Inilah Alasan Prabowo ”Reshuffle”, dan Menkeu Purbaya yang Menyangka Ditelepon Penipu

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinetnya. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan alasan posisi menteri koordinator bidang politik dan keamanan serta menteri pemuda dan olahraga belum diisi Presiden Prabowo pada saat pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri baru berlangsung Senin (8/9/2025) ini.

Keempat menteri dan satu wakil menteri baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Keempat menteri itu adalah Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani; Muktharudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding; dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Adapun dua posisi lainnya terkait dengan pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Posisi menteri dipercayakan Presiden kepada Mochamad Irfan Yusuf, sedangkan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Keduanya sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Seusai pelantikan, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan pembantunya di kabinet. Setelah melakukan evaluasi, Presiden memutuskan merombak kabinet.

”Pertimbangannya banyak,” ujarnya tanpa mendeskripsikan lebih detail.

Prasetyo Hadi pun menolak jika kejadian demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu disebut menjadi salah satu pertimbangan. ”Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua, kan, bagian dari evaluasinya menyeluruh,” tambahnya.

Karena alasan evaluasi itu, ia juga menepis Sri Mulyani mundur atau dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. ”Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan melakukan perubahan formasi,” ujarnya.

Terkait dengan posisi Budi Gunawan di Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo di Menteri Pemuda dan Olahraga yang diputuskan diganti, tetapi belum ada penggantinya, Prasetyo meminta awak media dan publik menanti pelantikan susulan. Untuk posisi Menko Polkam, Prasetyo Hadi menyebutkan akan ditunjuk penjabat ad interim.

Prasetyo Hadi pun menolak jika kejadian demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu disebut menjadi salah satu pertimbangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, Budi Gunawan sudah lama sakit dan kini tengah pemulihan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dikabarkan menjadi salah satu figur yang berpotensi mengisi posisi penjabat ad interim Menko Polkam. Namun, saat ditanyakan soal nama Sjafrie, Prasetyo kembali meminta awak media menunggu karena Presiden belum memutuskan.

”Tunggu dulu. Ini, kan, belum ditandatangani. Kita gak boleh menyampaikan,” ucapnya.

Prasetyo juga enggan membocorkan nama figur yang mengisi posisi Menpora. Meski demikian, Presiden sudah menunjuk figur pengganti Dito. ”Jadi, pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali untuk diprosesi pelantikan yang berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Purbaya mengaku baru dikabari oleh pihak Istana bahwa akan dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin, sekitar pukul 12.30 WIB. Ia kaget setelah mendapat kabar itu. Bahkan sebelumnya, ia mengira bahwa yang mengontaknya penipu.

”Saya pikir saya ditipu, saya cek cek yang telepon. Nomornya telepon beneran. Saya cek ternyata Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya) beneran,” tambahnya.

Sebelum dilantik, ia mengaku sudah diskusi beberapa kali dengan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor. Meski demikian, ia menepis diskusi yang digelar kemarin dan pekan lalu itu menjadi semacam penilaian oleh Presiden. ”Diskusi ekonomi saja bersama menteri,” katanya.

Irfan Yusuf pun mengaku baru Senin sekitar pukul 14.00 WIB dikontak pihak Istana. Saat dikontak, ia diminta mengenakan pakaian jas lengkap ke Istana. Saat itu, ia belum tahu akan dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah. ”Tetapi ternyata saya dilantik (jadi menteri),” ujarnya.

Setelah pelantikan, ia bersama Dahnil dipanggil Presiden. Presiden berpesan kepadanya dan Dahnil agar melakukan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Presiden juga meminta agar biaya naik haji bisa lebih ”bersahabat” bagi masyarakat. ”Ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena selama sepuluh bulan terakhir, saya tahu persis bagaimana medan haji di Indonesia ataupun di Arab Saudi,” tambahnya.

Meski kementerian yang dipimpinnya merupakan kementerian baru, ia memastikan tidak akan ada penambahan anggaran. Anggaran sepenuhnya dari Badan Penyelenggara Haji dan peralihan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di Kementerian Agama. Khusus Ditjen PHU akan digeser tugas pokok dan fungsi serta anggarannya dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.

”Jadi, tidak ada penambahan anggaran baru,” ujarnya.

Ferry Juliantono mengatakan, seusai dilantik, dirinya langsung diberi pengarahan singkat oleh Presiden.

Ferry Juliantono mengatakan, seusai dilantik, dirinya langsung diberi pengarahan singkat oleh Presiden. Presiden memintanya sesegera mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Koperasi. Politisi Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi ini menyatakan akan melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan bersama Budi Arie Setiadi.

”Kami akan melanjutkan, mulai besok kami akan bergerak secepat mungkin untuk kegiatan, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umum,” tuturnya.

Terkait dengan penggantinya sebagai Wakil Menteri Koperasi, ia mengatakan, untuk sementara belum ada. ”Nanti menunggu arahan selanjutnya untuk wakil menterinya,” ucapnya.

Ferry Juliantono juga mengaku belum tahu alasan Presiden mengganti Menteri Koperasi dan menunjuknya. ”Saya tidak tahu. Mungkin tanya Presiden,” katanya.

Muktharudin pun mengaku tidak tahu alasan Presiden memilihnya sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan Abdul Karding. Yang jelas, menurut Muktharudin, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Selain itu, reshuffle kabinet merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan.

Setelah dilantik, lanjutnya, Presiden telah mengingatkan agar program Astacita, terutama yang terkait dengan tenaga kerja migran, diimplementasikan sebaik-baiknya. ”Saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai arahan Presiden, tentu Astacita Presiden, pemerintah yang harus kita laksanakan sebaik-baik mungkin di periode 2025-2029,” ujarnya.

Selanjutnya, ia akan segera ke kementerian yang dipimpinnya untuk silaturahmi sekaligus konsolidasi. Senada dengan Ferry Juliantono, ia berencana melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Abdul Kadir Karding.

”Nantilah ya, lebih teknisnya nanti saja. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang memberikan amanah dan tentu akan saya laksanakan dengan tanggung jawab sesuai garis-garis yang akan diarahkan Pak Presiden dan mewujudkan Astacita pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Wapres Gibran,” katanya.