Industri Ban Tertekan, Ratusan Pekerja Terancam PHK

JAKARTA, KOMPAS — Industri ban nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat menurunnya permintaan, mahalnya energi, dan banjir produk impor. Di tengah kondisi itu, rencana pemutusan hubungan kerja di PT Multistrada Arah Sarana Tbk, produsen ban Michelin, menandakan kian rapuhnya sektor manufaktur berbasis karet di dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan, kondisi industri ban nasional kini memang mengalami tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai tekanan itu pun mulai memengaruhi daya saing mereka.

Salah satu produsen ban, PT Multistrada Arah Sarana Tbk yang memproduksi ban Michelin, dilaporkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 200 karyawannya. Selain itu, ada satu pabrik ban lagi di Citeureup, Jawa Barat, yang saat ini merumahkan sementara sebagian karyawannya.

”Penyebab utamanya adalah daya beli yang sedang rendah. Permintaan di pasar domestik dan global sedang menurun sehingga membuat penyerapan produk ban dalam negeri lesu,” ujar Aziz saat dihubungi Kompas, Senin (3/11/2025).

Aziz menjelaskan, dengan penurunan permintaan itu, kondisi petani karet dalam negeri pun mengalami kelesuan. Petani karet memegang peranan penting dalam rantai pasok karet alam yang merupakan bahan baku pembuatan ban.

Penurunan permintaan itu berpotensi membuat petani karet kehilangan pasar dan beralih menanam komoditas lain, seperti tebu, singkong, dan kelapa sawit. Jika hal itu terjadi, pasokan karet dari petani untuk industri dikhawatirkan menurun. Padahal, industri ban merupakan bagian penting dari rantai hilir karet alam yang menyerap hasil produksi jutaan petani.

Data Analisis Kinerja Perdagangan Karet 2023 dari Kementerian Pertanian menunjukkan, produksi karet Indonesia pada 2023 adalah 3,19 juta ton atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,14 juta ton. Namun, pada 2024, jumlahnya menurun. Produksi karet nasional menjadi hanya 2,26 juta ton dengan volume ekspor 1,66 juta ton.

Merujuk buku Outlook Komoditas Perkebunan Karet oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2025, luas areal pertanian cenderung menurun setiap tahun sejak 2016 hingga 2025. Rata-rata penurunannya adalah 1,81 persen per tahun. Produksinya pun cenderung menukik dengan laju penurunan 3,89 persen per tahun.

Dengan kondisi itu, industri ban nasional kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku. Dari total komponen ban, hanya 27 persen yang berasal dari karet alam produksi dalam negeri. Adapun 70 persen bahan baku lainnya, seperti carbon black, karet sintetis, dan bahan kimia, masih diimpor.

Untuk memenuhi bahan baku, Aziz mendorong ada regulasi yang berpihak pada industri. Regulasi itu diharapkan bisa mengatur soal bahan baku murah serta memberi pelaku usaha kemudahan dalam mengimpor bahan baku.

Aspek lain yang membebani industri adalah harga energi, khususnya gas. Aziz menuturkan, pabrik ban membutuhkan gas dalam jumlah besar untuk proses produksi. Namun, harga gas industri di Indonesia masih sekitar 16 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Harga gas Indonesia jauh di atas negara pesaing, seperti Vietnam, yang hanya 4 dollar AS per MMBTU.

Pihaknya sudah mengajukan kepada pemerintah agar diberi keringanan harga gas. Pelaku industri juga meminta kebebasan untuk membeli gas. Selama ini, harga gas yang mahal disertai tingginya harga bahan baku lantaran bergantung pada nilai tukar dollar AS telah menekan industri ban.

”Kenapa gas ini tidak dibebaskan saja (ke pelaku industri) untuk membeli? Kami nanti lapor ke pemerintah apa yang kami beli. Kalau tidak, kami tidak bisa melawan Vietnam, harga gas mereka hanya 4 dollar AS per MMBTU,” lanjutnya.

Aziz juga menyoroti membanjirnya ban impor, terutama dari China, akibat kelebihan pasokan atau oversupply di ”negeri tirai bambu” itu. Saat ini, produk-produk China yang terdampak kondisi geopolitik memang sedang marak dialihkan ke pasar lain yang aturannya longgar, seperti Indonesia.

”Produk dari China itu murah karena mereka punya ekosistem industri yang matang dan mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Saat mereka oversupply, akhirnya barangnya masuk ke sini,” kata Aziz.

