Inflasi Terasa hingga di Lidah Masyarakat

Inflasi diam-diam masuk ke dapur warung makan, memaksa pemiliknya mengurangi bumbu demi bertahan tanpa harus menaikkan harga. Aroma bawang yang samar dan sambal yang biasanya membuat lidah bergoyang kini terasa datar. Lauk pauk dan sayur pun terasa sedikit hambar. Di meja makan rakyat kecil, inflasi terasa hingga lidah.

”Es teh dulu, (Mbak) Yu,” celetuk seorang pria berpakaian lusuh dan berkeringat masuk ke warung tegal (warteg) Cita Rasa, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (4/9/2025) siang. Tak lama, sajian es teh diantarkan dan segera diminum pria yang bernama Solihin (41) itu, sambil melirik etalase kaca yang dipenuhi aneka menu.

”Yu, makan,” jari Solihin menunjuk tempe goreng, telur balado, dan oseng terong, tak lupa sambal yang berwarna coklat. Solihin menyantap begitu lahap. Tak sampai sepuluh menit, makanan di piringnya ludes.

Makan siang seharga Rp 15.000 itu sudah membuat sopir pikap pengangkut material bangunan tersebut kenyang. ”Kalau di sini, masih bisa makan tiga lauk segitu, murah. Makanya saya sering ke sini,” katanya.

Sebulan, Solihin berpenghasilan sekitar Rp 2,5 juta. Kalau sedang ramai pesanan, bisa naik sedikit menjadi Rp 3 juta sampai Rp 3,3 juta. Dengan penghasilan seperti itu, warteg menjadi pilihan utamanya untuk mengganjal perut.

”Yang penting bisa kenyang. Kalau rasa, ya, ini agak beda, enggak kayak dulu. Tapi enggak apa-apa,” ujar Yudi, yang menyadari rasa masakan warteg langganannya telah berubah.

Di meja yang sama tempat Solihin makan, Gunadi (35) juga duduk menikmati sepiring nasi dengan satu lauk dan sayur. Pekerja pabrik di sekitar Serpong itu sudah terbiasa makan siang di warteg langganannya, Cita Rasa.

Sama seperti Solihin, bagi Gunadi, urusan makan bukan lagi soal rasa lagi. ”Kalau dipikir, iya, rasanya agak hambar. Tapi enggak masalah. Yang penting kenyang, itu sudah nikmat. Kalau makan di luar, pasti cari yang murah,” ujarnya.

Dengan gaji sekitar Rp 5 juta per bulan, Gunadi membatasi pengeluaran makan maksimal Rp 18.000 sekali makan. Itu pun ia hanya makan sekali di luar, sementara sisanya membawa bekal dari rumah.

Harga murah di warteg tempat Solihin dan Gunadi makan siang itu bukan tanpa konsekuensi. Eli Arofah (39), pemilik warteg, harus memutar otak agar tetap bisa melayani pelanggan tanpa mengerek harga.

Sudah hampir setahun terakhir Eli selalu menghadapi dilema ketika harga bahan pokok, terutama beras, cabai, dan bawang merah, naik. Eli tidak bisa menaikkan begitu saja harga makanan yang ia jual. Sebab, hal itu berarti ia akan kehilangan pelanggan setianya yang sebagian besar adalah buruh pabrik, sopir angkot, pengemudi ojek daring, dan pekerja lainnya dengan penghasilan terbatas.

”Saya enggak mungkin naikin harga. Perkara naik seribu aja bisa ribet. Pelanggan bisa kabur. Jadi, harga saya tahan meskipun bahan pokok mahal,” kata Eli yang wartegnya berlokasi di tempat strategis: di tepi jalan, dekat kawasan industri, dan permukiman.

Meski demikian, jika harga tidak dinaikkan, berarti Eli harus menanggung risiko kerugian. Maka, ia mengambil jalan tengah yang bijak: harga tidak naik, tetapi bumbu masakan dikurangi.

”Kalau dulu pakai lima siung bawang, sekarang cukup dua atau tiga. Sambal juga (dibuat) enggak pedas,” ujarnya lirih.

Langkah itu sempat memicu keluhan kecil dari pelanggan yang merasa masakannya kurang bumbu dan sambal buatannya tak lagi pedas. Namun, Eli bersyukur mereka tetap datang dan makan di warungnya.

Eli rata-rata mengantongi omzet Rp 1,3 juta per hari dengan jam operasi dari pukul 06.30 hingga pukul 22.00. Jumlah itu stagnan hampir setahun terakhir. Ia tak pernah lagi mencatat pendapatan harian di atas Rp 1,5 juta.

”Modal belanja makin besar, tapi uang yang masuk, ya, segitu-segitu saja. Untungnya tipis banget,” ujarnya.

Strategi serupa dilakukan Opik (36), pedagang nasi padang di Palmerah Selatan, Jakarta Barat. Untuk merawat pelanggan, Opik menahan harga jual makanan meski harga kebutuhan pokok naik.

