Indonesia Optimalkan Sisa Waktu untuk Negosiasi Tarif Trump

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan waktu sebelum tarif Trump diberlakukan, dengan terus bernegosiasi terhadap Pemerintah Amerika Serikat. Masih ada peluang untuk menurunkan tarif resiprokal sebelum mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, sebagian anggota tim negosiasi telah berada di Washington DC. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, juga bertolak menuju Washington untuk bergabung dalam tim tersebut. Mereka akan melanjutkan diskusi dan negosiasi.

Menurut Hasan, negosiasi tarif masih terbuka karena pemberlakuan pengenaan tarif ditunda sekitar tiga minggu. Tarif Trump atau tarif pajak yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk produk dari negara lain, yang awalnya akan diberlakukan pada 9 Januari, diundur menjadi 1 Juli. Mundurnya waktu pemberlakuan tarif itu dapat dimaknai bahwa AS memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi.

”Dalam surat itu, Presiden Trump juga menyatakan masih ada peluang untuk membicarakan (tarif) ini untuk diturunkan,” ujar Hasan, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Hasan melanjutkan, pemerintah akan mengoptimalkan waktu dalam beberapa minggu untuk bernegosiasi dengan AS. Ia pun optimistis negosiasi akan memberikan hasil yang positif karena hubungan antara Indonesia dan AS selama ini terjalin dengan baik.

”Selama ini kita berhubungan sangat baik dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana,” tuturnya.

Pemerintah akan mengoptimalkan waktu dalam beberapa minggu untuk bernegosiasi dengan AS.

Sebelumnya, Trump telah mengirim surat berisi besaran tarif impor kepada negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, Trump menegaskan bahwa tarif yang diberlakukan atas produk Indonesia ke AS adalah 32 persen, sebagaimana besaran tarif resiprokal awal yang dikenakan pada April 2025.

Meski demikian, Trump masih membuka ruang negosiasi. Dalam suratnya, ia mengatakan, AS bisa saja tidak mengenakan tarif terhadap Indonesia asalkan pemerintah dan pengusaha Indonesia memutuskan untuk membangun pabrik manufaktur di AS.

”(Kalau itu terjadi), kami akan melakukan segalanya untuk mempercepat perizinan secara profesional dan rutin, bahkan dalam hitungan minggu,” ucap Trump dalam suratnya.

Trump mengatakan, isi surat tersebut masih bisa berubah, terutama jika Pemerintah RI memutuskan menghapus pengenaan tarif dan nontarif atas produk AS, serta meniadakan berbagai kebijakan hambatan perdagangan dengan AS.

”Tarif masih bisa dimodifikasi, naik maupun turun, tergantung pada hubungan AS dengan negara Anda,” kata Trump.

Apa yang diinginkan AS adalah penghapusan berbagai hambatan nontarif, seperti TKDN.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mohamad Fadhil Hasan berpendapat, tawaran konsesi yang diberikan Indonesia kepada AS untuk mengimpor lebih banyak lagi produk AS itu tidak cukup.

”Apa yang diinginkan AS adalah penghapusan berbagai hambatan nontarif seperti TKDN (tingkat komponen dalam negeri), larangan ekspor bahan mentah, dan lain-lain, yang dianggap menghambat ekspor AS ke Indonesia. Sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat diterima Indonesia juga,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai Indonesia perlu tetap memperkuat hubungan ekonominya dengan beberapa negara di luar AS dan melakukan diversifikasi ekspor. Mulai dari Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah, hingga negara anggota BRICS.

”Kita tampaknya tidak bisa berharap banyak dengan AS dengan menawarkan berbagai konsesi yang berlebihan, setidaknya dalam era Trump sekarang ini,” ujar Fadhil.