Menurut dia, produk ban impor murah itu masuk melalui 33 pelabuhan yang disinyalir menjadi pintu penyelundupan tanpa bea masuk. Selain jalur selundupan, produk impor juga ditengarai masuk lewat pelabuhan resmi.

Sudah terimpit impor, industri ban nasional juga kesulitan mengekspor produk. Aziz mencontohkan, Turki yang menjadi tujuan ekspor ban Indonesia mengenakan tarif tinggi sejak 2014. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan dengan Pemerintah Turki untuk meninjau ulang hubungan dagang yang adil dan saling menguntungkan.

Sementara sejak 2023, India menerapkan sertifikasi Biro Standar India atau Bureau of Indian Standards (BIS) yang membuat ekspor ban ke negara itu praktis berhenti. Potensi kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat kebijakan itu ditakar sekitar 2 juta dollar AS per tahun.

”Padahal, Indonesia tidak pernah membekukan sertifikasi SNI untuk produk dari India. Berbagai upaya, termasuk di forum WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), belum membuahkan hasil. Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah lebih tegas, baik secara bilateral maupun multilateral,” ujarnya.

Ekspor ke Thailand juga terkendala oleh kewajiban sertifikasi Thailand Industrial Standard (TISI) yang sampai sekarang belum terselesaikan sehingga ekspor ke sana terhenti sejak 2024. Tujuan pengaturan ASEAN Free Trade Agreement (FTA) dengan tarif nol persen pun dipertanyakan karena perdagangan di kawasan menjadi tidak imbang.

Terakhir, ekspor ke Amerika Serikat juga terganggu akibat kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump. Sebelum tarif Trump, ekspor ke AS dikenai tarif nol persen berkat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk negara berkembang.

Setelah tarif Trump, tarif naik menjadi 19 persen. Bahkan ada tarif tambahan 25 persen untuk suku cadang otomotif. ”Akibatnya, total tarif ekspor ban Indonesia ke AS kini sekitar 21 persen. Yang jelas, ini menurunkan daya saing produk kita di pasar sana,” kata Aziz.

Berbagai hambatan dan tantangan ini pun membuat industri ban menghadapi tekanan berat. Alhasil, sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan bahkan terancam melakukan PHK terhadap karyawannya. Salah satunya PT Multistrada Arah Sarana Tbk yang memproduksi ban Michelin.

Kabar ratusan pekerja yang mengalami PHK di perusahaan itu membuat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendatangi PT Multistrada Arah Sarana Tbk pada Senin. Kunjungan itu dilakukan setelah DPR menerima laporan dari serikat pekerja mengenai rencana PHK sepihak yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama dan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Dari kunjungan itu, Dasco meminta manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk untuk menghentikan sementara proses PHK terhadap sejumlah pekerja. ”Kami datang untuk membantu menjembatani komunikasi antara pekerja dan perusahaan,” ujar Dasco.

Dalam pertemuan dengan perwakilan perusahaan, pihak manajemen menyampaikan, belum ada pekerja yang secara mengalami PHK. Perusahaan juga mengatakan, proses tersebut masih dalam tahap pembahasan internal.

Dasco menegaskan bahwa setiap langkah PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama serta aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ia juga memberikan waktu kepada pihak perusahaan hingga Jumat (7/11/2025) untuk menuntaskan komunikasi dan klarifikasi terkait rencana PHK tersebut.

”Kami beri tenggat sampai Jumat agar pihak manajemen bisa menyampaikan laporan ke pemilik perusahaan dan memastikan penyelesaian sesuai aturan,” katanya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menuturkan, Kemenperin sudah meminta penjelasan secara langsung kepada pihak perusahaan mengenai informasi PHK massal tersebut.

”Kami sampaikan bahwa setiap proses penyesuaian tenaga kerja harus mematuhi ketentuan hukum dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi,” ucap Febri. Hal itu, antara lain, mencakup perlunya konsultasi dengan serikat pekerja, penerapan perjanjian kerja bersama, serta pemenuhan hak-hak pekerja sesuai regulasi.

Dari pertemuan itu, pihak perusahaan menyampaikan sedang mengalami penurunan permintaan sehingga berimbas pada penurunan produksi. Hal itu memaksa perusahaan melakukan efisiensi dan pengurangan pekerja.

Febri menjelaskan, perusahaan ban ini berada di kawasan berikat sehingga sebagian besar hasil produksinya untuk diekspor. Salah satu negara tujuan ekspor adalah AS.