presidensinya menekankan tiga hal penting, yaitu solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Ketiga hal itu saling berhubungan untuk menciptakan dunia yang adil dan sejahtera bagi semua bangsa. Hendaknya tidak ada lagi negara-negara yang tertinggal dalam perkembangan dunia. 

Menurut Ramaphosa, kesenjangan kekayaan bukan sekadar menandakan ketidakadilan. Keadaan itu sering kali juga menghambat terjadinya pembangunan berkelanjutan. Entah itu di satu negara atau antarnegara. Untuk itu, batas-batas yang memicu kesenjangan itu perlu dihapuskan agar segenap bangsa berpedoman pada kesetaraan. 

”Dengan mempromosikan kesetaraan, kita berupaya mewujudkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara bagi seluruh individu dan negara-negara di dunia,” kata Ramaphosa. 

Di antara anggota G20, semula Wapres Gibran diberi urutan pidato ke-13 sesudah Perdana Menteri India Shri Narendra Modi. Akan tetapi, sewaktu acara dihelat, ia baru menyampaikan pidatonya pada urutan ke-17 setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Negara-negara lain yang langsung dihadiri kepala negaranya mendapat kesempatan lebih dahulu. 

Sejumlah kepala negara yang hadir dan memperoleh urutan pidato sesuai jadwal semula antara lain Presiden Brasil Lula da Silva, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air. Namun, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir, Presiden menitipkan surat kepada Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai utusan untuk menemui Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, bukan kepada Gibran. 

”Pemerintah sudah mengirim Wakil Menko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” tutur Teddy secara tertulis kepada wartawan.

Sejauh ini, tidak tampak agenda resmi Presiden Prabowo sepanjang Jumat dan Sabtu (21-22/11/2025). Presiden pun tidak hadir di Istana Merdeka, Jakarta, dan lebih banyak berada di kediaman pribadi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menyatakan, ketidakhadiran Presiden Prabowo itu menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah sehubungan dengan diplomasi multilateral. Ini berpotensi menurunkan bobot kehadiran Indonesia. Pasalnya, G20 bukan sekadar forum seremonial, melainkan arena perebutan pengaruh. 

Ketidakhadiran itu, lanjut Virdika, juga menggambarkan inkonsistensi kebijakan luar negeri pemerintah. Sering kali pemerintah bicara soal pentingnya peran Indonesia di dunia, tetapi kesempatan yang ada justru tidak dimanfaatkan. Dikhawatirkan, momen ini justru merusak kredibilitas diplomasi Indonesia. 

”Kehadiran Wapres memang sah secara protokol, tetapi tetap tidak bisa menggantikan bobot simbolik seorang presiden. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam mengelola representasi di forum global. Karena, absensi Presiden bisa dibaca sebagai tanda kurangnya komitmen terhadap kepemimpinan internasional,” kata Virdika.