Gencatan Senjata AS-Iran Sinyal Positif Perdamaian

JAKARTA, KOMPAS — Gencatan senjata Amerika Serikat-Iran menjadi sinyal positif bagi perdamaian. Masih banyak pekerjaan lanjutan menanti.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Rabu (8/4/2026), mengatakan, Indonesia menyambut baik kesepakatan dua pekan gencatan senjata AS-Iran. ”Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar momentum ini dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan,” kata Yvonne.

Gencatan senjata AS-Iran diumumkan oleh Pakistan, AS, dan Iran pada Rabu dini hari WIB. Pakistan bersama China dan Mesir berperan dalam kesepakatan itu. AS-Iran akan berunding di Pakistan pada Jumat (10/4/2026).

Indonesia menegaskan pentingnya semua pihak terkait untuk menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan, dan integritas teritorial. Semua pihak diajak selalu mengutamakan dialog dan diplomasi. ”Berulang kali kami sampaikan bahwa dialog dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik,” kata Yvonne.

Bagian kesepakatan AS-Iran antara lain soal peluang membuka lagi Selat Hormuz. Sejak diserang AS-Israel, Iran menutup selat yang awalnya bebas dilalui siapa saja itu. Tanker berbagai negara, termasuk yang berbendera Indonesia, tertahan di Teluk Persia.

Indonesia menegaskan, kebebasan berlayar dijamin oleh hukum internasional. Hal itu berlaku di Selat Hormuz. ”Pemerintah Indonesia akan terus mendukung setiap upaya diplomasi yang konstruktif agar penyelesaian bersifat permanen,” kata Yvonne.

Perang di Timur Tengah berimbas pula pada warga Indonesia. Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi WNI di Timur Tengah, termasuk Iran.

Perwakilan RI di Timur Tengah telah memfasilitasi proses repatriasi mandiri dari 2.285 WNI. Jumlah ini di luar jumlah anggota jemaah umrah asal Indonesia yang dipulangkan.

”Saat ini terdapat 720 WNI yang tertahan karena disrupsi penerbangan di berbagai wilayah di Timur Tengah. Mereka sudah dalam penanganan untuk menunggu penerbangan ke Tanah Air,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI Heni Hamidah.

Di Iran, Kemenlu mencatat jumlah WNI sekarang sebanyak 281 orang. Dari jumlah itu, 35 orang adalah anak buah kapal yang berada di kapal-kapal di pesisir Iran.

”Kedutaan Besar RI di Teheran terus melakukan kontak secara berkala dengan para WNI yang berada di Iran, baik yang tinggal sebagai residen maupun yang nonresiden. KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang siap untuk dievakuasi sesuai situasi terkini di lapangan,” kata Heni.

Sebelumnya, Pemerintah RI telah memulangkan sejumlah WNI di Iran dalam dua tahap. Tahap pertama melibatkan 32 orang yang tiba pada 10-11 Maret 2026. Sementara tahap kedua mencakup 34 orang mendarat pada 13-14 Maret 2026.

Heni melanjutkan, belum ada data berapa banyak ABK Indonesia yang terjebak di Selat Hormuz. ”Sejauh ini, kita mengetahui dari insiden Kapal Musaffah 2 bahwa ada dua ABK WNI yang selamat dan tiga ABK WNI yang masih dalam pencarian,” tutur Heni.

Kapal berbendera Uni Emirat itu meledak lalu terbakar dan tenggelam di Selat Hormuz. Insiden terjadi pada 6 Maret 2026.

Indonesia sudah menerima hasil penyelidikan sementara terkait kematian tiga Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL). Laporan itu diberikan oleh Departemen Operasi Perdamaian PBB (DPO) pada 6 April 2026.

Plt Direktur Keamanan Perdamaian Internasional Kemenlu RI Veronica Vicka Ancilla Rompis menyatakan, Pemerintah RI telah mencatat hasil investigasi tersebut. Jakarta juga meminta agar PBB dapat menuntaskan investigasi secara menyeluruh.

”Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mendesak agar semua pihak terkait dapat menyelidiki dan mengadili para pelaku serta memastikan akuntabilitas dan kejahatan yang terjadi terhadap personel pemeliharaan perdamaian. Kami juga mendukung agar UNIFIL menyampaikan protes secara resmi kepada para pihak yang terkait,” tutur Vicka.

Tiga anggota TNI gugur setelah perang AS-Israel terhadap Iran meluas di kawasan, termasuk memicu ulang konflik Israel-Hizbullah. Mereka meninggal akibat insiden pada 29 dan 30 Maret 2026. Penyebabnya, Israel menyerang Lebanon. 

Dalam penyelidikan tersebut, temuan mendapati bahwa prajurit TNI gugur akibat tembakan Israel dan bom Hizbullah. Peluru dari tank Merkava Israel membunuh Kopral Dua Farizal Rhomadhon, pada 29 Maret 2026. Sementara peledak rakitan (IED) Hizbullah menewaskan Mayor Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Kepala Muhammad Nur Ichwan pada 30 Maret 2026. 

”Apabila hasil investigasi penuh mengonfirmasi hasil temuan dari investigasi awal ini, Pemerintah Indonesia akan mengecam keras Israel atas tindakan yang mengakibatkan gugurnya dan terlukanya prajurit TNI yang bertugas sebagai personel pemelihara perdamaian,” ujar Vicka.

Aksi Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Selain itu, Tel Aviv melemahkan pelaksanaan mandat UNIFIL sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1701. ”Operasi militer Israel yang berlanjut di Lebanon selatan berisiko semakin membuat destabilisasi situasi dan membahayakan personel UNIFIL,” kata Vicka.

Yvonne menambahkan, Pemerintah RI berencana agar PBB menyelidiki insiden lain yang terjadi pada 3 April 2026. Terjadi ledakan di dalam pos UNIFIL di El Adeisse yang melukai tiga anggota TNI. ”Kami terus mendesak investigasi secara menyeluruh serta mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan bagi penjaga keamanan kita,” tuturnya.