Kemiskinan Jatim Lampaui Nasional, tetapi Belanja Rokok Tinggi

SIDOARJO, KOMPAS — Tingkat kemiskinan di Jawa Timur turun, tetapi angkanya masih tinggi, bahkan melampaui nasional. Penyumbang terbesar angka kemiskinan di ”Bumi Majapahit” tersebut didominasi beras dan belanja rokok kretek.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,88 juta jiwa. Angka itu turun 17.940 jiwa dari September 2024 yang mencapai 3,89 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebut mencapai 9,5 persen dari total penduduk Jatim, turun sedikit dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai 9,56 persen.

Meski tingkat kemiskinan tersebut turun, sejatinya angkanya masih tinggi. Sebab, angkanya masih jauh melampaui tingkat kemiskinan secara nasional yang Maret lalu 8,47 persen. Hal ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemangku kepentingan di Jatim.

Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jatim Satriyo Wibowo mengatakan, angka kemiskinan menunjukkan banyaknya warga hidup di bawah garis kemiskinan. Selama September 2024-Maret 2025, garis kemiskinan di Jatim naik 1,88 persen dari Rp 547.751 per kapita per bulan menjadi Rp 558.029 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan di kota Rp 576.188 per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan desa Rp 534.771 per kapita per bulan. Dengan asumsi rata-rata rumah tangga memiliki anggota 4,24 orang, garis kemiskinan rumah tangga di Jatim Rp 2.366.043 per rumah tangga per bulan.

Menurut Satriyo, komoditas makanan berkontribusi besar, yakni 76,29 persen terhadap garis kemiskinan, sedangkan komoditas bukan makanan hanya 23,71 persen. Ada lima komoditas makanan, yakni beras dengan kontribusi 22-25 persen dan rokok kretek filter dengan kontribusi sekitar 9 persen.

Yang perlu dicermati adalah rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua setelah beras. Hal ini menunjukkan masyarakat miskin masih mengalokasikan pengeluaran cukup besar untuk konsumsi rokok.

Selain itu, telur ayam dengan kontribusi sekitar 4 persen, daging ayam dengan kontribusi 4 persen. Sementara komoditas tempe berkontribusi di wilayah kota dan gula pasir di perdesaan.

”Yang perlu dicermati adalah rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua setelah beras. Hal ini menunjukkan masyarakat miskin masih mengalokasikan pengeluaran cukup besar untuk konsumsi rokok,” kata Satriyo, Jumat (25/7/2025).

Besarnya alokasi pengeluaran untuk konsumsi rokok tersebut patut mendapat perhatian serius mengingat rokok tidak memberikan nilai gizi dan kalori yang bermanfaat bagi warga Jatim. Sebaliknya, rokok justru berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan.

Sementara itu, komoditas bukan makanan yang memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan adalah belanja perumahan, bahan bakar minyak, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Tingginya belanja kebutuhan perumahan dan energi, seperti bensin dan listrik, mencerminkan bahwa kebutuhan infrastruktur masih menjadi beban utama bagi masyarakat miskin di kota dan di desa.

Satriyo menambahkan, kemiskinan di Jatim tidak lepas dari sejumlah indikator sosial ekonomi yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, terjadinya deflasi 0,03 persen secara tahunan pada Februari 2025.

Bahkan, sejak September 2024 hingga Februari 2025 terjadi deflasi 0,29 persen. Adapun indeks harga konsumen (IHK) 105,90 turun dibandingkan dengan September 2024 sebesar 106,21.

Indikator lainnya ialah kinerja ekonomi Jatim yang tumbuh 5 persen secara tahunan sampai dengan triwulan I-2025. Angka tersebut ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,12 persen. Hal itu menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan yang tidak ringan.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2025 sebesar 3,61 persen, turun 0,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 sebesar 3,74 persen. Adapun nilai tukar petani (NTP) Februari 2025 tercatat 110,90 atau turun 0,01 persen ketimbang September 2024.

”Berbagai indikator itu memberikan gambaran bahwa meski terdapat tantangan di beberapa sektor ekonomi, secara umum pembangunan di Jawa Timur menunjukkan arah perkembangan yang positif,” ujar Satriyo.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial seperti di Lamongan pada 7 Juli 2025.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bansos senilai Rp 8,3 miliar untuk ke Lamongan saja. Adapun Lamongan menjadi daerah ke-16 yang memperoleh penyaluran bansos tahun 2025 ini.

