Iran Yakin Tetap Bisa Jual Minyak

Pejabat tinggi Iran menyebutkan bahwa negara itu tetap bisa menjual minyak meskipun Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi.

TEHERAN, SELASA -- Iran menyakini sanksi Amerika Serikat tidak akan mengganggu penjualan minyak mereka. Teheran juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat AS bertanggung jawab atas sanksi baru terhadap Iran.

Wakil Presiden Iran Eshaq Jahangiri mengatakan, Iran bisa menjual minyak sesuai kebutuhannya. ”Amerika terus menyatakan akan mengurangi penjualan minyak Iran sampai nol. Akan tetapi, saya menyatakan sampai sekarang kami bisa menjual sebanyak yang dibutuhkan. Amerika, dengan bantuan propaganda, tidak melihat kenyataan,” ujarnya, Selasa (6/11/2018), di Teheran.

Washington memberlakukan sanksi baru terhadap Teheran mulai 4 November 2018 berupa larangan pembelian minyak negara itu. AS juga melarang transaksi keuangan dengan lebih dari 300 entitas di Iran.

Sanksi tersebut dinyatakan oleh AS sebagai cara untuk menekan program peluru kendali dan nuklir Iran. Selain itu, AS juga ingin mengurangi pengaruh Iran di kawasan. Dalam program sanksi baru, hingga 50 bank Iran dan anak perusahaan mereka kehilangan akses terhadap sistem keuangan AS.

Gedung Putih menjatuhkan sanksi pada sektor perkapalan, perbankan, dan ekspor minyak Iran. Hasil penjualan minyak merupakan sumber pendapatan utama negara itu.

Sanksi dijatuhkan setelah AS menyatakan mundur dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) 2015. AS bersama Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, dan China menandatangani JCPOA dengan Iran. Dewan Keamanan PBB mengesahkan JCPOA secara hukum dan karena itu dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum.

Sanksi dijatuhkan setelah AS menyatakan mundur dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) 2015.

Jahangiri menyatakan, para pengelola perusahaan dalam daftar sanksi AS sudah memiliki cara mengatasi sanksi. Meskipun demikian, ia tidak menampik akan ada kemungkinan munculnya kesulitan akibat sanksi AS.

IMF memprediksi sanksi akan membuat pertumbuhan ekonomi Iran berkurang 1,5 persen pada 2018 dan 3,6 persen pada 2019. Sebelum sanksi, perekonomian Iran sudah dilanda banyak masalah seperti perbankan yang dibebani aset bermasalah serta investasi rendah.

Secara terpisah, Wakil Tetap Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo menyurati Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. ”PBB dan anggotanya, sesuai Piagam PBB dan hukum internasional, harus melawan tindakan yang salah ini dan membuat AS bertanggung jawab atas tindakan itu,” demikian ditulis Khoshroo.

IMF memprediksi sanksi akan membuat pertumbuhan ekonomi Iran berkurang 1,5 persen pada 2018 dan 3,6 persen pada 2019.

AS dinyatakan tak hanya melanggar resolusi DK PBB nomor 2231 yang mengesahkan JCPOA, tetapi juga mendesak negara lain melanggarnya. ”Sanksi-sanksi itu ilegal dan melanggar prinsip yang sudah disepakati tentang tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri serta kebebasan perdagangan internasional,” ujar Khoshroo.

Juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric mengindikasikan Guterres tak akan bertindak tergesa. ”Kami akan memeriksa surat dan menanggapinya,” ungkapnya.

Pengecualian

Perdagangan barang-barang terkait keperluan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan diperbolehkan. Namun, sejumlah hambatan akibat penerapan sanksi diperkirakan membuat harga barang-barang itu menjadi lebih mahal.

Kementerian Luar Negeri AS juga mengizinkan aktivitas nuklir sipil non-proliferasi Iran dilanjutkan di Busher, Fordow, serta Arak, dengan diwasai sangat ketat. ”Pengawasan ini meningkatkan kemampuan kita untuk menekan program (nuklir) Iran dan menekan pemerintah, sementara kami mengejar kesepakatan baru yang lebih kuat,” ungkap Kemenlu AS.

Sanksi AS hanya disokong Arab Saudi dan Israel. Adapun Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, China, dan sejumlah negara lain di Eropa serta Asia mengecamnya.

Menlu AS Mike Pompeo menyatakan, AS akan berusaha keras mencegah Iran terbebas dari sanksi. "Saya mengharapkan ada perjanjiann baru dengan Iran. Akan tetapi, sebelum Iran berubah sesuai 12 tuntutan yang saya sampaikan pada Mei lalu, kami akan berusaha keras menekan pemerintah (Iran)," ujarnya.

Sanksi dinyatakan bertujuan menekan kemampuan pendanaan Iran pada berbagai aktivitas kekerasan di Timur Tengah dan berbagai negara lain. AS berkeras Iran menyeponsori aktivitas yang dinilai AS sebagai kekerasan di Suriah, Yaman, hingga Lebanon.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyebut sanksi itu berbahaya. "Turki menentang sanksi. Kami tidak percaya ada hasil apa pun didapat lewat sanksi itu. Saya kira, dibanding sanksi, dialog dan kontak akan lebih berguna," ujarnya.

Turki adalah salah satu negara yang mendapat pengecualian dari AS untuk bisa mengimpor minyak dari Iran. Di samping Turki, negara yang juga mendapat perkecualian untuk tetap membeli minyak Iran antara lain India, Jepang, dan Korea Selatan. (AP/AFP)