Industri Pengolahan Kelapa Nasional Kritis

JAKARTA, KOMPAS — Industri pengolahan kelapa nasional tengah kritis akibat kekurangan bahan baku. Sebagian dari industri tersebut berpotensi kehilangan pemasukan senilai total Rp 4,3 triliun tahun ini. Untuk itu, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia meminta agar pemerintah membatasi atau bahkan menghentikan ekspor kelapa bulat selama 3-6 bulan.

Ketua Bidang Industri dan Aneka Produk Kelapa Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Anro Simanjuntak, Rabu (18/12/2024), mengatakan, produksi kelapa di Indonesia pada tahun ini mengalami titik terendah. HIPKI memperkirakan produksi kelapa di Indonesia turun 31 persen pada 2024.

Produksi kelapa tersebut turun lantaran dampak El Nino yang berlangsung pada medio 2023 hingga triwulan I-2024. Fenomena musim kemarau panjang itu menyebabkan tanaman kelapa kekurangan air sehingga bunga atau bakal buah kelapa rontok.

Hal itu, lanjut Anro, diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa bulat atau utuh, baik secara legal maupun ilegal, terutama ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ekspor kelapa bulat itu kian tak terkendali lantaran longgarnya tata niaga kelapa.

”Kondisi itu menyebabkan harga kelapa bulat melonjak dari Rp 6.000-Rp 8.000 per butir menjadi Rp 12.000-Rp 14.000 per butir. Industri pengolahan kelapa dalam negeri juga kekurangan bahan baku sejak Oktober 2024,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Produksi kelapa di Indonesia pada tahun ini mengalami titik terendah. HIPKI memperkirakan produksi kelapa di Indonesia turun 31 persen pada 2024.

Berdasarkan survei internal HIPKI, saat ini 16 perusahaan kelapa hanya mampu mengoperasikan 33 persen dari total kapasitas produksi maksimum. Apabila pabrik-pabrik itu tutup karena tidak mendapatkan bahan baku, 21.399 tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan anggota HIPKI berpotensi kehilangan pemasukan akibat penurunan produksi tahun ini. Dari 8 perusahaan saja, total potensi kehilangannya mencapai Rp 3,4 triliun. Padahal, jika beroperasi maksimum, total pemasukan perusahaan-perusahaan itu Rp 7,2 triliun.

Menurut Anro, perusahaan-perusahaan anggota HIPKI menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi dari kelapa. Mayoritas produk perusahaan-perusahaan tersebut, yakni sekitar 75 persen, diekspor.

”Apabila kelangkaan bahan baku, terutama kelapa bulat, terus berlanjut, Indonesia berpotensi kehilangan devisa hasil ekspor industri pengolahan kelapa,” katanya.

Dari 8 perusahaan saja, total potensi kehilangannya mencapai Rp 3,4 triliun. Padahal, jika beroperasi maksimum, total pemasukan perusahaan-perusahaan itu Rp 7,2 triliun.

Michael Darwis, pelaku industri karbon atau arang aktif berbahan baku tempurung kelapa, mengaku kesulitan mendapatkan tempurung kelapa. Kalaupun ada, harganya sangat mahal atau tidak ideal bagi industri.

Lantaran stok bahan baku mulai menipis, ia berencana menutup sementara salah satu pabriknya di Lampung pada Desember ini. Jika kelangkaan bahan baku masih berlanjut hingga Januari 2025, pabriknya di Medan juga bakal berhenti beroperasi sementara.

”Setiap pabrik saya memiliki sekitar 100 pekerja. Kalau pabrik berhenti sementara, otomatis mereka akan menganggur. Jika hal itu terjadi, dampaknya juga akan merembet ke keluarga mereka dan juga para pemasok tempurung kelapa,” kata Michael.

Michael juga mengaku khawatir, pasar ekspor yang telah lama dirintisnya bakal diisi pelaku usaha karbon aktif dari India, Vietnam, dan Filipina. Selama ini, produk-produknya telah diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, China, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Eropa.

Kondisi serupa diungkapkan Erwan Bambang, pelaku usaha briket arang dan pengolahan kelapa. Jika kelangkaan bahan baku terus berlanjut hingga awal tahun, ia terpaksa menutup salah satu pabriknya pada Februari 2025.

”Saat ini, dari sekitar 500 pabrik briket arang berskala menengah dan besar di Indonesia, yang beroperasi sekitar 250 pabrik. Sisanya sudah tutup karena kekurangan bahan baku. Padahal, jumlah pekerja perusahaan-perusahaan tersebut berkisar 100-500 orang,” katanya.

Erwan yang juga salah satu wakil HIPKI yang terlibat dalam tim percepatan hilirisasi kelapa berharap agar pemerintah menghentikan ekspor kelapa bulat untuk semantara waktu, berkisar 3-6 bulan. Hal itu juga perlu dibarengi dengan pengawasan perdagangan kelapa bulat secara ilegal melalui jalan-jalan tikus di Sumatera.

Anro menambahkan, pemerintah harus mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan industri pengolahan kelapa nasional yang tengah dalam kondisi kritis. Hal itu bisa berupa moratorium atau pembatasan sementara ekspor kelapa bulat, pengenaan pungutan ekspor atau bea keluar kelapa bulat, ataupun kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) kelapa bulat.

Ini ironi bagi Indonesia yang tengah menggulirkan program hilirisasi kelapa. Ekspor kelapa bulat baik legal maupun ilegal semakin masif.

”Jika dibiarkan terus berlanjut, negara-negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, dan China, yang banyak diuntungkan. Mereka dapat semakin mengembangkan produk-produk bernilai tambah tinggi,” katanya.

Pada 2022, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar kedua dunia setelah Filipina. Perkebunan kelapa di Indonesia seluas 3,3 juta hektar dengan produksi kelapa sebanyak 2,86 juta ton setara kopra.

Berdasarkan Outlook Komoditas Kelapa 2022, Kementerian Pertanian menunjukkan, pertumbuhan produksi kelapa nasional pada 2013-2022 turun 0,71 persen. Pada 2013, produksi kelapa nasional sebesar 3,05 juta ton setara kopra, kemudian pada 2022 turun menjadi 2,86 juta ton.

Dalam periode yang sama, produktivitas kelapa hanya meningkat tipis 0,11 persen. Pada 2013, rerata produktivitasnya sebesar 1,13 ton per hektar setara kopra. Kemudian, pada 2022, naik menjadi 1,14 ton per hektar.