Integrasi Transportasi Dapat Memicu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JAKARTA, KOMPAS-Integrasi antar moda menjadi komponen penting dalam meningkatkan roda ekonomi daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan swasta sangat dibutuhkan untuk merealisasikan visi ini. Jakarta menjadi contoh baik dari penerapan integrasi antar moda di Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Masa Depan Mobilitas Kota "Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung" yang digelar di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan mengatakan, integrasi transportasi publik menjadi kunci penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Dia mencontohkan DKI Jakarta yang saat ini sudah memiliki sarana transportasi yang cukup mumpuni untuk melayani warga di kawasan Jabodetabek. Saat ini, beberapa rute Trans Jakarta dibuka untuk masyarakat di kawasan aglomerasi seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Bahkan mereka rela menggelontorkan subsidi yang sangat besar untuk memancing warga agar tetap beraktivitas di Jakarta. "Semua ini mereka (pemprov DKI Jakarta) lakukan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota kolaborasi," katanya.

Dengan moda transportasi yang terintegrasi, banyak warga dari daerah luar Jakarta yang berekreasi ke Jakarta seperti Kawasan berorientasi transit (TOD) Blok M yang kini telah menjadi pusat jajan, pusat makan dan pusat kegiatan warga aglomerasi. "Dari aktivitas tersebut, pendapatan pemerintah pun meningkat," katanya.

Risal mengatakan saat ini, pergerakan orang di DKI Jakarta mencapai 75 juta pergerakan per hari. Dari jumlah itu, hanya 7,5 juta pergerakan yang menggunakan transportasi umum. "Sementara sekitar 70 juta pergerakan masih menggunakan kendaraan kecil utamanya sepeda motor," katanya.

Kondisi ini membuat Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia dengan rata-rata ongkos transportasi mencapai 12,45 persen terhadap total biaya hidup warganya. "Tidak hanya Jakarta bahkan Bekasi sekarang bertengger menjadi wilayah dengan ongkos transportasi termahal. Masalah inilah yang harus kita atasi," katanya.

Situasi di Jakarta menjadi gambaran betapa tantangan untuk menunaikan integrasi transportasi umum itu cukup besar. Agar semua masalah ini dapat diselesaikan, lanjut Risal, pihaknya sudah melakukan pemetaan untuk melihat area mana yang belum terintegrasi dan mana yang sudah.

Untuk mewujudkan visi ini, perlu keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat,daerah bahkan swasta. "Karena ketika integrasi moda transportasi terealisasi maka warga akan lebih mudah beraktivitas. Dengan begitu pendapatan mereka pun akan meningkat," katanya.

Pemengaruh Cecilia Nov mengatakan jika transportasi Jakarta termasuk yang paling baik di Indonesia. "Karena untuk ke pasar saja, saya bisa menggunakan mikrotran," katanya.

Namun demikian, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Mulai dari kenyamanan moda transportasi terutama di waktu-waktu padat. Selain itu, fasilitas terhadap penyandang disabilitas juga perlu diperhatikan. "Selain itu, pembayaran juga perlu terintegrasi agar lebih memudahkan penumpang," katanya.

Tidak hanya Jakarta bahkan Bekasi sekarang bertengger menjadi wilayah dengan ongkos transportasi termahal. Masalah inilah yang harus kita atasi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan integrasi antar moda ini menjadi isu penting dan relevan di tengah situasi yang ada sekarang. Karena pada hakekatnya, transportasi ini sudah menjadi urat nadi kehidupan warga.

"Semua pergerakan orang maupun barang tidak lepas dari transportasi. Jadi jika ada satu rute di transportasi dibuka, pasti akan berpengaruh pada kehidupan warga di sekitarnya," kata Aan.

Baginya transportasi adalah etalase dari budaya suatu bangsa. "Kalau transportasinya masih semrawut, sudah bisa dipastikan budaya masyarakatnya juga semrawut," katanya.

Karena itu, untuk menilai apakah sebuah daerah itu modern dapat dilihat dari pengelolaan transportasinya. "Dengan integrasi ini, diharapkan dapat membangun ekosistem transportasi yang jauh lebih baik," ucap Aan.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menyebut, terintegrasinya moda transportasi di Jakarta tidak lepas dari kemauan politik dari pemimpin daerahnya. "Integrasi moda transportasi sudah mulai terbangun sejak masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso dan berlanjut hingga Gubernur Pramono," katanya.

Berbeda dengan beberapa daerah lain yang setiap ganti pemimpin kebijakan pun akan berganti. Masalah itu sebenarnya bisa diatasi dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda). Beberapa daerah menerapkan hal itu, seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru yang sudah mengeluarkan Perda No 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaran Angkutan Umum massal di Kota Pekanbaru.

Dalam pasal 12 Perda itu disebutkan bahwa Pemkot Pekanbaru berkewajiban memberikan pembiayaan pembiayaan angkutan umum sebesar 5 persen dari APBD. "Keberadaan perda ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan transportasi umum di daerahnya," katanya.

Pemerintah daerah pun dituntut untuk inovatif mencari dana untuk pembangunan moda transportasinya. Salah satu caranya adalah membangun Kerjasama dengan pihak swasta. "Misalnya dengan menyematkan nama perusahaan di stasiun atau halte untuk meningkatkan pendapatan," katanya.

Djoko mengingatkan bahwa terciptanya konektivitas moda transportasi melalui integrasi adalah kewajiban negara. Dengan terintegrasinya angkutan umum menjadi cara terbaik untuk mengalihkan warga berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Dengan begitu salah satu masalah perkotaan yakni kemacetan dapat terselesaikan.