Ironi Beras Jatim: Produksi Naik, Harga Melonjak

SIDOARJO, KOMPAS — Harga beras di Jawa Timur, provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia setidaknya dalam kurun lima tahun terakhir, melonjak tajam. Ironisnya, lonjakan ini justru terjadi ketika stok beras nasional diklaim dalam kondisi melimpah. Masyarakat pun mulai tertekan, termasuk para petani yang justru menjadi korban dari rantai distribusi yang tidak berpihak.

Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemerintah Provinsi Jawa Timur per Minggu (8/6/2025), harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp 12.566 per kilogram. Untuk beras premium, rata-rata harga sudah menyentuh Rp 14.667 per kilogram. Angka ini menunjukkan kenaikan dari pertengahan Mei 2025, di mana harga beras medium masih Rp 12.448 per kg dan premium Rp 14.483 per kg.

Kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pada Minggu (8/6/2025), harga beras medium di daerah ini sudah tembus Rp 13.500 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp 16.250 per kilogram.

Padahal, hanya empat hari sebelumnya, harga beras kualitas medium masih Rp 13.250 dan beras premium Rp 15.250 per kilogram. Dengan kata lain, dalam empat hari saja terjadi kenaikan sebesar Rp 1.000 per kg atau 6,56 persen untuk beras premium dan Rp 250 per kg atau 1,89 persen untuk beras medium.

Sri Rahayu (42), ibu rumah tangga di Sidoarjo, merasakan langsung dampaknya. Ia mengaku harus mengatur ulang pengeluaran rumah tangganya akibat lonjakan harga beras, terutama beras premium dalam kemasan 5 kg.

”Di toko kecil dan ritel modern harganya naik Rp 7.000 sampai Rp 10.000 per kemasan. Dulu saya bisa beli Rp 76.250, sekarang minimal Rp 81.500. Kalau di pasar grosir masih bisa Rp 16.000 per kilogram, tetapi kalau sudah di pengecer pasti lebih tinggi,” ujar Yayuk, sapaan akrabnya.

Ia berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga beras. ”Beras itu kebutuhan pokok, enggak bisa diganti. Kalau naik terus, ya, berat,” katanya.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur Suharno mengatakan, kenaikan harga beras ini sebagai sebuah ironi. Menurut dia, saat ini cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog justru dalam kondisi tertinggi dalam 58 tahun terakhir, yakni mencapai 3,7 juta ton. Namun, stok melimpah itu tidak mampu meredam kenaikan harga.

”Saya kurang yakin soal stok yang disebut melimpah itu karena Bulog cuma menguasai sekitar 20 persen dari kebutuhan beras nasional,” ujarnya.

Suharno menjelaskan, lonjakan harga beras lebih disebabkan menurunnya pasokan gabah dari petani, yang kini mulai memasuki musim tanam kedua tahun 2025. Sementara panen musim tanam pertama sudah nyaris selesai.

Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga ini terhadap petani. Menurut dia, sebagian besar petani telah menjual habis gabah hasil panennya untuk menutup biaya produksi musim tanam berikutnya. Hanya sedikit yang masih menyimpan gabah.

”Jadi, walaupun harga gabah naik, petani tidak menikmatinya karena stok mereka sudah habis,” ujar Suharno.

Hal senada diungkapkan Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia (P3I) Jumantoro. Ia mengatakan, harga beras di Kabupaten Jember saat ini rata-rata naik Rp 500 sampai Rp 1.000 per kg. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani sudah mencapai Rp 6.000 sampai Rp 6.800 per kg, lebih tinggi dari harga saat panen raya musim tanam pertama lalu yang hanya Rp 5.500-Rp 6.000 per kg.

Akan tetapi, menurut Jumantoro, kenaikan harga gabah itu tidak banyak membantu petani. ”Gabah petani sudah habis semua. Sekarang mereka justru harus membeli beras untuk kebutuhan sendiri dan harganya mahal,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tak gegabah berbicara tentang rencana ekspor beras. ”Lebih baik fokus pada stabilisasi harga di dalam negeri. Masyarakat sudah cukup terbebani oleh harga pangan yang terus naik,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, petani juga jangan sampai dirugikan karena saat panen raya mereka justru mendapat harga gabah yang rendah, tidak sebanding dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan.

”Apa yang disampaikan pejabat negara harus sesuai dengan fakta, bukan cuma retorika. Petani jangan terus menderita, harga pangan harus tetap terjangkau, dan swasembada pangan harus jadi kenyataan,” kata Jumantoro, yang juga Ketua Kelompok Tani Subur Makmur, Desa Candijati, Arjasa, Jember.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Heru Suseno menuturkan, Jatim tetap menjadi tulang punggung produksi beras nasional. Selama Januari hingga Juni 2025, luas panen di provinsi ini mencapai 1.109.332 hektar, naik 128.111 ha atau 13,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Seiring peningkatan luas panen, produksi gabah kering panen (GKP) juga meningkat dari 6.684.299 ton menjadi 7.529.028 ton, atau naik 12,64 persen. Produksi gabah kering giling (GKG) pun naik dari 5.559.415 ton menjadi 6.261.989 ton. Adapun produksi beras meningkat dari 3.210.118 ton menjadi 3.615.707 ton dalam periode yang sama.

”Peningkatan ini hasil dari program tanam yang masif dan intervensi yang dilakukan secara tepat waktu,” kata Heru.

Akan tetapi, di tengah klaim keberhasilan produksi tersebut, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksinkronan antara stok, harga, dan kesejahteraan petani ataupun konsumen. Harga tinggi seolah tidak berpihak kepada siapa pun, baik petani yang sudah tidak punya stok maupun masyarakat yang harus membayar lebih mahal.