Inflasi yang menghantam harga kebutuhan pokok memaksa Opik mencari cara agar tetap bisa menjual masakan dengan harga yang terjangkau bagi pelanggannya. ”Pilihannya, saya sedikit mengurangi nasi. Bumbu-bumbu juga sedikit dikurangi. Harga tetap sama, tidak naik,” kata Opik.

Beberapa bahan makanan yang harganya naik yang membuat Opik begitu resah adalah beras dan santan. Dalam delapan bulan terakhir, misalnya, satu karung beras 50 kilogram harganya terus merangkak naik dari Rp 680.000, Rp 700.000, hingga kini menyentuh Rp 750.000.

”Kenaikan harga beras ini berasa banget. Itu beras. Yang luput dari perhatian itu santan. Harga santan sekarang mahal, loh. Padahal, itu komponen utama menu saya. Harga santan mencapai Rp 25.000 per kilogram. Sebelumnya masih Rp 18.000,” tutur Opik yang mengaku heran dengan terus naiknya harga beras dan santan.

Ironis, katanya. Di negara yang konon surplus beras dan memiliki banyak pohon kelapa, harga dua komoditas itu, kok, bisa mahal?

Dalam sehari, omzet Opik rata-rata Rp 3,2 juta. ”Enggak naik, enggak turun, omzetnya segitu saja, stagnan,” kata Opik yang membuka warung dari pukul 10.00 hingga pukul 20.00 itu.

Menu termurah yang ia jual adalah nasi telur dengan sayur seharga Rp 15.000. Sementara nasi dengan lauk ikan goreng dan sayur dibanderol Rp 18.000. “Harga segitu sudah pas. Tidak saya naikkan,” lanjutnya.

Taktik yang dipilih Opik adalah mengurangi porsi nasi dan bumbu seperti bawang dan cabai. Bagi pelanggan, mungkin perubahan ini tak terlalu kentara. Namun, bagi lidah yang peka, ada yang hilang dari setiap suapan menu nasi padang Opik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Agustus 2025 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan. Sementara secara tahunan (YoY), terjadi inflasi sebesar 2,31 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 108,51 pada Agustus 2025.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,99 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,14 persen. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah bawang merah, beras, ikan segar, minyak goreng, tomat, kopi bubuk, dan sigaret keretek mesin (SKM).

Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi tahunan cukup dominan adalah emas perhiasan, tarif air minum PAM, bahan bakar rumah tangga, dan nasi dengan lauk.

Nasi dengan lauk menjadi kelompok yang dominan memberikan andil inflasi secara tahunan, sebesar 0,04 persen.

Adapun komoditas yang masih memberikan andil inflasi adalah bawang merah (0,05 persen) dan beras (0,03 persen). Andil inflasi beras disebabkan oleh terjadinya inflasi beras sebesar 0,73 persen (bulanan), lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Juli 2025 yang mencapai 1,35 persen.

Sementara berdasarkan komponen, deflasi bulan Agustus 2025 terutama didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak dengan andil deflasi sebesar 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tomat, cabai rawit, dan bawang putih. Selanjutnya, komponen harga diatur pemerintah juga mengalami deflasi, dengan andil deflasi sebesar 0,02 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tomat (0,10 persen), cabai rawit (0,07 persen), tarif angkutan udara (0,03 persen), dan bensin (0,02 persen).

Menurut ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, inflasi Indonesia saat ini tergolong relatif rendah dan masih dalam kondisi normal. Namun, kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak dipicu oleh penurunan daya beli. Situasi ini membuat masyarakat semakin sensitif terhadap harga. Bahkan, kenaikan kecil sekalipun berdampak pada pola konsumsi.

”Solusi yang umum dilakukan adalah dengan mengurangi konsumsi, menunda konsumsi atau down trading (mengonsumsi produk yang lebih inferior). Apa yang dilakukan para pedagang warung makan menunjukkan mereka paham dan merespons fenomena down trading tersebut,” kata Wijayanto.

Di sisi lain, Wijayanto menyoroti, kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 6,5 persen pada tahun ini bukanlah solusi yang efektif untuk menahan penurunan daya beli. Sebab, mayoritas pekerja Indonesia justru tidak terjangkau kebijakan tersebut.

”Sebanyak 60–70 persen pekerja berada di sektor informal, tidak terpengaruh kenaikan UMR. Pada saat bersamaan, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) juga meningkat signifikan. Tahun ini, saya perkirakan bisa mendekati 1 juta orang terkena PHK,” ungkapnya.

Kondisi itu, lanjutnya, mempertegas tantangan besar dalam perekonomian nasional. Target Indonesia untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi semakin sulit terwujud jika dua faktor utama tidak diatasi, yakni semakin dominannya sektor informal dan proses deindustrialisasi yang terus berlangsung.

Wijayanto menekankan, meskipun inflasi relatif terkendali, upaya meningkatkan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi berpotensi rapuh karena konsumsi rumah tangga—sebagai motor utama perekonomian—tertekan.

Statistik menunjukkan, inflasi Indonesia masih terkendali. Namun, di meja warung makan ada cerita tentang perjuangan menjaga rasa dan harga agar perut rakyat tetap terisi. Inflasi sungguh terasa hingga lidah masyarakat kelas bawah.