Investasi dan Pertumbuhan 8 Persen

Pekan lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani berbicara dalam acara ”Mapping Indonesia Investment Trend 2025” di Singapura. Selama ini banyak pertanyaan yang disampaikan para pengusaha di Singapura tentang arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Para pengusaha di Singapura tahu pemerintahan baru mengusung tema keberlanjutan (continuity), bahkan dengan target pertumbuhan sampai 8 persen. Namun, bagaimana pelaksanaannya?

Untuk mewakili rasa ingin tahu pengusaha Singapura, secara khusus diminta Prof Simon Tay, Chairman dari Singapore Institute of International Affairs, untuk menjadi moderator. Profesor bidang hukum internasional di National University of Singapore ini sering menjadi moderator dari tamu-tamu penting, seperti Presiden Tharman Shanmugaratnam.

Penjelasan yang disampaikan Menteri Rosan memberikan pemahaman baru bagi kalangan pengusaha Singapura.

Tidak hanya berkaitan dengan fokus pemerintahan Presiden Prabowo yang menekankan pada ketahanan pangan, kemandirian energi, dan pembangunan industri hilir yang memberikan nilai tambah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan, tetapi juga bagaimana membuat semua program itu bisa diimplementasikan.

Sebagai seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Rosan paham persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia bukan terletak para rencana kerja. Yang lebih sering menghambat adalah implementasi dari kebijakan dan inilah yang sering menjadi keluhan pengusaha.

Koordinasi dan sinkronisasi sering masih menjadi kendala karena kuatnya ego sektoral. Online single submission yang sudah lama dicanangkan tidak berjalan optimal karena perizinan antarlembaga dan antardaerah belum sinkron. Akibatnya, pengusaha masih harus bolak-balik mengurus perizinan.

Belum lagi soal pungutan dan bahkan korupsi, yang menurut Rosan, masih marak terjadi dan menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Istilah ”kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah” pernah disampaikan secara terbuka oleh Presiden Prabowo sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan.

Oleh karena itu, menurut Rosan, mulai awal 2025 persoalan perizinan untuk berinvestasi di Indonesia akan berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Sudah ada keputusan bahwa kewenangan yang selama ini berada di 18 kementerian mulai 2025 akan berada di tangan satu kementerian.

Arah yang ditetapkan Presiden Prabowo, Indonesia tidak hanya fokus pada arah kebijakan ekonomi dan peluang bisnis dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi lebih jauh bagaimana mengimplementasi semua kebijakan dan peluang itu. Sebab, hanya dengan program yang bisa terimplementasi maka target pertumbuhan 8 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan akan bisa tercapai.

Tentu kemudahan berusaha dan insentif yang diberikan satu negara menjadi faktor lain yang menentukan seorang pengusaha mau menanamkan modalnya.

Janji perbaikan dan arah pembangunan sudah ditetapkan, sekarang tinggal ditunggu realisasinya. ”Your word is your bond”. Apa yang disampaikan Rosan merupakan sesuatu janji yang baik dan sekarang ditunggu oleh kalangan pengusaha di dalam ataupun luar negeri terkait pelaksanaannya di lapangan.

Selama ini keluhan yang disampaikan pengusaha Singapura kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah ketidakjelasan aturan. Seorang pengusaha pernah datang untuk menyampaikan rencananya membangun pabrik motor listrik di kawasan pantai utara Jawa. Sudah dua tahun investasinya terhambat, padahal mereka sudah menanamkan modal untuk lokasi pabrik sekitar Rp 20 miliar.

Kendalanya izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya bisa diberikan kalau ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Masalahnya, Kementerian Perindustrian merasa bahwa sekarang ini tidak perlu lagi ada rekomendasi dari kementeriannya karena semuanya menjadi tanggung jawab dari BKPM.

Kemudian, sang pengusaha bisa bertemu dengan pihak Kementerian Perindustrian. Apakah masalahnya selesai? Sang pengusaha datang kembali ke KBRI untuk menyampaikan bahwa mereka perlu bertemu pejabat Kementerian Perhubungan guna mendapatkan nomor identifikasi kendaraan yang akan diproduksi.

Ternyata persoalan yang dihadapi pengusaha belum berakhir di situ. Untuk izin membangun tempat pengisian baterai motor, mereka harus mendapat izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin untuk mendirikan charging station harus didapat dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Terakhir, sang pengusaha datang dengan rasa lega karena semua proses untuk mulai membangun pabrik motornya bisa selesai. Ia hanya menyampaikan hal yang perlu diketahui bahwa untuk mendaftarkan merek motornya ia harus mengeluarkan sejumlah uang dan itu ia terima sepanjang rencana bisnisnya yang sudah tertunda dua tahun bisa dimulai.

Tantangan tersebut merupakan fakta yang harus diselesaikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi ke depan jika memang ingin bisa menarik lebih banyak investasi. Para pengusaha pasti merasa senang jika perizinan satu pintu benar-benar bisa dijalankan di awal tahun depan.

Kalau persoalan yang sudah laten itu bisa diselesaikan, pasti investasi akan semakin mengalir deras ke Indonesia dan masyarakat pun akan diuntungkan karena peluang mendapatkan pekerjaan semakin terbuka.

