Konflik Kamboja-Thailand, Indonesia Tak Ingin Campuri, Prioritaskan Keselamatan WNI

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia tidak ingin mencampuri konflik Kamboja-Thailand. Sambil berharap eskalasi konflik tak meningkat, Pemerintah Indonesia memilih memprioritaskan keamanan warga negara Indonesia yang terdampak konflik militer kedua negara tersebut.

”Tentunya kita sebisa mungkin menghindari untuk menyampaikan pendapat yang berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnya, kebijakan-kebijakan politik itu,” ujar Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Meski demikian, lanjutnya, Indonesia berharap eskalasi konflik yang terjadi di antara Kamboja dan Thailand menurun. Sebab, konflik kedua negara di Asia Tenggara tersebut dikhawatirkan berdampak secara global, termasuk ke Indonesia.

”Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat karena, sekali lagi, itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” tuturnya.

Lebih jauh, kata Prasetyo, Kementerian Sekretariat Negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kamboja dan Thailand tetap aman. Kemenlu juga akan terus memantau keberadaan dan kondisi WNI, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi jika diperlukan.

Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan WNI di kedua negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan cepat apabila mereka membutuhkan penanganan.

”Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Dan, jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasi-mitigasinya,” katanya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan kepada Thailand dan Kamboja untuk ”menahan diri”. ”Paling tidak yang kami harapkan adalah agar mereka menahan diri dan mudah-mudahan berupaya masuk ke tahap negosiasi,” ujarnya.

Malaysia saat ini menjadi Ketua ASEAN, organisasi kawasan yang menaungi Thailand dan Kamboja. ”Perkembangan ini mengkhawatirkan. Mereka (Thailand dan Kamboja) adalah anggota-anggota penting ASEAN. Mereka sangat dekat dengan Malaysia dan saya telah menyampaikan pesan kepada kedua perdana menteri mereka,” tutur Anwar kepada wartawan.

”Perdamaian adalah satu-satunya opsi yang tersedia,” ujar Anwar.

Adapun baku tembak pecah antara militer Thailand dan Kamboja di wilayah sengketa, Kamis (24/7/2025) pagi. Insiden itu terjadi menyusul penurunan status hubungan kedua negara dengan penarikan perwakilan diplomatik.

Kementerian Kesehatan Thailand mengatakan, sedikitnya 11 warga sipil tewas, sebagian besar akibat serangan roket di dekat sebuah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Provinsi Sisaket, yang berbatasan langsung dengan Kamboja. Kantor berita Reuters yang juga mengutip Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan, seorang tentara Thailand tewas akibat serangan artileri Kamboja. Ditambahkan, tujuh anggota militer Thailand terluka.

Perdamaian adalah satu-satunya opsi yang tersedia.

Sementara di pihak Kamboja, tidak ada laporan soal korban jiwa. Kedua negara saling menuduh pihak lawan menembak terlebih dahulu.

Kontak senjata terbaru terjadi di dekat Candi Prasat Ta Muen Thom di perbatasan Provinsi Surin, Thailand, dengan Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja. Sebuah tayangan video memperlihatkan, di sisi Thailand, warga berlarian dari rumah dan masuk ke bunker perlindungan. Suara ledakan terdengar berkali-kali.

Pemerintah Thailand pun mengerahkan enam jet tempur F-16 di perbatasan dengan Kamboja. Militer Thailand menyatakan, salah satu F-16 telah melancarkan serangan udara atas dua target militer di Kamboja.

”Kami menggunakan kekuatan udara terhadap target militer seperti yang direncanakan,” kata wakil juru bicara militer Thailand, Richa Suksuwanon.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dalam unggahan di Facebook mengatakan, dua provinsi di negaranya dihujani serangan militer Thailand.

”Militer Thailand melanggar integritas teritorial Kerajaan Kamboja dengan melancarkan serangan bersenjata terhadap pasukan Kamboja yang ditempatkan untuk mempertahankan kedaulatan,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, dalam pernyataan.

”Sebagai balasan, pasukan bersenjata Kamboja menggunakan hak yang sah untuk membela diri, dengan kepatuhan penuh pada hukum internasional, untuk menangkis serangan Thailand dan melindungi kedaulatan wilayah.”