Komunitas Indung Bandung Ngariung turun ke jalan di Taman Cibeunying, Kota Bandung, untuk menyerukan agar program Makan Bergizi Gratis dihentikan.
19 Jul 2026 20:28 WIB · Politik & Hukum
KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA
Aksi turun ke jalan oleh puluhan ibu di Taman Cibeunying, Kota Bandung, Jawa Barat, menandai lahirnya komunitas Indung Bandung Ngariung. Dalam aksi perdananya, mereka mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sarat masalah dan boros sehingga berdampak pada anggaran pendidikan bagi masyarakat.
Minggu (19/7/2026) pagi, suasana di Taman Cibeunying, Kota Bandung, tetap ramai seperti akhir pekan pada umumnya. Sejumlah warga menikmati aneka kuliner, sedangkan sebagian lainnya berolahraga dan menghabiskan waktu bersama keluarga di kawasan seluas 2.000 meter persegi itu.
Di salah satu sudut taman, tampak puluhan ibu rumah tangga telah berkumpul. Mereka merupakan anggota komunitas Indung Bandung Ngariung (IBN) yang baru saja terbentuk pertengahan tahun ini.
IBN hadir sebagai ruang bagi para ibu untuk menyuarakan aspirasi, berdiskusi, dan mengawal kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan keluarga. Minggu pagi itu, komunitas tersebut menggelar aksi perdananya di Taman Cibeunying.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/07/19/ffb6053c173c7009fd7ca5fe6a706837-IMG_20260719_084259.jpg)
Sebelum memulai aksi, para ibu menyiapkan poster berisi berbagai pesan. Sebagian di antaranya menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan sejak awal 2025 lalu. Sementara poster lainnya menyoroti isu korupsi dan ketimpangan sosial.
Setelah semua poster selesai dibuat, mereka menggelar aksi silent protest atau protes dalam diam. Para ibu berjalan dalam satu barisan mengelilingi jalan umum di Taman Cibeunying dan tanpa berorasi. Selama aksi berlangsung, mereka mengangkat poster berisi berbagai pesan dan tuntutan.
Seusai aksi, kegiatan berlanjut dengan diskusi terbuka. Mereka membuka ruang diskusi yang bersifat inklusif dan ramah keluarga. Para ibu berdialog mengenai kebijakan publik dan dampak yang mereka rasakan.
Pada kegiatan ini, IBN juga membuka Titik Sambat WNI sebagai ruang partisipatif bagi warga menyampaikan pandangan dan keresahan mereka terhadap kondisi sosial dan kebijakan publik.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/07/19/b7119f2395e04e17d05d3cbac40efd35-cropped_image.jpg)
Sementara itu, anak-anak dapat bermain, membaca, dan mengikuti aktivitas kreatif bersama komunitas Sekolah Taman. Komunitas yang berfokus pada pengembangan literasi anak-anak ini bersinergi dengan IBN dalam kegiatan pada hari itu.
Salah seorang anggota IBN adalah H yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Dalam diskusi, perempuan berusia 31 tahun ini mengungkapkan, sekolahnya telah menghentikan program MBG karena mayoritas makanan tidak dikonsumsi para siswa. Selain itu, sejumlah makanan yang hendak dikonsumsi siswa sudah berbau.
”Lima puluh persen dari 140 siswa kami tidak mau mengonsumsi MBG sehingga memicu limbah makanan dalam jumlah banyak. Akhirnya, kami memutuskan tidak lagi melaksanakan MBG pada tahun ajaran baru,” ujar H.
Kehadiran IBN berawal dari keresahan para ibu saat membaca berita tentang berbagai masalah di balik pelaksanaan MBG. Masalah tersebut, antara lain, mencakup kasus keracunan yang dialami para pelajar, ibu, dan anak balitanya hingga kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga unsur pimpinan Badan Gizi Nasional.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/01/01/ee8c6a72ec97a769f730d4aaa8e78e84-20260101RZF10.JPG)
Sebanyak 33.626 pelajar di Indonesia tercatat mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Temuan ini berdasarkan hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal tahun 2025 hingga April 2026.
Jabar menjadi provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi pada 2025, dengan angka 24,34 persen. Hasil pemantauan JPPI bersumber dari catatan medis puskesmas, RSUD, dan rilis resmi dinas kesehatan di tiap wilayah terdampak.
”Sebagai seorang ibu, ketika anak sakit demam saja sudah sangat khawatir. Apalagi kasus keracunan makanan yang bisa mengancam nyawanya,” ujar Susan Angelika, salah seorang inisiator IBN.
Para inisiator IBN juga terinspirasi ketika melihat gerakan para ibu rumah tangga beraksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 18 Juni 2026. Aksi ini viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial Threads.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/07/19/b657770143a981e4514371ed7b4e51d8-IMG_20260719_094322.jpg)
Susan kemudian menyuarakan di akun Threads miliknya agar para ibu di Bandung juga melakukan aksi serupa. Unggahannya mendapatkan respons positif dari para ibu. Kemudian ia dan sejumlah inisiator IBN bertemu pada 20 Juni 2026 dan beberapa kali mengadakan pertemuan via daring.
”Kami bukan ahli politik, namun ternyata jarak dari DPR ke dapur tidak sejauh itu. Ketika setiap kebijakan yang disahkan tidak prorakyat, maka ibu-ibulah yang pertama merasakan dampaknya. Karena itu, kami berhak bersuara,” tutur Susan.
Tiah, inisiator IBN lainnya, menambahkan, gerakan komunitas Indung Bandung Ngariung tak hanya sekadar mendorong kebijakan yang lebih baik. Komunitas ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat sikap kritis, khususnya di kalangan para ibu.
”Kami memilih ruang publik untuk menyampaikan pendapat yang bisa diakses siapa pun. Pada saat bersamaan, kami juga akan mengedukasi semakin banyak masyarakat,” katanya.
Penulis:
Fabio Maria Lopes CostaEditor:
Rini KustiasihPenyelaras Bahasa:
Nanik Dwiastuti