Saat Daya Beli Melemah, Insentif Bisa Jadi Napas Baru Industri Mobil

Bagi sebagian kelas menengah, mobil masih menjadi barang mewah. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kaum ”mendang-mending” harus menunda keinginan membeli mobil atau menjadikannya sekadar mimpi yang tak pernah terwujud. Kebijakan insentif kendaraan dinilai menjadi salah satu strategi, tidak hanya untuk mendorong penjualan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan industri otomotif dalam negeri yang sedang lesu.

Kondisi itu dirasakan oleh Lystio Anugraha (42), warga Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan gaji sekitar Rp 13 juta, ia berusaha menabung agar bisa membeli mobil keluarga. Saat ini, tabungannya telah terkumpul sekitar Rp 55 juta.

Ia membayangkan mobil itu kelak dapat dipakai untuk mengantar anaknya ke sekolah, berwisata bersama keluarga tanpa takut kepanasan atau kehujanan, pulang kampung ke Yogyakarta, hingga berbagai aktivitas lain.

Namun, pria yang akrab disapa Tio itu sepertinya harus menunda sementara keinginannya membeli mobil. Ia tak ingin terburu-buru karena harus mempertimbangkan banyak hal. Dengan gaji sekitar Rp 13 juta per bulan yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir, Tio menimbang ulang kemampuan finansialnya. Beban pajak kendaraan bermotor yang ia nilai masih tinggi membuatnya semakin ragu mengambil keputusan.

”Kalau dipikir lagi, bukan cuma beli mobilnya yang berat. Ada biaya lain-lain, seperti cicilan mobil, perawatan, sampai pajak. Rasanya saya belum sanggup. Mobil masih menjadi barang mewah,” ujar ayah satu anak itu, Sabtu (6/12/2025).

Pertimbangan lain yang membuat Tio merasa berat membeli mobil karena ada biaya lain, yang harus dipikirkan, seperti harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, biaya sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

”Saya takut di tengah jalan tidak kuat nyicil karena gaji masih segitu-segitu saja. Belum lagi biaya anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, dan pajak kendaraan yang, menurut saya, masih sangat mahal untuk kelas menengah,” lanjutnya.

Di tengah pertimbangan berat itu, Tio mendukung apabila pemerintah memberikan insentif yang bisa meringankan harga beli hingga beban pajak kendaraan. Kebijakan seperti itu, menurut dia, akan memberi ruang bernapas bagi keluarga kelas menengah yang juga memang membutuhkan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.

”Insentifnya harus tepat sasaran. Misalnya, jenis kendaraan apa yang dapat keringanan dan segmen konsumennya jelas diperuntukkan bagi kelas menengah. Kalau ada kebijakan insentif begitu, ya, membantu sekali. Jadi, harapannya, semoga insentif kendaraan itu bisa diwujudkan,” tuturnya.

Kementerian Perindustrian menilai, industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif guna memperkuat ekosistem industrinya dari hulu hingga hilir.

Menurut Juru Bicara Kementerian Peridustrian Febri Hendri Antoni Arief, insentif tersebut bertujuan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari pemutusan hubungan kerja (PHK), serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

Saat ini, penjualan kendaraan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik meningkat signifikan. Penjualan EV melonjak tajam pada periode Oktober-Januari 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan penjualan ini sebagian besar berasal dari kendaraan EV impor.

Dari data yang dihimpun Kemenperin, total penjualan kendaraan EV tahun 2025 sebesar 69,146 unit, dengan 73 persen merupakan kendaraan EV impor yang produksi dan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja industrinya berada di negara lain.

Sementara segmen kendaraan lain yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki share terbesar dalam pasar industri otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan signifikan, bahkan jauh di bawah jumlah produksi tahunan kendaraan pada segmen tersebut.

Menurut Febri, keliru jika menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat dengan hanya mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu.

”Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan EV impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dan, harus menjadi indikator pertumbuhan industri otomotif nasional saat ini. Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” ucap Febri, saat dihubungi.

Selain itu, banyaknya pameran otomotif juga bukan berarti menunjukkan industri otomotif sedang kuat. Sebaliknya, banyak pameran otomotif merupakan upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan permintaan (demand) di tengah anjlok penjualan domestik dan sekaligus melindungi pekerja dari PHK.

Kuat tidaknya industri otomotif nasional, lanjut Febri, hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

”Sekali lagi, kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi obyektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” lanjut Febri.

Kemenperin menegaskan, indikator paling mendasar untuk mengukur kesehatan industri otomotif adalah penjualan kendaraan ke pasar, bukan hanya pertumbuhan segmen tertentu atau besaran investasinya. Hal tersebut tidak mampu menggambarkan kondisi industri otomotif secara keseluruhan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.

Sementara itu, secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat 660.659 unit. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

Oleh karena itu, kata Febri, Kemenperin menegaskan bahwa insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor, sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

Kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurut Febri, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

”Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk, dan target insentif atau stimulus, usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN,” ungkapnya.

Adapun data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada periode Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan, penjualan wholesales kendaraan bermotor mencapai 635.844 unit atau turun 10,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry (on the road) di bawah Rp 200 juta,  yang anjlok hingga 40 persen. Adapun segmen low (Rp 200 juta-Rp 400 juta) merosot 36 persen. Lalu, segmen kendaraan komersial yang turun 23 persen. Ketiga segmen ini selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen.

”Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” ucapnya.

Dukungan terhadap rencana pemberian insentif juga datang dari berbagai komunitas otomotif. Founder Xpander Mitsubishi Owners Club (X-MOC), Sonny Eka Putra, mengatakan, insentif seharusnya melihat kebutuhan tiap segmen secara spesifik, bukan diberlakukan secara menyeluruh. Dukungan fiskal dari pemerintah harusnya menyasar kendaraan untuk kelas menengah ke bawah.

”Kalau saya ngelihat-nya case by case. Ini sebetulnya juga berlaku untuk mobil listrik. Maksudnya, insentif itu diperlukan untuk mobil kalangan menengah ke bawah biar tepat sasaran. Kalau yang di segmen atas, itu enggak wajib malah,” tutur Sony.

Sonny mencontohkan, mobil hibrida, yang pada umumnya memiliki harga lebih tinggi, rasanya wajar jika tidak diberi insentif. ”Mobil hybrid saja sebetulnya harganya biasanya lebih mahal. Baru yang kemarin keluar Veloz harganya di bawah Rp 300 juta. Tapi, yang pasti, mobil menengah ke atas itu memang jangan sampai ada insentif karena dianggap mereka (konsumen) mampu membeli,” ungkapnya.

Senada, Ketua Dewan Pengawas Calya Sigra Club (Calsic) Ryan Cayo menilai, bagi produsen insentif otomotif tidak semata-mata karena terpengaruh oleh potongan harga atau diskon, tetapi stimulus untuk menjaga pergerakan ekosistem otomotif dari hulu ke hilir.

”Komunitas melihat bahwa wacana insentif, apa pun bentuknya, idealnya tidak hanya dilihat sebagai diskon bagi industri, tetapi sebagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ekosistem otomotif tetap bergerak. Ketika pemerintah menyampaikan sinyal berbeda, hal itu membuat pelaku usaha hingga konsumen lebih berhati-hati dan ini bisa makin memperlambat pemulihan pasar,” tutur Cayo.

Wacana insentif bukan hanya soal menambal penurunan angka penjualan, melainkan juga upaya menjaga denyut industri yang menampung ratusan ribu pekerja. Sementara bagi konsumen kelas menengah, kebijakan insentif bisa menentukan apakah mobil tetap menjadi barang mewah atau akhirnya kembali menjadi kebutuhan yang mungkin terjangkau.