Gencarnya penyaluran bansos diharapkan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat di Jatim, mengurangi ketimpangan sosial, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kemiskinan ekstrem.

”Masyarakat yang tergolong rentan ini perlu didorong agar bisa berdaya. Tidak hanya satu kali, tetapi harus berkelanjutan,” kata Khofifah.

Pemprov Jatim bahkan menggagas program Roadshow Sapa Bansos sebagai prioritas. Kegiatannya, antara lain, menyalurkan bansos di sejumlah daerah secara cepat dan tepat sasaran agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Bansos yang disalurkan, antara lain, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), alat bantu mobilitas lansia dan penyandang disabilitas, bansos PKH plus, BLT buruh pabrik rokok, bansos kemiskinan ekstrem, serta bantuan tali asih bagi pilar-pilar sosial Jatim.

Juga ada bantuan kewirausahaan inklusif produktif pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Jatim, bantuan pemberdayaan BUMD, serta bantuan program desa berdaya.

Secara nasional, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen dengan jumlah penduduk miskin 23,85 juta orang. Tingkat kemiskinan di perdesaan 11,03 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan 6,73 persen.

Tingkat kemiskinan ekstrem 0,85 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 2,38 juta orang. Ketimpangan pengeluaran tercatat 0,375, turun 0,006 poin ketimbang September 2024. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di desa.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, kemiskinan tersebut tak lepas dari kondisi sosial ekonomi Indonesia 2025. Ekonomi nasional tumbuh 4,87 persen pada triwulan I-2025.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen penting penghitungan produk domestik bruto (GDP) sekaligus pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 meningkat 2,21 persen dibandingkan dengan triwulan III-2024. Secara  tahunan, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen.

Selain kondisi makro, nilai tukar petani pada Febuari 2025 mencapai 123,45 atau di atas 100 yang menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani.

TPT Febuari 2025 turun dibandingkan dengan Agustus 2024. Penurunan TPT lebih cepat terjadi di wilayah perdesaan daripada perkotaan. Adapun setengah pengangguran atau penduduk usia 15 tahun lebih yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan tambahan.

Di perkotaan, setengah pengangguran naik 0,6 juta pada Febuari 2025 ketimbang Agustus 2024. Proporsi pekerja informal 59,40 persen, naik dibandingkan dengan Agustus 2024 sebesar 57,95 persen.

Selain kondisi makro dan ketenagakerjaan, BPS juga mencatat perkembangan harga beberapa komoditas pada Febuari 2025 dibandingkan dengan Maret 2024. Sebagian besar komoditas pangan naik, seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Namun, sebagian komoditas pangan lainnya turun, seperti beras, daging ayam ras, dan daging.

”Di luar itu, pada Febuari 2025 masih berlaku diskon tarif listrik 50 persen yang memberikan sumbangan terhadap angka deflasi,” kata Ateng.

Pendataan Susenas 2025 dilakukan pada Februari karena Maret bertepatan dengan Ramadhan yang memengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Jumlah sampel Susenas 345.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Susenas Maret 2025 ini digunakan untuk menghasilkan sejumlah indikator perencanaan pembangunan. Salah satu indikator sasaran penting dalam visi nasional RPJP 2025-2029 yang dihasilkan Susenas adalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, rasio gini, dan penghitungan indeks modal manusia (IMM).

Nilai garis kemiskinan nasional Maret 2025 berdasarkan Susenas Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen ketimbang September 2024. Garis kemiskinan kota Rp 629.561 per kapita per bulan, lebih tinggi daripada garis kemiskinan perdesaan Rp 580.349 per kapita per bulan.

Komoditas makanan berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan, yakni mencapai 74,58 persen. Sedangkan komoditas bukan makanan hanya 25,42 persen.

Salah satu indikator penting ialah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman mengukur kesenjangan pengeluaran tiap-tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin dalam, semakin jauh pengeluaran dari garis kemiskinan.

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan tidak banyak berubah, sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun dibandingkan September 2024. Menariknya, berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan naik, sedangkan di perdesaan turun. Pola indeks keparahan sama, di perkotaan naik, sedangkan di desa turun.

Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa 12,56 juta orang atau 52,66 persen dari total jumlah penduduk miskin nasional. Jumlah penduduk miskin paling sedikit di Kalimantan 0,89 juta orang atau 3,75 persen dari total penduduk miskin nasional.

Hampir seluruh pulau mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Penurunan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara. Sementara di Maluku dan Papua justru jumlah dan presentasenya penduduk miskinnya naik.