Indonesia Gaet Investor Qatar Bangun 1 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menggaet investor dari Qatar untuk membangun 1 juta rumah dalam program pembangunan 3 juta rumah. Hunian akan dibangun di tanah negara dan diprioritaskan untuk wilayah perkotaan.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengembangan proyek 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Pihak Indonesia diwakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, sedangkan pihak Kerajaan Qatar diwakili Yang Mulia Syekh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Penandatanganan nota kesepahaman didahului dengan makan siang dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir dalam penandatanganan itu Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang tinggi. Dan, ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan masuk di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan, investasi pembangunan 1 juta rumah merupakan kerja sama antarpemerintah. Kerja sama ini merupakan bagian untuk mengakselerasi realisasi program pembangunan 3 juta rumah.

”Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang tinggi dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan masuk di bidang perumahan,” ujar Maruarar.

Maurarar melanjutkan, pembangunan 1 juta rumah dari investor Qatar akan diprioritaskan untuk wilayah perkotaan, seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hunian ditargetkan dapat ditempati oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Adapun lahan yang akan digunakan untuk membangun hunian merupakan lahan negara yang dimiliki Sekretariat Negara, BUMN, dan Kementerian Keuangan. Beberapa di antaranya berlokasi di Kalibata, Kemayoran, dan Senayan.

Pihaknya pun segera mengajak investor Qatar untuk mengecek berbagai lokasi yang disiapkan pemerintah. Mereka juga akan menjelaskan aturan main agar implementasi dari kerja sama pembangunan 1 juta rumah dapat segera direalisasikan.

Melalui kerja sama dengan investor Qatar ini, Maruarar pun optimistis target pembangunan 3 juta rumah bakal terwujud. Apalagi, dalam 80 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo pihaknya telah berhasil membangun sekitar 40.000 rumah.

Al Thani mengatakan, pihaknya optimistis terhadap proyek tersebut. Ia pun mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

”Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi, saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucap Al Thani.

Hashim berharap investor Qatar dapat segera membangun 1 juta rumah. Pembangunan pun diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Fahri menambahkan, hunian akan dibangun dalam bentuk rumah susun. Penambahan hunian ini diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh di perkotaan karena semakin banyak warga tinggal di hunian yang baik.

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat tertutup terkait permukiman. Maruarar seusai rapat, Selasa (7/1/2025), menyebutkan per 20 Oktober sudah 40.000 rumah dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun lahan yang disiapkan untuk membangun rumah MBR adalah lahan-lahan sitaan dari koruptor, lahan yang hak guna usaha (HGU)-nya tidak diperpanjang, dan lahan BUMN. Masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah warga dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta. Selain itu, masyarakat sektor informal diharapkan juga bisa mengakses pembiayaan rumah MBR sepanjang memiliki penghasilan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu seusai menyaksikan penandatanganan MoU Indonesia-Qatar menambahkan, kredit perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), termasuk untuk pekerja sektor informal, sebenarnya sudah ada. Namun, jumlah pekerja sektor informal yang mengaksesnya diakui masih sedikit, sekitar 10 persen.

”Jumlahnya harus kita naikkan. Harapannya 20 persen dari FLPP bisa disalurkan untuk pekerja sektor informal,” kata Nixon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kendala terbesar dalam penyaluran FLPP untuk sektor informal adalah dokumen yang menunjukkan warga memiliki penghasilan. Menurut Nixon, salah satu cara adalah meminta warga menabung setidaknya tiga sampai enam bulan.

Cara lain adalah memverifikasi kemampuannya membayar melalui asosiasi dan paguyuban profesi. Ada pula perusahaan ojek daring (ojol) yang bekerja sama dengan BTN dan memungkinkan sopir ojol mengakses FLPP.

Ke depan, BTN menargetkan penyaluran 20 persen dari FLPP untuk pekerja sektor informal. Adapun target penyaluran FLPP 2025 adalah 220.000. Saat ini, kata Nixon, pegawai sektor informal yang mendapatkan FLPP baru sekitar 10 persen.