Indonesia Punya Modal Penting untuk Jalin Relasi dengan Pemerintahan Trump

WASHINGTON DC, KOMPAS — Ada beberapa hal positif, tetapi sekaligus menjadi tantangan, yang bisa dimanfaatkan saat Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat. Indonesia punya modal penting dalam menjalin relasi dengan pemerintahan Trump.

Demikian pandangan beberapa pengamat Asia Tenggara di Washington DC, Amerika Serikat. ”Indonesia adalah tempat banyak mineral penting dan bahan metal penting lainnya. Ini area yang kami (di AS) ingin kurangi ketergantungan pada China,” kata Wendy Cutler, wakil presiden lembaga think tank Asia Society Policy Institute (ASPI), menjawab pertanyaan Kompas, Rabu (6/11/2024) atau Kamis dini hari WIB.

”Saya pikir, bagi negara seperti Indonesia, mengingat kekuatan negara Anda dan apa yang sedang Anda jalankan, serta melihat langkah-langkah yang bisa (negara) Anda lakukan bakal cocok dengan prioritas-prioritas Trump, itu bisa jadi modal bagus ke depan,” lanjut Cutler kepada 11 wartawan Asia Tenggara dalam program Tur Reporter AS-ASEAN undangan Misi AS untuk ASEAN.

Seperti diberitakan, Trump (Republikan) memenangi pemilu presiden AS dengan mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris (Demokrat) berdasarkan hasil exit poll. Trump telah mendeklarasikan kemenangan, sementara Harris juga sudah mengakui kekalahan.

Baca juga: Mengapa Orang Amerika Lebih Percaya pada Trump?

Pentingnya posisi Indonesia sebagai sumber mineral-mineral penting dalam relasi dengan AS juga disampaikan Zack Cooper, Senior Fellow American Enterprise Institute, dalam pertemuan terpisah, beberapa hari sebelumnya. ”Dalam hal mineral, AS sangat khawatir bakal kekurangan mineral-mineral penting. Jelas dalam hal ini, Indonesia adalah pemimpinnya,” ujarnya.

Cutler, yang hampir 30 tahun jadi diplomat dan negosiator Perwakilan Dagang AS (USTR), menguraikan, dari segi hubungan ekonomi ada tiga elemen positif dari kemenangan Trump. Pertama, Trump transaksional. Ini terlihat dari saat ia memimpin AS tahun 2017-2021. Banyak kesepakatan dagang dijalin pada masa itu, antara lain Kesepakatan AS-Meksiko-Kanada (USMCA) dan Kesepakatan AS-Jepang.

”Bagi negara-negara yang berminat pada kesepakatan-kesepakatan dagang, ada prospek lebih bagus di masa pemerintahan Trump untuk menjalin kesepakatan dagang itu. Tinggal menyiapkan taktik negosiasi, yang Anda tahu, memang menimbulkan pertanyaan, apakah sesuai dengan kepentingan Asia,” jelas Cutler.

Baca juga: China Hadapi Kenaikan Tarif dan Tekanan Geopolitik dari Trump

Kedua, seperti halnya fokus pemerintahan Presiden Joe Biden, kubu Trump menganggap ada kebutuhan mendiversifikasi rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada impor dari China, baik bahan baku maupun produk jadi. ”Bagi para mitra dagang ASEAN, ini memberikan banyak kesempatan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk terus melihat di Asia,” lanjut Cutler.

Ketiga, pemerintahan Trump bakal kurang tertarik pada nilai-nilai demokrasi, isu-isu hak buruh, dan hak asasi manusia. Isu-isu ini kerap dijadikan bagian dari persyaratan dalam negosiasi dan membuat frustrasi negara-negara yang akan menjalin relasi dagang dengan AS.

Baca juga: Kenapa Trump Bisa Memenangi Pemilu AS?

Terkait hal itu, dalam pertemuan terpisah, Associate Fellow Program Asia Tenggara pada lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS), Andreyka Natalegawa, menyebut, kurangnya perhatian pemerintahan Trump kelak pada isu-isu HAM bakal memudahkan pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dulu pernah disorot Washington mengenai rekam jejak dalam isu HAM.

”Hubungan (RI-AS) berikutnya bisa diperluas dari bidang politik dan keamanan, mencakup bidang ekonomi juga. Secara keseluruhan, AS dan Indonesia bisa melakukan banyak hal bersama,” ujar putra mantan Menlu Marty Natalegawa itu. ”Banyak ruang potensial dalam hubungan antara Trump dan Prabowo.”

Direktur Urusan Ekonomi Asia pada ASPI Shay Wester melihat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan bakal bisa berperan lagi dalam menjalin hubungan RI dengan pemerintahan AS di bawah Trump. ”Di masa pemerintahan Trump pertama, dia banyak terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan dengan Gedung Putih. Dia bisa melanjutkan peran itu (di masa pemerintahan Trump nanti),” katanya.

Meski demikian, Cutler mengingatkan, ada sejumlah hal yang perlu jadi perhatian pada pemerintahan Trump kedua, termasuk kemampuan negara-negara ASEAN menavigasi di tengah rivalitas AS-China. ”Upaya mencari keseimbangan dalam hubungan (negara-negara) Anda, tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan China, bakal lebih sulit saat Trump memerintah,” ujarnya.

Tantangan kedua, Trump lebih menyukai perundingan dan kesepakatan bilateral dengan fokus mengurangi defisit AS dalam hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Dengan preferensinya pada bilateralisme, Trump bakal kurang tertarik untuk terlibat dan berunding dengan blok-blok multilateral, termasuk ASEAN.

Tantangan ketiga, sulitnya diprediksi langkah-langkah Trump. ”Saya pikir, (negara-negara) mitra dagang (negara kami) harus sangat siap dalam merespons langkah-langkah Gedung Putih, apakah dalam hal bakal meningkatnya tarif (yang ditetapkan AS) atau dalam bentuk permintaan untuk negosiasi dagang,” jelas Cutler.

Baca juga: Komunitas Internasional Tak Bisa Menerka Arah Kebijakan Luar Negeri Trump

Trump dinilai bakal serius dengan rencananya menetapkan tarif secara global sebesar 10-20 persen, sebagai tambahan kebijakan tarif 60 persen atas produk-produk China.

Menurut Cutler, ada tiga opsi bagi negara-negara lain dalam menghadapi tarif yang kelak bisa ditetapkan pemerintahan Trump: menerima, menegosiasikan persyaratan-persyaratannya, dan membalas dengan menetapkan tarif atas produk-produk AS.

Isu lain yang harus diperhatikan, ada kekhawatiran tarif 60 persen atas China tidak hanya ditetapkan untuk produk-produk langsung dari China, tetapi ditetapkan pula pada produk-produk yang mengandung komponen dari China atau dibuat oleh perusahaan-perusahaan China.

Hal ini bakal menjadi tantangan serius, terutama bagi negara-negara ASEAN terkait investasi perusahaan-perusahaan China di kawasan. ”Penting bagi kalangan bisnis dan pemerintahan di ASEAN untuk benar-benar memahami rantai pasok mereka, khususnya memahami cakupan (bahan komponen) China dalam produk-produk manufaktur yang akan diekspor ke Amerika Serikat,” kata Cutler.