Dengan pertumbuhan rata-rata 5 persen selama satu dekade terakhir, pencapaian yang diraih Indonesia tergolong luar biasa. Di tengah meningkatnya proteksionisme, tingginya persaingan menarik modal, belum lagi ketegangan geopolitik yang terjadi di banyak belahan dunia, tidak banyak yang bisa meraih pertumbuhan tinggi untuk periode yang panjang sampai 10 tahun.

Kunci untuk bisa mencapai target pertumbuhan 8 persen terletak pada kemampuan Indonesia untuk bisa menarik investasi.

Pasar yang besar, angkatan kerja muda yang tinggi, serta sumber daya alam yang melimpah merupakan kekuatan dari Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul Indonesia Paradox and It’s Solutions, Presiden Prabowo menuliskan, kekayaan alam dan modal manusia melimpah yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menghindarkan bangsa ini dari ketimpangan dan kemiskinan. Tinggal sekarang bagaimana kita cerdas untuk mengelolanya dan itu menjadi tanggung jawab sejarah dari generasi sekarang ini.

Tidak heran jika Presiden Prabowo berani mencanangkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen dalam dua atau tiga tahun ke depan. Kunci untuk bisa mencapai target pertumbuhan 8 persen terletak pada kemampuan Indonesia untuk bisa menarik investasi.

Mengapa? Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi merupakan agregat dari belanja pemerintah ditambah konsumsi masyarakat ditambah investasi dan ditambah surplus dari ekspor dikurangi impor.

Belanja pemerintah kontribusinya maksimal hanya 15 persen pada pertumbuhan karena anggarannya lebih banyak tersedot untuk belanja rutin.

Konsumsi masyarakat merupakan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kontribusinya bisa mencapai 55 persen karena pasar dalam negeri yang besar akibat jumlah penduduk yang mencapai 280 juta jiwa. Angkatan kerja yang muda semakin memperkuat konsumsi karena kebutuhan mereka yang tinggi.

Namun, sekarang kita tahu pemutusan hubungan kerja sedang meningkat. Industri tekstil di Indonesia boleh dikatakan sudah gulung tikar. Bahkan, perusahaan sekelas Sritex pun menyatakan bangkrut. Padahal, industri ini tergolong padat karya.

Ini tentunya membuat konsumsi masyarakat akan menurun, belum lagi soal kontroversi penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di awal 2025 yang akan semakin menekan daya beli masyarakat.

Ekspor Indonesia karena lebih banyak bertumpu pada bahan mentah angkanya tidak terlalu signifikan. Tahun lalu ekspor Indonesia sekitar 260 miliar dollar AS. Ini jauh dibandingkan dengan Vietnam, misalnya, yang nilai ekspornya bisa mendekati 600 miliar dollar AS.

Meningkatnya proteksionisme, termasuk ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memegang tampuk pemerintahan, bisa jadi menjadi hambatan untuk mendorong ekspor.

Satu-satunya yang bisa menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan mulai 2025 adalah investasi. Janji seperti disampaikan Menteri Rosan di Singapura menjadi sangat penting, apalagi disertai dengan niatan untuk mempermudah izin berusaha di Indonesia. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama kalau kita ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih spektakuler.

Selama ini keluhan yang disampaikan pengusaha Singapura kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah ketidakjelasan aturan.

Pertambahan pemupukan modal yang harus bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan 3 persen (dari 5 persen menjadi 8 persen) di negara dengan produk domestik bruto (PDB) 1,3 triliun dollar AS sama dengan 40 miliar dollar AS atau sekitar Rp 600 triliun. Kalau target investasi 2024 ini sekitar Rp 1.650 triliun, maka mulai 2025 target itu harus meningkat menjadi Rp 2.250 triliun.

Angka Rp 2.250 triliun bukanlah angka yang main-main. Dibutuhkan kerja yang luar biasa untuk bisa mencapai target tersebut. Bahkan, bukan hanya harus dirinci target per negara, melainkan juga industri apa yang akan diprioritaskan disesuaikan kemampuan sumber daya manusia yang Indonesia miliki.

Satu lagi yang harus menjadi perhatian adalah Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengincar investasi. Di ASEAN saja semua negara berlomba untuk bisa menarik investasi.

Para investor hanya mau masuk ke negara yang menerapkan ESG (environment, social, and governance) secara benar karena itu menjadi prasyarat agar produk yang dihasilkan bisa menembus pasar dunia.

Mengapa Tesla tidak kunjung menanamkan modalnya di Indonesia? Karena Elon Musk berinvestasi tidak berasal dari uangnya sendiri. Para pemilik modal hanya mengizinkan Tesla menanamkan modal di negara yang cara pengelolaan tambang nikelnya berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Tentu kemudahan berusaha dan insentif yang diberikan satu negara menjadi faktor lain yang menentukan seorang pengusaha mau menanamkan modalnya. Untuk itu, dibutuhkan kecepatan untuk mengambil keputusan. Langkah awal yang dilakukan Presiden Prabowo untuk menyatukan perizinan pada 18 kementerian di Kementerian Investasi dan Hilirisasi tentunya menjadi modal untuk optimistis menghadapi tahun mendatang.

Selanjutnya, dibutuhkan konsistensi untuk membuat kebijakan ini bisa terus berlanjut. Semua pihak di pemerintahan harus satu suara dan mendukung langkah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo. Kredibilitas Presiden harus dijaga karena ”his word is his bond”.

Suryopratomo Duta Besar RI untuk Singapura